DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketcntuan Pasa.l 320 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pela.ksa.naan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang tclah diperiksa oleh Sadan Pemeriksa Keuangan paling larnbat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan BUPATI GROBOGAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERTANGG UNGJAW ABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGGARAN 2020 TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 3 TAHUN 2021 BUPATJ GROBOGAN PROV1NSI JAWA TENGAH SALIN AN 2 Mengingat : l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengab;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286);
4.Undang-Undang Nornor 1 Tabun 2004 tenlang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nom01· 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusai dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telab diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 20] 5 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020; 3 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pcmerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4028);
11.Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahuri 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pclaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5165); 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 'T'AHUN ANGGARAN 2020. DEWAN PERWAK!LAN RAKYAT DAERAH KABUPATENGROBOGAN dan BUPAT! GROBOGAN, Dengan Persetujuan Bersama
16.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17.Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18.Pcraturan Pemerintah Nomor 12 Tahuri 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahtrn 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lernbaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nornor 2, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun /\nggaran 2020 (Lernbaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 101); 5

b.selisih angggaran dengan realisasi belanja sebesar (Rp.101 .398.442.014,00) dengan rincian sebagai berikut: Selisih lebih Rp. 2.528.884.131.946,00 Rp 3.434.398.757,00
1. 2.realisasi

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 sebagai berikut :

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.3.434.398.757,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 2.525.449.733.189,00 85.569.358.754,00Rp.
2. 134.760.672.754,00 49.191.314.000.00 Rp. Rp l 7.615.506.017,00Rpsurplus
c.pernbiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Pembiayaan Netto

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a.pendapatan Rp. 2.528.884.131.946,00
b.belanja Rp. 2.511.268.625.929,00
c.neraca;
d.Japoran operasional;
e.laporan arus kas;
f.laporan perubahan ekuitas; dan
g.catatan atas laporan keuangan.

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kincrja dan ikhtisar laporan kcuangan Badan lJsaha Mili.k Daerah.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Orobogan Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan memuat :
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.Japoran perubahan saldo anggaran lebih; 6

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayal (1) huruf b per 31 Desember 2020, berupa selisih anggaran lebih awal dengan penggunaan saldo anggaran lebih 1.647.976.000,00RpSelisih kurang 85.569 .358. 7 54, 00Rp.2. realisaai 87.217.334.754,00Rp. f selisih anggaran dengan realisasi pernbiayaan netto sebesar (Rp.1.647.976.000,00) dcngan rincian scbagai berikut:

l.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 15.058.686.000,00Selisih kurang 64.250.000.000,00 49.191.314.000,00 Rp. Rp. setelah perubahan
1. 2.realisasi
e.selisih angggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar (Rp. 15.058.686.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran pcngeluaran pembiayaan 16.706.662.000,00Rp.Selisih kurang 151.467.334. 754,00 134.760.672.754,00 Rp. Rp.2. realisasi
d.selisih angggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar (Rp.16.706.662.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerirnaan pembiayaan setclah perubahan l 04.832.840.771,00Rp.Selisih lebih 87.217.334. 754,00) 17.615.506.017.00 (Rp. Rp2. realisasi
c.selisih angggaran dengan realisasi surplus/defisit scbcsar Rp.104.832.840.771,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.surplus / defisit setelah perubahan Selisih kurang Rp. 2.511.268.625.929.00 Rp. 101.398.442.014,00
2. 2.realisasi
3. 1.anggaran belanja setelah perubaban Rp. 2.612.667.067.943,00 7
4. 1.Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp. 142.371.233.478,79 1.858.195.820,00)(Rp.h. Beban Luar biasa
g.Surplus/Defisit sebelum pos Juar biasa Rp 144.229.429.298,79 2.369.277.745,39)(Rp.Operasional
c.Surplus/Defisit dari Operasional Rp. 146.598.707.044, 18 d, Surplus Non Operasional Rp. 131.553.311, 11
e.Defisit Non Operasional IBn.,. 2.500.831.056,50)
f.Dcfisit dari Kegiatan Non Rp. 2.290.143.565.868,80 fuL 2. l 43.544.858.824,62
a.Pendapatan Operasional
b.Beban Operasional

