DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada ayat (1) Pasal 46B mengenai objek retribusi penjualan produksi usaha daerah dan Pasal 46F mengenai struktur dan tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 2 Seri C), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan :

a.Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 10);
b.Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12); diubah sebagai berikut : 3
1. 1.Ketentuan ayat (1) Pasal 46B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46B

(1)Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil usaha produksi Pemerintah Daerah berupa :
1. a.benih perikanan, terdiri dari :
  1. 1.benih ikan karper;
  2. 2.benih ikan tawes;
  3. 3.benih ikan nila; dan
  4. 4.benih ikan lele.
2. b.benih pertanian, terdiri dari :
  1. 1.benih padi meliputi benih penjenis, benih dasar, benih pokok, benih sebar, konsumsi eks benih dan konsumsi;
  2. 2.benih jagung meliputi benih penjenis, benih dasar, benih pokok, benih sebar, konsumsi eks benih dan konsumsi;
  3. 3.benih kedelai meliputi benih penjenis, benih dasar, benih pokok, benih sebar, konsumsi eks benih dan konsumsi;
  4. 4.benih kacang hijau meliputi benih penjenis, benih dasar, benih pokok, benih sebar, konsumsi eks benih dan konsumsi;
  5. 5.benih pisang meliputi kultur jaringan dan anakan; dan
  6. 6.benih bawang merah.
(2)Dikecualikan dari Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

2.Ketentuan Pasal 46F diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 4 Pasal 46F Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah, adalah sebagai berikut :

a.benih perikanan No Jenis Perseribu Ukuran 2 – 3 cm (Rp) Ukuran 3 – 5 cm (Rp) Ukuran 5 – 7 cm (Rp) 1 Karper 50.000 120.000 220.000 2 Tawes 40.000 90.000 150.000 3 Nila 40.000 90.000 150.000 4 Lele 50.000 75.000 110.000
b.benih pertanian No Jenis Benih/ Bibit Warna Label Sertifikat Satuan Produksi Besarnya Retribusi (Rp) 1 Benih Padi Ungu per kilogram Rp8.000,00 2 Benih Jagung Biru per kilogram Rp8.000,00 3 Benih Kedelai Biru per kilogram Rp12.500,00 4 Benih Kacang Hijau Biru per kilogram Rp15.000,00 5 Benih Pisang Biru per batang Rp15.000,00 6 Benih Bawang Merah Biru per kilogram Rp30.000,00 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan. Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal BUPATI GROBOGAN, SRI SUMARNI Diundangkan di Purwodadi pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, MOHAMAD SUMARSONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 8 NOMOR REGESTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu hak yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah mengenakan pungutan retribusi jasa usaha kepada masyarakat. Retribusi Jasa Usaha yang telah dipungut kepada masyarakat Kabupaten Grobogan selama ini perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi perekonomian dalam masyarakat serta untuk menampung penambahan obyek retribusi jasa usaha khususnya Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa benih pertanian. Hal ini dilakukan selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi jasa usaha, juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penarikan retribusinya. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan lagi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR… 7

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…