DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Prinsip dan Strategi; Tugas dan Tanggung Jawab; Kewajiban dan Larangan; Kegiatan Penanggulangan; Sumber Daya Kesehatan; Peran Serta Masyarakat; Komisi Penanggulangan AIDS (KPA); Pemberdayaan; Mitigasi Dampak; Kerja Sama; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menanggulangi HIV dan AIDS serta menghindari dampak yang lebih besar di berbagai bidang perlu diatur langkah-langkah strategis sebagai upaya untuk pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi;
c.bahwa perkembangan penyebaran HIV dan AIDS di Kabupaten Grobogan semakin mengkhawatirkan dari tahun ke tahun sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan kehidupan manusia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 1);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981; Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against in Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nombr 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.967);
11.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan KPA dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN Dan BUPATI GROBOGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Bupati adalah Bupati Grobogan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
5.Desa adalah desa yang terdapat di wilayah Kabupaten Grobogan.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan selaku Pengguna Anggaran.
7.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.
8.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodihardjo Kabupaten Grobogan.
9.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif 5 maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
10.Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan promosi, pencegahan, penanganan dan rehabilitasi.
11.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus penyebab Acquired Immuno Deficiency Syndrome digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita misalnya darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu.
12.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS atau Sindroma Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
13.Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala penyakit ikutan.
14.Orang yang hidup dengan ODHA tinggal dengan pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIVdan AIDS.
15.Promosi adalah upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang penularan dan pencegahan HIV dan AIDS melalui komunikasi, informasi dan edukasi.
16.Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat.
17.Penanganan adalah suatu upaya layanan yang meliputi perawatan, dukungan dan pengobatan yang diberikan secara komprehensif kepada ODHA agar dapat hidup lebih lama secara positif, berkualitas dan memiliki aktivitas sosial dan ekonorni secara normal seperti masyarakat lainnya.
18.Pelayanan adalah perawatan dan pengobatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
19.Rehabilitasi adalah suatu upaya untuk memulihkan dan mengembangkan ODHA dan OHIDHA yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
20.Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disingkat KPA adalah lembaga yang mengkoordinasikan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah. 6
21.Pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.
22.Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di wilayah Daerah.
23.Usaha adalah kegiatan yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
24.Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang dapat menular dan ditularkan melalui hubungan seksual.
25.Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
26.Pengguna NAPZA suntik yang selanjutnya disebut penasun adalah setiap orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif dengan cara suntik .
27.Kelompok rawan atau juga disebut populasi kunci adalah kelompok yang mempunyai perilaku beresiko tinggi terhadap penularan HIV dan AIDS meliputi pekerja seks, pelanggan pekerja seks, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pria berhubungan seks dengan pria, waria, buruh migran, narapidana, anak jalanan, penasun beserta pasangannya.
28.Konseling adalah suatu dialog antara seseorang yang bermasalah atau klien dengan orang yang menyediakan pelayanan konseling atau konselor dengan tujuan untuk memberdayakan klien agar mampu menghadapi permasalahannya dan sanggup mengambil keputusan yang mandiri atas permasalahan tersebut.
29.Pencegahan penularan dari ibu ke anak yang selanjutnya disingkat PPIA adalah pencegahan penularan HIV dan AIDS dari ibu kepada bayinya.
30.Informed Consent adalah persetujuan yang diberikan oleh seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan terhadapnya, setelah memperoleh penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan
31.Voluntary Counseling and Testing (Tes HIV Sukarela) yang selanjutnya disingkat VCT adalah suatu tes darah secara sukarela dan dijamin kerahasiaannya dengan informed consent melalui proses konseling (pre-test counseling, testing HIV dan post-test counseling) yang digunakan untuk memastikan seseorang positif terinfeksi HIV dengan cara mendeteksi antibodi HIV di dalam sampel darahnya. 7
32.Provider Initiated Testing and Counseling yang selanjutnya disingkat PITC adalah petugas kesehatan yang berinisiatif untuk tes HIV pada pasien yang berikutnya dilakukan konseling.
33.Mandatory HIV test adalah tes yang digunakan untuk memastikan seseorang positif terinfeksi HIV dengan cara mendeteksi antibodi HIV di dalam sampel darahnya yang dilakukan secara wajib, tanpa persetujuan.
34.Layanan Kesehatan IMS adalah kegiatan pemeriksaan dan pengobatan rutin masalah IMS sebagai fungsi kontrol terhadap kasus IMS dan pencegahan penularan HIV dan AIDS.
35.Screening adalah tes anonim yang dilakukan pada sampel darah dan produk darah, secret (vagina, anus, penis), jaringan dan organ tubuh.
36.Penjangkauan adalah pemberian informasi IMS, HIV dan AIDS kepada kelompok rawan terinfeksi HIV dan AIDS.
37.Pendampingan adalah penjangkauan secara berkesinambungan sampai terjadinya perubahan perilaku.
38.Tenaga Kesehatan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan di bidang kesehatan untuk melakukan perawatan dan pengobatan penyakit.
39.Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun sebagai alat kontrasepsi.
40.Perilaku Seksual Beresiko adalah perilaku seksual yang berpotensi terjadinya penularan HIV dan AIDS.
41.Pengurangan Dampak Buruk atau Harm Reduction adalah program pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS melalui pengurangan dampak buruk penggunaan NAPZA suntik.
42.Diskriminasi adalah semua tindakan atau kegiatan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
43.Obat Anti Retro Viral selanjutnya disebut ARV adalah obat- obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap virus HIV sehingga bisa menghambat proses menjadi AIDS.
44.Infeksi Oportunistik adalah penyakit yang ditimbulkan oleh organisme yang dalam keadaan tubuh normal tidak menimbulkan penyakit atau mudah diatasi oleh tubuh, tetapi oleh karena daya tahan tubuh yang menurun, tubuh tidak mampu mengatasinya sehingga menimbulkan penyakit.
45.Obat Infeksi Oportunistik adalah obat-obatan yang diberikan untuk infeksi oportunistik yang muncul pada diri ODHA. 8
46.Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disebut LSM adalah lembaga non Pemerintah yang mempunyai program dalam penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS menurut prinsip dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
47.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau swasta.
48.Kelompok Dukungan Sebaya yang selanjutnya disebut KDS adalah kelompok ODHA yang mendukung sesama ODHA untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
49.Perlindungan adalah upaya melindungi masyarakat dari penularan HIV dan AIDS.
50.Perlindungan bagi ODHA adalah melindungi ODHA terhadap hak dan kewajiban sebagai masyarakat.
51.Dukungan adalah upaya dari sesama ODHA maupun dari keluarga dan masyarakat sekitar kepada ODHA untuk meningkatkan kualitas hidup.
52.Care, Support and Treatment yang selanjutnya disebut CST adalah upaya tenaga kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
53.Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV tanpa menyebutkan identitas (unlinked anonymous).yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
54.Surveilans Perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
55.Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana.
56.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
57.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah. 9

