DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Grobogan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan dan pembiayaan yang bersumber dari APBD Kab Grobogan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembenrukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undung Undaug Nomor 13 Taliun 1950 tcntang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalarn Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor l 2 Tahun 201 l tcntang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tarnbahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peruhahan AtHs Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentAng Pernbentukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 183, Tambahan Lembaran Negara RepublikJndonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia BUPATJ GROBOGAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TENTANG PERATURANDAERAH KABUPJ\TENGROBOCAN NOMOR 4 TAHUN 2020 BUPATI GROBOGAN PROVINSI.JA\VA TENGAH SALINAN Mengingat Menirnbang 2 Dal.am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Dacrah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Bupati adalah Dupati Grobogan.
3.Perangkat Daerah aclalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Badan Kcsatuan Bangsa dan Politik adalah Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan.

Pasal 1

BUPAT[ GROBOGAN MEMUTUSKAN : clan DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN Dengan Persetujuan Bersama Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);

5.Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor l.l4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraruran Pernerintah Nomor 72 Tahun 2019 l'l'n rang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 3 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai bcrlaku, ketentuan yang rnengatur tentang kelembagaan .Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grubogan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Togas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pela.yanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor S Tahun 2012 renrang Perubahan Atas Peraturan

BAB I

KETENTUAN UMUM Menctapkan PERA1'lJRAN OARRAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLTTIK.

Pasal 4

BAB TV KETENTUAN PENUTUP Segala pembiayaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan dan surnber-sumber lain yang sah.

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kcsatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas sedang ya,ng melaksanakan urusan Pemerintaban Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Badan Kesatuan Ba.ngsa dan Politik, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB ILL

PEMBIAYAAN

Pasal 2

BJ\B II 1-'li:MBENTUKAN

5.Urusan Pernerintahan adalah. kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kcmcntcrian negara dan penyelcnggara Pernerintahan Daerah untuk melindungi, rnelayani, memberdayakan, dan mensejahtcrakan masyarakat,
6.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. NIP. 19670317 199403 l 01i RUDIN, SH 4 4\ .. ... NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KARUPATEN GROBOGAN, PROVlNSl JAWA TENGAH: ( 4 • 42;'2020) &lli... _..,_ tleapa aa.lillya DPAL.t IAOW lftlltUM UTl>A IAIIUPA'l'Jlt GltOBOGAA LEMBARAN DAERAH KARUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 4 MOHAMAD SUMARSONO Cap TTD Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 18 Maret 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUl'Kfl:!:N GROBOGAN. SRI SUMARNI CapTTD Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 18 Maret 2020 BUPATI GROBOGAN, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan- Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Pasal 6

Pada saac Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 11 ayar ( 1), Pyl'lt (2] dan ayat (3) Pcratnran Daerah Kabupaten Grobogan Nornor 15 Tahun 2016 tentang Pcmbcntukan dan Susunan Perangkat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Daerah Kabupaten Orobogan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Pcrijinan Terpadu Kabupaten Grobogan [Lernbaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 4) masih tetap berlaku sampai dengan diietapkannya pengisian jabatan Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan Peraruran DaP-rah ini. 5

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. IL PJ\SJ\L PER PASAL Seiring dengan diterbitkarmya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l I Tahun 2019 ten Lang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pernerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik maka perlu dilakukan pcnycsuaian terhadap Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan yang mernbidangi Kesatuan Bangsa clan Politik. Sesuai dengan amanat Pasal 3 ayar,

(2)Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Dacrah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, diatur dengan Peraturan Daerah. Hal ini lah yang rnenjadi dasar penetapan Peraturan Daerah ini. Sclanjulnya dalam Peraturan Merucri Dalarn Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, diatur pula bahwo. kelembagaan Pcrangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemcriruahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik harus segera disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setclah Peraturan Menteri ini diundangkan, Penyesuaian Perangkat Daerah tersebut dilaksanakan dalam rangka mernberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pernerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, sehingga perlu ditctapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pembentukan Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik. I. U.MUM PEMBENTUKAN DADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TENTANG PERATURAN DAER.AH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 4 TAHUN 2020 ATAS PEN,J E:LASA N 6 'l'AMBAI-IANLEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 4

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…