DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Di Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, RPJMD, Pengendalian dan Evaluasi, Perbuahan RPJMD, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan pembangunan di Daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan Daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Grobogan.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.
6.Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW Daerah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
12.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
14.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
16.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
17.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
18.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
19.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

RPJMD

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati terpilih hasil pemilihan Bupati Tahun 2024.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program perangkat Daerah dan lintas perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
1. a.RPJPD;
2. b.RTRW Daerah;
3. c.RPJMN;
4. d.RPJMD Provinsi Jawa Tengah; dan
5. e.kajian lingkungan hidup strategis.
(4)Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota sekitar.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

a.landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
b.pedoman dalam penyusunan rencana strategis perangkat Daerah sesuai periode RPJMD;
c.pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;
d.acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan
e.instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.

Pasal 4

(1)Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:
1. a.bab I berisi pendahuluan;
2. b.bab II berisi gambaran umum Daerah;
3. c.bab III berisi Visi, Misi dan Program prioritas pembangunan Daerah;
4. d.bab IV berisi Program perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
5. e.bab V berisi penutup.
(2)RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Bupati melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memastikan bahwa Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan pembangunan Daerah, serta Program pada RPJMD telah dilaksanakan melalui RKPD.
(3)Dalam hal pengendalian dan evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, dapat dilakukan perbaikan.
(4)Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran sampai dengan ditetapkannya RKPD yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8) dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan. Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATI GROBOGAN, Cap TTD SETYO HADI Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, Cap TTD ANANG ARMUNANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA TENGAH: (5-148/2025) BUPATI GROBOGAN, Cap TTD. SRI SUMARNI Ca TERNAK UNGGAS 7905 Itik pullet lantan - Ekor 119.000 7906 Burung Puyuh - DOQ Umur 1-5 hail - Ekor 11.000 7907 Ayam joper - DOC Umur 1-5 hari - Ekor 11.000 7908 Ayam loper - Pullet Betina 4-6 bulan - Ekor 225.000 7909 Ayam joper - Pullet lantan 4-6 bulan - Ekor 200.000 7910 Ayam KUB - DOC Umur 1-5 hail - Ekor 14.000 7911 Ayam KUB - Pullet Retina Umur 4 - 6 bulan - Ekor 155.000 7912 Ayam KUB - Pullet lantan Umur 4-6 bulan - Ekor 155.000 7913 kik - DOD Umur 1-5 hari - Ekor 15.000 7914 Rik Manila - DOD Umur 1-5 hail - Ekor 25.000 7915 Itik Manila - Pullet Betina Umur 5-6 bulan - Ekor 250.000 7916 Rik Manila - Pullet lantan Umur 5-6 bulan - Ekor 300.000 7917 ltik pullet betina - Ekor 155.000 7918 Burung Puyuh Bulling Puyuh umur 3 - 4 Minggu Ekor 23.200 CCM HEWAN LAINNYA 7919 Binatang Bersuara Mural Ekor 2.978.400 CCIII. LISENSI DAN FRANCHISE 7920 E Book Elcsemplar 100.000 XIV. SOFTWARE 7921 Aplikasi display inforznasi Slide menu informasi Unit 848.200 7922 Aplikasi Web Basic Website Unit 356.000 7923 Software - Office Applications (full package) - Set 5.082.400 7924 Software - Software Backup and Storage FlexStor CBR Client Backup and Recovery license forWindows (7-user) Set 413.200 7925 Software - Software Graphic and Publisher - Set 5.561.300 7926 Upgrade Aplikasi BLUE RPM Kemenhub Interkoneksi penerbitan BLUe RFID Sinkronisasi Database BLUe RFID Setting, Pelatihan dan implementasi Set 12.580.800 7927 Aplikasi E-Raport: CD Unit 150.000 7928 Aplikasi Pembelajaran Digital: CD Unit 3.330.000 7929 Aplikasi Pembelalaran SD : CD Unit 150.000 7930 Office Application - Microsoft Office medium grade Unit 4.758.000 7931 Software Cad / Cam Licensing Subscription Renewal ( 1-Year) + Advanced Support, 1 seat, commercial, VCP, Single-user, Win Unit 4.693.000 CCV. BEBAN KAWAT/EAKSIMILI/INTERNET/TV LANGGANAN 7932 ERKLIKA VOUCHER SMP 1 TABUN Tahun 999.000 7933 ERKLIKA VOUCHER SD 1 TAHUN Tahun 999.000 CCVL BEBAN BARANG DAN JASA BLUD 7934 Vascon isi 25 tes Mnpul 125.400 7935 Stimuno Syr - Hs 29.760 7936 Sivit-Zinc - Tablet 702 7937 Sulcu Cadang Alat Kedokteran RSUD Ki Ageng Selo Wirosari NaN Paket 390.513.073 Telah ditandatangani secara elektronik oleh: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM RIADQA PRIAMBODO, S.H. Pembina NIP. 19820929 200501 1 006 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan Daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing Daerah. Pembangunan Daerah dilaksanakan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas- bawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomr 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dokumen rencana pembangunan daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan). Rencana pembangunan jangka menengah ditetapkan melalui RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. RPJMD merupakan prioritas pembangunan Daerah 5 (lima) tahun yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah. Untuk menjamin sinergitas perencanaan, RPJMD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratik, politis, serta top-down dan bottom-up, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Selanjutnya, dokumen RPJMD dijabarkan melalui RKPD sebagai dokumen perencanaan satu tahunan, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomr 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022