Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2
Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut : Selisih Anggaran Lebih Awal dengan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sejumlah Rp.0,00
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :
Neraca sebagimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2016 sebagai berikut :
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Lampiran I : Laporan realisasi anggaran; Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih; Lampiran III : Laporan operasional; Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas; Lampiran V : Neraca; Lampiran VI : Lapiran arus kas; Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah; 9 Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah; Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap; Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan; Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya; Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah; Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek; Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang; Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
Membuka PDF…