DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian pejabat PPNS, kartu tanda pengenal, kode etik pejabat PPNS, pelaksanaan penyidikan, sekretariat pejabat PPNS, pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengawasan, kerjasama, pembiayaan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, perlu mengatur mengenai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan, perlu ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
11.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 69); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Bupati adalah Bupati Grobogan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi materi Peraturan Daerah yang bersangkutan.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pejabat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya.
8.Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Pejabat Penyidik Polri adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
10.Kode Etik Profesi Pejabat PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan 5 Daerah tentang Pejabat PPNS dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
11.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang dikoordinasikan melalui Sekretariat Pejabat PPNS.

Pasal 3

(1)Pejabat PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pejabat PPNS berkoordinasi dengan Pejabat Penyidik Polri.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pejabat PPNS antara lain berwenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 6
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Polri bahwa tidak mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Pejabat Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam wilayah Daerah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS, Pejabat PPNS dapat diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan berdasarkan indikator kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pejabat PPNS sesuai dengan bidang tugasnya berkewajiban:

a.melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran tindak pidana atas Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
b.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal: 1) pemeriksaan tersangka; 7 2) pemasukan rumah; 3) penyitaan barang; 4) pemeriksaan saksi; dan 5) pemeriksaan tempat kejadian;
c.menyerahkan hasil penyidikan kepada Penutut Umum melalui Pejabat Penyidik Polri dalam wilayah hukumnya; dan
d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Pejabat PPNS.

BAB IV

PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PPNS

Pasal 7

(1)Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(2)Pengangkatan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
2. b.berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan ruang III/a;
3. c.pendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
4. d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
6. f.setiap unsur penilaian kinerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.mengikuti serta lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 8

(1)Bupati mengajukan usulan pengangkatan calon Pejabat PPNS sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian bidang hukum.
(2)Keputusan pengangkatan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang 8 menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum setelah mendapatkan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

(1)Usulan pengangkatan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) antara lain melampirkan :
1. a.surat keterangan wilayah kerja Pejabat PPNS yang diusulkan;
2. b.fotokopi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) di bidang penyidikan yang dilegalisir;
3. c.surat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. d.undang-undang yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Pejabat PPNS;
5. e.fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir;
6. f.fotokopi keputusan pengangkatan jabatan/pangkat terakhir yang dilegalisir;
7. g.fotokopi ijasah yang dilegalisir;
8. h.surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah;
9. i.fotokopi penilaian kinerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir; dan
10. j.pas photo terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
(2)Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat), kecuali untuk ayat (1) huruf j.

Pasal 10

(1)Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
(2)Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga 9 puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pengangkatan Pejabat PPNS.
(3)Lafal sumpah atau janji Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut : “Demi Allah, saya bersumpah/ berjanji : Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah; Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/ atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 10 Tahun 1987

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 10 Tahun 1987