Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2019
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Ringkasan
Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, penyertaan modal kepada BUMD pada Tahun 2020.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, penyertaan modal kepada BUMD pada Tahun 2020.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2020; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2
3
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2020. 4
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
BAB II ASAS DAN TUJUAN
BAB II
Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD berasaskan :
Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :
BAB III PENYERTAAN MODAL
BAB III
5
6 KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan. Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 25 November 2019 BUPATI GROBOGAN, Cap TTD SRI SUMARNI Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 25 November 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, Cap TTD MOHAMAD SUMARSONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR 7 NOMOR REGESTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR (6-346/2019) 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2020 I. PENJELASAN UMUM Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Daerah, disamping pendapatan yang berasal dari hasil sektor pajak daerah dan hasil retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah, dipandang perlu meningkatkan jumlah modal yang disertakan oleh Pemerintah Daerah disamping peningkatan peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara lebih efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Grobogan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan Daerah. Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan : 8
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2020 JUMLAH MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH NO NAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH JUMLAH MODAL DASAR (Rp) JUMLAH MODAL DISETOR S.D. TAHUN 2019 (Rp) 1 PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 5.000.000.000.000 62.006.000.000 2 PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah 200.000.000.000 1.400.000.000 3 PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan 193.000.000.000 24.500.000.000 4 Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan 49.855.098.254 5 Perusahaan Umum Purwa Aksara Kabupaten Grobogan 20.000.000.000 4.706.668.000 BUPATI GROBOGAN, Cap TTD SRI SUMARNI 16
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)