DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 22 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pengendalian dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pembangunan daerah dapat terlaksana secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkeadilan, perlu adanya suatu perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 – 2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Grobogan.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.
6.Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW Daerah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
11.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
12.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
14.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
15.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
16.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2.1.1. Aspek Geografi 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Luas wilayah Kabupaten Grobogan mendasarkan surat dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nomor 135/2441/BAK perihal Penyampaian Luas Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah, tercatat seluas 2.023,85 Km 2 dan merupakan kabupaten terluas nomor 2 di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap.

Pasal 2

(1)RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang memuat Visi dan Misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Daerah.
(2)RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD untuk setiap jangka waktu 5 tahun.

Pasal 3

(1)Sistematika RPJPD Tahun 2025 - 2045 terdiri atas:
1. a.BAB I
2. b.BAB II
3. c.BAB III
4. d.BAB IV
5. e.BAB V
6. f.BAB VI : : : : : :
(2)RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH 3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG Permasalahan pembangunan yang perlu ditangani dalam jangka panjang daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Bupati melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, Sasaran pokok arah kebijakan RPJPD telah dilaksanakan melalui RPJMD.
(3)Dalam hal pengendalian dan evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, dapat dilakukan perbaikan.
(4)Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan. Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 22 Agustus 2024 BUPATI GROBOGAN, Cap TTD SRI SUMARNI Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 22 Agustus 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, Cap TTD ANANG ARMUNANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA TENGAH:((6-245/2024) BUPATI GROBOGAN, Cap TTD. SRI SUMARNI Alat Kedokteran RSUD Ki Ageng Selo NaN Paket Telah ditandatangani secara elektronik oleh: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM RIADQA PRIAMBODO, S.H. Pembina NIP. 19820929 200501 1 006 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan Daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing Daerah. Pembangunan Daerah dilaksanakan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas- bawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dokumen rencana pembangunan daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan). Rencana pembangunan jangka panjang ditetapkan melalui RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. RPJPD merupakan prioritas pembangunan Daerah 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan ke dalam kebijakan 5 (lima) tahunan yang harus dipedomani dalam perumusan Visi dan Misi calon Kepala Daerah dan penyusunan RPJMD periode berkenaan. Untuk menjamin sinergitas perencanaan, RPJPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratik, politis, serta top-down dan bottom-up, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selanjutnya, dokumen RPJPD dijabarkan melalui RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH 3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG Permasalahan pembangunan yang perlu ditangani dalam jangka panjang daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH 3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG Permasalahan pembangunan yang perlu ditangani dalam jangka panjang daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004