DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Grobogan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, penyertaan modal kepada BUMD pada Tahun 2020.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2020; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3
9.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 99);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 14);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Derah Purwa Aksara (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2020. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Bupati adalah Bupati Grobogan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu Badan Usaha Milik Daerah.
5.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah baik yang berwujud uang maupun barang.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan badan hukum lainnya dari usaha milik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD berasaskan :

a.akuntabilitas; dan
b.kepastian hukum.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :

a.meningkatkan pelayanan masyarakat;
b.penguatan BUMD;
c.meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah; dan
d.meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD pada Tahun 2020 sebagai berikut : 5
1. a.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
2. b.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu millar rupiah);
3. c.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Prekreditaan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwodadi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
4. d.Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebesar Rp6.750.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
5. e.Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
(2)Penyertaan Modal kepada Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk meningkatkan rasio permodalan atau CAR (Capital Adequacy Ratio), peningkatan ekspansi kredit kepada sektor produktif dan peningkatan pelayanan Perbankan.
(3)Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk memperkuat permodalan dan peningkatan pelayanan.
(4)Penyertaan Modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwodadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk ekspansi kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Grobogan.
(5)Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipergunakan untuk peningkatan cakupan layanan air minum untuk program Sambungan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Revitalisasi Pompa, Pengadaan Water Meter, Perpipaan dan Aksesoris.
(6)Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipergunakan untuk pengadaan mesin cetak. 6

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan. Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 25 November 2019 BUPATI GROBOGAN, Cap TTD SRI SUMARNI Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 25 November 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, Cap TTD MOHAMAD SUMARSONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR 7 NOMOR REGESTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR (6-346/2019) 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2020 I. PENJELASAN UMUM Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Daerah, disamping pendapatan yang berasal dari hasil sektor pajak daerah dan hasil retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah, dipandang perlu meningkatkan jumlah modal yang disertakan oleh Pemerintah Daerah disamping peningkatan peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara lebih efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Grobogan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan Daerah. Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat

(2)Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan, maka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah pada Tahun 2020 harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan : 8

a.Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
b.Kepastian hukum adalah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2020 JUMLAH MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH NO NAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH JUMLAH MODAL DASAR (Rp) JUMLAH MODAL DISETOR S.D. TAHUN 2019 (Rp) 1 PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 5.000.000.000.000 62.006.000.000 2 PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah 200.000.000.000 1.400.000.000 3 PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan 193.000.000.000 24.500.000.000 4 Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan 49.855.098.254 5 Perusahaan Umum Purwa Aksara Kabupaten Grobogan 20.000.000.000 4.706.668.000 BUPATI GROBOGAN, Cap TTD SRI SUMARNI 16

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019