DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan dan lampirannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat :
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a.pendapatan Rp. 2.634.888.673.901,00
b.belanja Rp. 2.428.631.673.540,00 surplus Rp 206.257.000.361,00
c.pembiayaan - Penerimaan Rp. 103.184.864.771,00 - Pengeluaran Rp 73.309.936.400,00 Pembiayaan Netto Rp. 29.874.928.371,00 4

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.70.313.475.180,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 2.564.575.198.721,00
2. 2.realisasi Rp. 2.634.888.673.901,00 Selisih lebih Rp 70.313.475.180,00
b.selisih angggaran dengan realisasi belanja sebesar (Rp.165.818.452.181,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran belanja setelah perubahan Rp. 2.594.450.125.721,00
2. 2.realisasi Rp. 2.428.631.673.540,00 Selisih kurang Rp. 165.818.452.181,00
c.selisih angggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar Rp.236.131.927.361,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.surplus / defisit setelah perubahan (Rp. 29.874.927.000,00)
2. 2.realisasi Rp 206.257.000.361,00 Selisih lebih Rp. 236.131.927.361,00
d.selisih angggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 771,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 103.184.864.000,00
2. 2.realisasi Rp. 103.184.864.771,00 Selisih lebih Rp. 771,00
e.selisih angggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar (Rp. 600,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 73.309.937.000,00
2. 2.realisasi Rp. 73.309.936.400,00 Selisih kurang Rp. 600,00
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp.1.371,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 29.874.927.000,00
2. 2.realisasi Rp. 29.874.928.371,00 Selisih lebih Rp 1.371,00 5

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021, berupa selisih anggaran lebih awal dengan penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp.0,00, dengan rincian sebagai berikut :

1.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 103.184.864.771,00
2.Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan (Rp. 103.184.864.771,00) Selisih Rp. 0,00
3.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 236.131.928.732,00
4.Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya Rp. 0,00
5.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 236.131.928.732,00

Pasal 5

Neraca sebagimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a.Jumlah asset Rp. 4.133.213.033.678,64
b.Jumlah kewajiban Rp. 25.801.938.073,82
c.Jumlah ekuitas Rp. 4.107.411.095.604,82
d.Jumlah kewajiban dan ekuitas Rp. 4.133.213.033.678,64

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a.Pendapatan Operasional Rp. 2.449.195.736.874,16
b.Beban Operasional Rp. 2.065.233.874.952,50
c.Surplus/Defisit dari Operasional Rp. 383.961.861.921,66
d.Surplus Non Operasional Rp. 11.399.335.272,18
e.Defisit Non Operasional (Rp. 4.796.193.094,65)
f.Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp. 6.603.142.177,53
g.Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa Rp. 390.565.004.099,19
h.Surplus/Defisit dari pos luar biasa (Rp. 10.359.573.284,00)
i.Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp. 380.205.430.815,19 6

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a.Saldo Kas Awal per Januari 2021 Rp. 103.196.846.771,00
b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 496.100.653.170,00
c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan (Rp. 311.093.280.809,00)
d.Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan (Rp 52.060.308.400,00)
e.Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp. 638.327.431,00
f.Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2021 Rp. 236.782.238.163,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a.Ekuitas Awal Rp. 3.670.103.519.602,17
b.Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp. 380.205.430.815,19
c.Koreksi Ekuitas Awal Rp. 0,00
d.Koreksi Ekuitas Rp. 57.102.145.187,46
e.Ekuitas Akhir Rp. 4.107.411.095.604,82

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat

(1)huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan realisasi anggaran; Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 7 Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
b.Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.Lampiran III : Neraca;
d.Lampiran IV : Laporan operasional;
e.Lampiran V : Laporan arus kas;
f.Lampiran VI : Laporan perubahan ekuitas;
g.Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
h.Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
l.Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
n.Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
o.Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
q.Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
r.Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;
s.Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…