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan dan kesetaraan gender

Pasal 3

Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk :

a.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
b.memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
c.melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
d.memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
e.meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
f.mencegah dan memutus rantai penularan HIV dan AIDS;
g.memberikan pendampingan, perawatan dan pengobatan bagi ODHA dan OHIDHA;
h.meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan
i.menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dan OHIDHA.

BAB III

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 4

Dalam penanggulangan HIV dan AIDS harus menerapkan prinsip sebagai berikut :

a.memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, dan norma kemasyarakatan; 10
b.menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
c.kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d.kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten;
e.kegiatan dilakukan secara sistimatis dan terpadu, mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan dan dukungan bagi ODHA dan OHIDHA;
f.kegiatan dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah berdasarkan kemitraan;
g.melibatkan peran aktif populasi kunci, ODHA dan OHIDHA serta orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS; dan
h.memberikan dukungan kepada ODHA dan OHIDHA agar dapat mempertahankan kehidupan sosial ekonomi yang layak dan produktif.

Pasal 5

Strategi yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS meliputi :

a.meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS melalui kerjasama nasional, regional, dan global dalam aspek legal, organisasi, pembiayaan, fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia;
b.memprioritaskan komitmen nasional dan internasional;
c.meningkatkan advokasi, sosialisasi, dan mengembangkan kapasitas;
d.meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang merata, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan serta berbasis bukti, dengan mengutamakan pada upaya preventif dan promotif;
e.meningkatkan pembiayaan penanggulangan HIV dan AIDS;
f.meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang merata dan bermutu dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
g.meningkatkan ketersediaan, dan keterjangkauan pengobatan, pemeriksaan penunjang HIV dan AIDS serta menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu sediaan obat dan bahan/alat yang diperlukan dalam penanggulangan HIV dan AIDS; dan
h.meningkatkan manajemen penanggulangan HIV dan AIDS yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna. 11

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan HIV dan AIDS meliputi :

a.pengembangan kebijakan yang menjamin efektivitas usaha penanggulangan HIV dan AIDS untuk melindungi masyarakat umum maupun kelompok rawan dari penularan HIV dan AIDS serta ODHA dan OHIDHA dari stigma dan diskriminasi;
b.melakukan penyelenggaraaan berbagai upaya penanggulangan HIV dan AIDS (promosi, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi);
c.menetapkan situasi epidemik HIV tingkat kabupaten;
d.menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan kemampuan;
e.menyediakan anggaran/dana untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang meliputi promosi, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.
f.mendorong pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kelompok rawan HIV dan AIDS berbasis pendekatan keagamaan, sosial, dan psikologis yang berdampak positif terhadap penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

Pemerintah daerah wajib memberikan hak layanan kesehatan dan hak kerahasiaan kepada ODHA.

Pasal 8

ODHA wajib berobat, melindungi dirinya dan pasangannya dari resiko terjadinya penularan melalui fasilitasi VCT. 12

Pasal 9

Fasilitas pelayanan kesehatan wajib :

a.melakukan tes HIV dan AIDS untuk keperluan surveilans dan pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah, produk darah, cairan mani, cairan vagina, organ, dan jaringan yang didonorkan dengan cara unlinked anonymous;
b.memberikan konseling sebelum dan sesudah tes dalam melakukan tes HIV dan AIDS untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan penularan terhadap kelompok berperilaku resiko tinggi termasuk ibu hamil;
c.mendorong setiap orang yang beresiko terhadap penularan HIV dan IMS untuk memeriksakan kesehatannya ke klinik VCT dan IMS; dan
d.memberikan layanan kepada ODHA tanpa diskriminasi.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945