DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengubah Pasal 1, Pasal 17, Pasal 24, Pasal 34, Pasal 42, menyisipkan Pasal 43A dan Pasal 43B, Pasal 51, Pasal 63, Pasal 64, menyisipkan Pasal 70A, Pasal 71 dan Pasal 72;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6) diubah sebagai berikut : 3
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Grobogan.
2.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Grobogan.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 4
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13.Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
15.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
17.Hari adalah hari kerja.
18.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
19.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
20.Bakal Calon Kepala Desa adalah warga desa setempat yang telah mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan pada tahap penjaringan.
21.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
22.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
23.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru; 5
24.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih, karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
25.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
26.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
29.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
30.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
31.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
(3)Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
(4)Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya untuk penyelenggaraan pemilihan kepala desa selain untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 6

3.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.dihapus;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat;
l.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
m.tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa;
n.bebas narkoba;
o.bersedia menjadi penduduk dan berdomisili di desa setempat terhitung sejak tanggal pelantikan; dan
p.khusus bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati. 7
1. 4.Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1)Pemungutan suara dilaksanakan pada beberapa TPS bertempat di Balai Desa atau 1 (satu) tempat lain yang layak.
(2)Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, disediakan TPS khusus.
(3)Jumlah pemilih, lokasi, bentuk, tata letak TPS dan TPS khusus ditentukan Panitia Pemilihan.

5.Ketentuan ayat (2) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

(1)Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
(2)Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3)Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
(4)BPD berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan.
(5)Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan oleh Panitia Pemilihan dari BPD.

6.Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 43A dan 43B sehingga berbunyi sebagai berikut : 8

Pasal 43A

(1)Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
(2)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43B

(1)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
(2)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
(3)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara dipengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
(4)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa. 9
(5)Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan diangggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
(6)Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
(7)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

7.Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Kepala Desa wajib menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan terhitung mulai tanggal pelantikan.

8.Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

Kepala Desa diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a apabila :

a.meninggal dunia;
b.permintaan sendiri;
c.berakhir masa jabatannya;
d.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik secara fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang; atau
e.perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.
1. 9.Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 10

Pasal 64

Kepala Desa diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b apabila :

a.tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
b.tidak menunjukkan perbaikan setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a; atau
c.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dan huruf c.
1. 10.Diantara ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 70A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…