DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 21 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal kepada BUMD pada Tahun 2025 sebesar Rp4.950.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a . PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); b. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah); c. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan d. Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD dimaksud sampai dengan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Alenia ke-4, maka Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagai instrumen penguatan iklim investasi dan mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi;
b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah, serta guna menggali potensi sumber pendapatan asli daerah, dipandang perlu menyertakan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Sadan Usaha Milik Daerah Tahun 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan Menetapkan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2025. BABI KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Bupati adalah Bupati Grobogan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu Badan Usaha Milik Daerah.
5.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah baik yang berwujud uang maupun barang. 6 . Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Modal Dasar adalah seluruh nominal saham yang disebut dalam Peraturan Daerah dan/ atau Anggaran Dasar.
8.Modal Disetor adalah kewajiban Penyertaan Modal yang telah dipenuhi oleh pemilik atau pemegang saham.
9.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah padaBUMD.

Pasal 2

PenyertaanModalkepadaBUMDberasaskan:

a.akuntabilitas;dan b.kepastian hukum.

Pasal 3

PenyertaanModalbertujuanuntuk:

a.meningkatkan pelayanankepadamasyarakat; b .penguatanBUMD; c.meningkatkansumber pendapatanasli Daerah;dan d.meningkatkanpertumbuhanperekonomianmasyarakat.

(1)Pemerintah Daerah melakukan PenyertaanModalkepada BUMDpada Tahun2025 sebesarRp4.950.000.000,00 (empat miliar sembilanratuslimapuluhjutarupiah) denganrincian sebagaiberikut: a . PTPenjaminanKreditDaerahProvinsiJawaTengah (Perseroda)sebesarRp500.000.000,00(limaratus jutarupiah); b.PerusahaanUmum DaerahAirMinurnPurwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogansebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliartujuh ratusjuta rupiah); c.PerusahaanPerseroanDaerahBankPerkreditan RakyatBank Purwa Artha sebesar Rpl.000.000.000,00 (satumiliar rupiah);dan d.Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara sebesar Rp750.000.000,00 (tujuhratuslimapuluhjuta rupiah).
(2)PenyertaanModalkepadaPTPenjaminanKreditDaerah ProvinsiJawaTengah(Perseroda)sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufadipergunakanuntukmemperkuat kapasitas penjaminandanmemperluas cakupanwilayah kegiatanusaha.
(3)PenyertaanModalkepada Perusahaan Umum DaerahAir Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufb dipergunakanuntukmengadakan Water Meterdan Aksesoris, merevitalisasijaringan pipa distribusi Bendung Kletak Godong-Klambu,dan jaringan pipa distribusiJati Pohon- Grobogan.
(4)PenyertaanModalkepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufcdipergunakanuntuk pengembangan kredit di sektor UsahaMikro, Kecil,dan Menengah.
(5)Penyertaan Modalkepada Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf ddipergunakan untuk pengembangan bisnis perusahaan berupa pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor, alat kebersihan, dan bahan baku usaha percetakan.
(6)JumlahModalDasardanModal Disetor olehPemerintah Daerah kepadaBUMDsebagaimanadimaksudpadaayat
(1)sampai denganTahun2024tercantumdalamLampiran yang merupakanbagiantidak terpisahkan dariPeraturan Daerahini. KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 PeraturanDaerahini mulai berlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiap orangmengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahinidengan penempatannya dalamLembaran Daerah Kabupaten Grobogan. Diundangkan diPurwodadi padatanggal 21 Agustus 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, CapTTD. ANANG ARMUNANTO DitetapkandiPurwodadi padatanggal 21 Agustus2024 BUPATI GROBOGAN, CapTTD. SRISUMARNI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN2024NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINS! JAWA TENGAH : (5-243/2024) Telah ditandatangani secara elektronik oleh: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM RIADQA PRIAMBODO, S.H. Pembina NIP. 19820929 200501 1 006 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2025 I. UMUM BUMD merupakan salah satu alternatif sumber pendapatan asli Daerah bagi pemerintah Daerah, disamping pendapatan yang berasal dari hasil sektor pajak Daerah dan basil retribusi Daerah serta lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Oleh karena itu, guna meningkatkan pendapatan asli Daerah yang berasal dari BUMD, dipandang perlu meningkatkan jumlah modal yang disertakan oleh Pemerintah Daerah. Penyertaan Modal tentunya bukan satu-satunya langkah, melainkan perlu adanya peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara lebih efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian BUMD diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan Daerah. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD pada Tahun 2025 harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

BAB II

PENYERTAAN MODAL Pasal 4

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

a."Akuntabilitas" adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan a tau pertanggungjawaban. b . "Kepastian hukum" adalah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 5 NO 1. 2. 3. 4. LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 5 TAHUN2024 TENTANG PENYERTAANMODALPEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHAMILIK DAERAH TAHUN2025 JUMLAH MODALDASAR DANMODALDISETOR KEPADABUMDSAMPAI DENGAN TAHUN2024 NAMABUMD PTPenjaminanKredit DaerahProvinsiJawa Tengah (Perseroda) PerusahaanUmum DaerahAir MinumPurwa TirtaDharmaKabupaten Grobogan Perusahaan Perseroan DaerahBankPerkreditan RakvatBankPurwaArtha PerusahaanUmum Daerah Purwa Aksara JUMLAH MODAL JUMLAH MODAL DISETOR SAMPAI DASAR (Rp) DENGAN TAHUN 2024(Rp) 600.000.000 .000 6.900.000.000 230.000.000.000 75.554. 726.254 60.000.000.000 22.000.000.000

20.000. 000.0008.956.668.000 BUPATI GROBOGAN, CapTID. SRI SUMARNI Telah ditandatangani secara elektronik oleh: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM RIADQA PRIAMBODO, S.H. Pembina NIP. 19820929 200501 1 006

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…