DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Grobogan

regulasi_utama

Ringkasan

Di Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Penyertaan modal, dan Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha pada Badan Usaha Milik Daerah, perlu melakukan penyertaan modal;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang SALINAN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Bupati adalah Bupati Grobogan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Penyertaan Modal adalah pemisahan kekayaan Daerah dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Daerah dan dikelola secara korporasi.
5.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah baik yang berwujud uang maupun barang.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Modal Dasar adalah seluruh nominal saham yang disebut dalam Peraturan Daerah dan/atau anggaran dasar.
8.Modal Disetor adalah kewajiban Penyertaan Modal yang telah dipenuhi oleh pemilik atau pemegang saham.

Pasal 2

Penyertaan Modal kepada BUMD berasaskan:

a.akuntabilitas; dan
b.kepastian hukum.

Pasal 3

Penyertaan Modal bertujuan untuk:

a.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
b.penguatan BUMD;
c.meningkatkan sumber pendapatan asli Daerah; dan
d.meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal kepada BUMD pada Tahun 2026 sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. b.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);
3. c.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
4. d.Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2)Penyertaan Modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk memperkuat kapasitas penjaminan dan memperluas cakupan wilayah kegiatan usaha.
(3)Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk mengadakan pompa centrifugal 2 unit, merevitalisasi jaringan pipa, dan mengganti water meter.
(4)Penyertaan Modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk pengembangan kredit di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
(5)Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipergunakan untuk pengembangan bisnis unit perbaikan dan pemeliharaan kendaraan, pembelian alat- alat bengkel, pembelian alat cuci hidrolis dan steam, dan modal kerja.
(6)Jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sampai dengan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(7)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan hasil evaluasi kinerja BUMD.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan. Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 17 November 2025 BUPATI GROBOGAN, Cap TTD. SETYO HADI Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 17 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, Cap TTD. ANANG ARMUNANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA TENGAH: (7-268/2025) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Telah ditandatangani secara elektronik oleh: RIADQA PRIAMBODO, S.H. Pembina NIP. 19820929 200501 1 006 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2026 I. UMUM BUMD merupakan salah satu alternatif sumber pendapatan asli Daerah bagi pemerintah Daerah, disamping pendapatan yang berasal dari hasil sektor pajak Daerah dan hasil retribusi Daerah serta lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Oleh karena itu, guna meningkatkan pendapatan asli Daerah yang berasal dari BUMD, dipandang perlu meningkatkan jumlah modal yang disertakan oleh Pemerintah Daerah. Penyertaan Modal tentunya bukan satu-satunya langkah, melainkan perlu adanya peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara lebih efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian BUMD diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan Daerah. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD pada Tahun 2026 harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

a.“Akuntabilitas” adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
b.“Kepastian hukum” adalah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 7 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2026 JUMLAH MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR KEPADA BUMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2025 NO NAMA BUMD JUMLAH MODAL DASAR (Rp) JUMLAH MODAL DISETOR SAMPAI DENGAN TAHUN 2025 (Rp)

1.PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) 600.000.000.000 7.400.000.000
2.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan 230.000.000.000 78.254.726.254
3.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha 60.000.000.000 23.000.000.000
4.Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara 20.000.000.000 9.706.668.000 BUPATI GROBOGAN, SETYO HADI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Telah ditandatangani secara elektronik oleh: RIADQA PRIAMBODO, S.H. Pembina NIP. 19820929 200501 1 006

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017