DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas dan Tujuan Bab III Penyertaan Modal Bab IV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus sebagai upaya untuk menggali potensi sumber pendapatan asli daerah dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah, dipandang perlu menyertakan modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 2);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Bupati adalah Bupati Grobogan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu Badan Usaha Milik Daerah.
5.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah baik yang berwujud uang maupun barang.
6.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan badan hukum lainnya dari usaha milik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7.Modal Dasar adalah seluruh nominal saham yang disebut dalam Peraturan Daerah dan/atau Anggaran Dasar.
8.Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemilik atau pemegang saham. 4
9.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD berasaskan :

a.akuntabilitas; dan
b.kepastian hukum.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :

a.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
b.penguatan BUMD;
c.meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah; dan
d.meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD pada Tahun 2023 sebagai berikut :
1. a.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2. b.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebesar Rp4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
3. c.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan 5
4. d.Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2)Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk ekspansi penjaminan kredit bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya yang bergerak dalam bidang pertanian dan jasa-jasa lainnya melalui kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwodadi, Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan Purwodadi dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha, serta untuk penjaminan produk Suretyship dan Kontra Bank Garansi khususnya yang diberikan kepada kontraktor yang ada di Kabupaten Grobogan.
(3)Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk peningkatan cakupan layanan air minum untuk program hibah sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pengadaan water meter dan aksesoris, serta revitalisasi pompa.
(4)Penyertaan Modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk ekspansi kredit dengan penyaluran dana kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah.
(5)Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipergunakan untuk penambahan modal usaha.
(6)Jumlah modal dasar dan modal disetor oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun 2022 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB TV KETENTUAN PENUTUP Pn,aJ 5 Peraturan Daerah ini mu\ai bcrlaku podo. tanggal diundangkan. Aga, setiap mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan pcnempotannya da\am Lembaran Daerah Kabupat.en Grobogan Oitetapkan di Purwodadi pads tanggal 22 Agustus 2022 BUPATI GROBOGAN, Cap TTO SRI SUMARNI Drundangkan di Purwodadr pada tanggal 23 Agustus 2022 SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN GROBOGAN, Cap TTD MOHAMAD SUMARSONO LEMBARAN OAERAH KABUPATEN GROBOOAN TAHUN 2022 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINS! JAWA TENGAH NOMOR: ( 7·159 /2022) 6 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2023 I. PENJELASAN UMUM Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Daerah, disamping pendapatan yang berasal dari hasil sektor pajak daerah dan hasil retribusi daerah serta lain- lain pendapatan daerah yang sah. Oleh karena itu, guna meningkatkan pendapatan asli Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah, dipandang perlu meningkatkan jumlah modal yang disertakan oleh Pemerintah Daerah. Penyertaan modal tentunya bukan satu-satunya langkah, melainkan perlu adanya peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara lebih efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Grobogan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan Daerah. Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan, maka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah pada Tahun 2023 harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan : 8

a.Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
b.Kepastian hukum adalah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “modal usaha” yaitu modal untuk melaksanakan usaha oleh Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara antara lain berupa : - penyediaan pesanan Alat Tulis Kantor bagi perangkat Daerah dan badan layanan umum Daerah; - kebutuhan belajar mengajar untuk taman kanak-kanak dan pendidikan anak usia dini; - penyediaan alat kebersihan dan alat listrik; - penyediaan bahan baku untuk pesanan cetak slip, brosur dan kebutuhan perbankan; dan - penyediaan kebutuhan cetak dalam pemilihan umum yang diselenggarakan pada Tahun 2023. Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 7 9 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2023 JUMLAH MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2023 NO NAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH JUMLAH MODAL DASAR (Rp) JUMLAH MODAL DISETOR S.D TAHUN 2022 (Rp)

1.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah 200.000.000.000 5.400.000.000
2.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan 230.000.000.000 68.104.726.254
3.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha 60.000.000.000 19.000.000.000
4.Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara 20.000.000.000 7.206.668.000 BUPATI GROBOGAN, Cap TTD SRI SUMARNI

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019