DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 10 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan ini diatur APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.025.797.908.584,00. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.035.847.908.584,00. Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp10.050.000.000,00.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN SALINAN 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Bupati adalah Bupati Grobogan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah : Rp3.025.797.908.584,00
b.Belanja Daerah : Rp3.035.847.908.584,00 defisit : (Rp10.050.000.000,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.penerimaan Pembiayaan : Rp15.000.000.000,00
2. 2.pengeluaran Pembiayaan : Rp4.950.000.000,00 Pembiayaan neto : Rp10.050.000.000,00 sisa lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp0,00.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.025.797.908.584,00 (tiga triliun dua puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 3

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp584.817.722.504,00 (lima ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak;
2. b.Retribusi;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp291.595.012.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta dua belas ribu rupiah).
(3)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.514.246.504,00 (dua ratus lima puluh miliar lima ratus empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.980.434.000,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.728.030.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.440.980.186.080,00 (dua triliun empat ratus empat puluh miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh enam ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.280.888.265.000,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp160.091.921.080,00 (seratus enam puluh miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan puluh rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah; dan
2. b.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 4

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.035.847.908.584,00 (tiga triliun tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.148.870.739.167,00 (dua triliun seratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja subsidi;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.329.074.929.767,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp673.720.918.410,00 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus sepuluh rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp940.448.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp130.558.852.990,00 (seratus tiga puluh miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.575.590.000,00 (empat belas miliar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp404.886.998.617,00 (empat ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin;
2. b.belanja modal gedung dan bangunan;
3. c.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
4. d.belanja modal aset tetap lainnya; dan
5. e.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.300.395.990,00 (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah). 5
(3)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.111.823.578,00 (seratus dua puluh miliar seratus sebelas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).
(4)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp123.630.093.049,00 (seratus dua puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat puluh sembilan rupiah).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp28.244.686.000,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
(6)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp14.420.527.800,00 (empat belas miliar empat ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp467.669.643.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.409.030.000,00 (tiga puluh miliar empat ratus sembilan juta tiga puluh ribu rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp437.260.613.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…