DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022 terkait jumlah dan penyertaan modal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 2); 3
11.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Bupati adalah Bupati Grobogan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu Badan Usaha Milik Daerah.
5.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah baik yang berwujud uang maupun barang. 4
6.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
7.Modal Dasar adalah seluruh nominal saham yang disebut dalam Peraturan Daerah dan/atau Anggaran Dasar.
8.Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemilik atau pemegang saham.
9.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD berasaskan :

a.akuntabilitas; dan
b.kepastian hukum.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :

a.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
b.penguatan BUMD;
c.meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah; dan
d.meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD pada Tahun 2022 sebesar Rp18.250.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
1. a.PT. Bank Jateng sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
2. b.PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); 5
3. c.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebesar Rp 4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
4. d.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
5. e.Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2)Penyertaan Modal kepada PT. Bank Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk peningkatan ekspansi kredit kepada sektor produktif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta peningkatan pelayanan perbankan.
(3)Penyertaan Modal kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk memperkuat permodalan dan penambahan porsi gearing ratio dalam kegiatan penjaminan.
(4)Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk peningkatan cakupan layanan air minum untuk program Hibah Sambungan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Pengadaan Water Meter, Pompa dan Aksesoris.
(5)Penyertaan Modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipergunakan untuk ekspansi kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah.
(6)Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipergunakan untuk pengadaan kendaraan operasional dan pengembangan bisnis.
(7)Jumlah modal dasar dan modal disetor oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 6

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan. Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 22 Oktober 2021 BUPATI GROBOGAN, Cap TTD SRI SUMARNI Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 25 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, Cap TTD MOHAMAD SUMARSONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 – 246/2021 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2022 I. PENJELASAN UMUM Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Daerah, di samping pendapatan yang berasal dari hasil sektor pajak daerah dan hasil retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Oleh karena itu, guna meningkatkan pendapatan asli Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah, dipandang perlu meningkatkan jumlah modal yang disertakan oleh Pemerintah Daerah. Penyertaan modal tentunya bukan satu-satunya langkah, melainkan perlu adanya peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara lebih efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Grobogan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan Daerah. Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat

(2)Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan, maka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah pada Tahun 2021 harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan. 8 II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

a.Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
b.Kepastian hukum adalah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 6 9 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2022 JUMLAH MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2022 NO NAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH JUMLAH MODAL DASAR (Rp) JUMLAH MODAL DISETOR S.D TAHUN 2021 (Rp)

1.PT. Bank Jateng 5.000.000.000.000 77.006.000.000
2.PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah 200.000.000.000 4.400.000.000
3.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan 230.000.000.000 63.354.726.254
4.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha 60.000.000.000 17.500.000.000 5 Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara 20.000.000.000 6.206.668.000 BUPATI GROBOGAN, Cap TTD SRI SUMARNI

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…