Pasal 6

Laporan Operasional sebagairnana dimaksud dalam Pasal l ayat (l) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desembcr 2020 sebagai berikut : Rp. 3.771.022.502.288,97 Rp. 100.918.982.686,80 Rp. 3.670.103.519.602,l 7 Rp. 3.771.022.502.288,97

a.Jumlah asset
b.Jumlah kewajiban
c.Jurnlah ekuitas d.Jumlah kewajiban dan ekuitas Pasal 5 Neraca scbagimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut : 0,00 103.184.864. 771,00
1. 3.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 103.184.864.771,00
2. 4.Koreksi Kesalahan Tahun Sebelurnnya Rp.
3. 5.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 0,00Rp.Sclisih
4. 2.Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan (Rp.134.760.672.754,00) Rp. 134.760.672.754,00 sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp.0,00, dengan rincian sebagai berik:ut:
5. 1.Saldo Anggaran Lebih Awal 8 urusan pemcrintahan daerab dan organisasi; menu rutLampiran I. l : Ringkasan laporan realisasi anggaran

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai.mana dimaksud dalarn Pasal 1 tercanrum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran 1 : Laporan realisasi anggaran;

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat

(1)huruf g Tahun Anggaran 2020 mcmuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Rp. 0,00 (Rp. 17 .819.298.456,18) Rp. 3.670.103.519.602,17
1. c.Koreksi Ekuitas Awai
2. d.Koreksi Ekuitas Lainnya
3. e.Ekuitas Akhir

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana di.maksud dalam Pasal I ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a.Ekuitas Awai Rp. 3.545.551.584.579,56
b.Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp. 142.371.233.478,79
e.Arus kas bersih dari aktivitas transitoris (Rp. 686.448.858,00)
r.Saldo Kas Akhir per 31 Descrnber 2020 Rp. 103.196.846.771,00 (Rp 24.941.314.000,00) (Rp. 361.617.480.818,00)non keuangan
d.Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan Rp. 135.459. I 03.612,00 Rp. 354.982.986.835,00
a.Saldo Kas Awal per Januari 2020
b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi
c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi

Pasal 7

Laporan arus kas sebagairnana dimaksud dalam Pasal I ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sarnpai dcngan 31 Dcsember 2020 sebagai berikut : 9

b.Lampiran II
c.Larnpiran Ill
d.Lampiran IV
e.Larnpiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VTI
h.Lampiran vrn I. Larnpiran IX
j.LampiranX
k.LampiranXl I. Lampiran Xll organisasi, program dan kegiatan; Larnpiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untu.k keselarasan dan keterpaduan urusan pernerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; : Laporan perubahan saldo anggaran Iebih; : Neraca; : Laporan operasional; : Laporan arus kas; : Laporan perubahan ekuitas; : Catatan atas laporan kcuangan; : Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar rekapitulasi realisasi penarnbahan dan pengurangan asset tetap daerah;
m.La.mpira.n X:Ill : Daftar rekapitulasi aset tetap;
n.Larnpiran XlV : Daftar rckapitulasi konstru.ksi dalam pengerjaan;
o.Larnpiran XV : Daftar rekapitulasi asel lainnya;
p.Lampiran XVT : Daftar dana cadangan daerah;
q.Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
r.Lampiran XVIIl: Daftar kewajiban jangka panjang; dan
s.Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kernbali dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l ayat (2) terdiri dari : urusan daerah,pemerintahanmenurut pendapatan, belanja dan pembiayaan. Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah organisasi,daerah,pemerint.abanurusan Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut Larnpiran 1.3 Lampiran !.2 tm'. 1%7031 199403 l 012 10 CHRUDCN, SH Sallnan aesual dengan ullnya KEPALA BAGlAN HUKUld SETDA KABUPATEN GROBOGAN e LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR: 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINS! JAWA TENGAH: (3-137 /2021) MOHAMAD SUMARSONO SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, TID Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 6 Agustus 202 I SRI SUMARNT BUPATI GROBOGAN, TTD Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 5 Agustus 2021

a.laporan kinerja sebagaimana tercantum dalarn Lampiran Peraturan Daerah ini; clan
b.ikhtisar laporan kcuangan badan usaha milik daerah scbagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…