DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Grobogan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengubah Pasal 1, Pasal 7, Pasal 11, menyelipkan Pasal 12A, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 23;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Grobogan.
4.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10.Penjabat Perangkat Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu. 4
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12.Pegawai Desa adalah pegawai yang diangkat Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari Pegawai Administrasi Desa, Guru Sekolah milik desa, penjaga kantor desa, petugas pasar desa dan/atau pegawai Sub Klinik Desa (SKD).
13.Hari adalah hari kerja.
14.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
15.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
16.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
17.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Perangkat Desa diangkat dari warga masyarakat yang memenuhi persyaratan :
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
3. c.berpendidikan paling rendah Sekolah Menegah Umum atau sederajat;
4. d.berusia 20 (dua puluh tahun) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
5. e.warga negara Republik Indonesia;
6. f.bersedia menjadi penduduk dan berdomisili di desa setempat terhitung sejak tanggal pelantikan;
7. g.berbadan sehat;
8. h.berkelakuan baik;
9. i.bebas narkoba;
10. j.mampu mengoperasikan komputer; dan 5
11. k.khusus bagi pegawai negeri sipil wajib mendapat izin tertulis dari Bupati.
(2)Khusus untuk calon perangkat desa yang berasal dari pegawai desa yang diangkat sebelum tahun 2010 selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)juga harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
1. a.salinan Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan;
2. b.surat pernyataan melaksanakan tugas sebagai pegawai desa sampai dengan pada saat pendaftaran secara tidak terputus-putus, yang diketahui oleh Kepala Desa; dan
3. c.surat keterangan masa pengabdian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.
  1. 3.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Perangkat Desa wajib menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan atau dusun bagi kepala dusun terhitung mulai tanggal pelantikan.

4.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

(1)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa, tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.

5.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 6

Pasal 18

Perangkat Desa diberhentikan sementara karena :

a.tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
b.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
c.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
d.tertangkap tangan dan ditahan; dan/atau
e.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan yang bersangkutan sedang atau masih menjalani hukuman penjara.
1. 6.Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Pemberhentian sementara ditetapkan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara, Kepala Desa mengangkat Pelaksana Tugas Perangkat Desa.

7.Ketentuan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Perangkat Desa diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a karena :
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri ;
3. c.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; atau
4. d.berhalangan tetap.
(2)Perangkat Desa diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b karena :
1. a.tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); 7
2. b.dinyatakan sebagai terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dan huruf c berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
3. c.tidak menunjukkan perbaikan setelah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf a.
(3)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan. Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 23 April 2018 BUPATI GROBOGAN, Cap TTD SRI SUMARNI Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 25 April 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, Cap TTD MOHAMAD SUMARSONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 5 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA I. UMUM Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kab. Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Selanjutnya dengan memperhatikan dinamika yang berkembang saat ini terkait dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU- XIII/2015 berkaitan dengan Yudicial Review terhadap Ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya, maka terkait syarat calon Perangkat Desa perlu disesuaikan dalam pengaturannya. Sejalan dengan pengaturan tersebut, maka diperlukan penyempurnaan terkait kejelasan status PNS yang diangkat menjadi Perangkat Desa dan pengaturan pemberhentian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. 9 Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5
1. a.Cukup jelas.
2. b.Cukup jelas.
3. c.Cukup jelas.
4. d.Yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayah ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Yang dimaksud dengan ditahan adalah penempatan tersagka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Contohnya adalah seorang Perangkat Desa yang tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana perjudian dan ditahan oleh penyidik, maka selama ditahan perangkat desa tersebut diberhentikan sementara.
5. e.Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…