DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat : a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 4 TAHUN 2024 SALINAN 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Grobogan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
7.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan.
8.Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Grobogan.
9.AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat :
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah. 3

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a.pendapatan Rp2.669.565.629.446,00
b.belanja Rp2.664.044.576.310,00 surplus Rp5.521.053.136,00
c.pembiayaan - penerimaan Rp230.218.775.873,00 - pengeluaran Rp84.249.999.988,00 pembiayaan Netto Rp145.968.775.885,00

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar (Rp3.151.877.839,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan Rp2.672.717.507.285,00
2. 2.realisasi Rp2.669.565.629.446,00 selisih kurang Rp3.151.877.839,00
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar (Rp154.953.700.910,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran belanja setelah perubahan Rp2.818.998.277.220,00
2. 2.realisasi Rp2.664.044.576.310,00 selisih kurang Rp154.953.700.910,00
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar Rp151.801.823.071,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.defisit setelah perubahan (Rp146.280.769.935,00)
2. 2.realisasi Rp5.521.053.136,00 selisih lebih Rp151.801.823.071,00
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp688.005.938,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp229.530.769.935,00
2. 2.realisasi Rp230.218.775.873,00 selisih lebih Rp688.005.938,00
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp999.999.988,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp83.250.000.000,00
2. 2.realisasi Rp84.249.999.988,00 selisih lebih Rp999.999.988,00
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar (Rp311.994.050,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp146.280.769.935,00
2. 2.realisasi Rp145.968.775.885,00 selisih kurang Rp311.994.050,00 4

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023, berupa selisih anggaran lebih awal dengan penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp394.656.827,00, dengan rincian sebagai berikut :

a.saldo anggaran lebih awal Rp205.336.632.700,00
b.penggunaan saldo anggaran lebih sebagai Penerimaan pembiayaan tahun berjalan (Rp204.941.975.873,00) selisih Rp394.656.827,00
c.sisa lebih pembiayaan anggaran Rp151.489.829.021,00
d.koreksi kesalahan tahun sebelumnya Rp0,00
e.lain-lain Rp394.656.827,00
f.saldo anggaran lebih akhir Rp151.489.829.021,00

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a.jumlah aset Rp5.042.914.302.638,89
b.jumlah kewajiban Rp75.558.307.085,12
c.jumlah ekuitas Rp4.967.355.995.553,77
d.jumlah kewajiban dan ekuitas Rp5.042.914.302.638,89

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :
1. a.pendapatan operasional Rp2.517.433.909.733,54
2. b.beban operasional Rp2.284.338.399.725,11
3. c.surplus dari operasional Rp233.095.510.008,43
4. d.surplus non operasional Rp365.661.079.944,91
5. e.defisit non operasional Rp47.499.521.850,08
6. f.surplus dari kegiatan non operasional Rp318.161.558.094,83
7. g.surplus sebelum pos luar biasa Rp551.257.068.103,26
8. h.defisit dari pos luar biasa (Rp394.656.827,00)
9. i.surplus laporan operasional Rp550.862.411.276,26

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a.saldo kas awal per Januari 2023 Rp205.494.758.851,00
b.arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp368.252.945.254,00
c.arus kas bersih dari aktivitas investasi (Rp371.705.092.106,00)
d.arus kas bersih dari aktivitas pendanaan (Rp50.000.000.000,00)
e.arus kas bersih dari aktivitas transitoris (Rp535.177.418,00)
f.saldo kas akhir per 31 Desember 2023 Rp151.507.434.581,00 5

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a.ekuitas awal Rp4.416.493.584.277,51
b.surplus laporan operasional Rp550.862.411.276,26
c.koreksi ekuitas awal Rp0,00
d.koreksi ekuitas Rp0,00
e.ekuitas akhir Rp4.967.355.995.553,77

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
2. b.Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. c.Lampiran I.2 : Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan ;
4. d.Lampiran I.3 : Rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
5. e.Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
6. f.Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
7. g.Lampiran III : Neraca;
8. h.Lampiran IV : Laporan operasional;
9. i.Lampiran V : Laporan arus kas;
10. j.Lampiran VI : Laporan perubahan ekuitas;
11. k.Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
12. l.Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
13. m.Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
14. n.Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
15. o.Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
16. p.Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah; 6
17. q.Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
18. r.Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
19. s.Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
20. t.Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
21. u.Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
22. v.Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;
23. w.Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
24. x.Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
25. y.Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
26. z.Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (Laporan laba/rugi badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…