DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp2.895.282.428.000,00 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah). APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah. Ketentuan mengenai APBD Tahun Anggaran 2026 dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas SALINAN 2 Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Grobogan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 3
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

(1)APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp2.895.282.428.000,00 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
(2)APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(3)Rincian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah : Rp2.677.882.428.000,00
2. b.Belanja Daerah : Rp2.895.282.428.000,00 defisit : (Rp217.400.000.000,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.penerimaan pembiayaan : Rp240.000.000.000,00
  2. 2.pengeluaran pembiayaan : Rp22.600.000.000,00 pembiayaan neto : Rp217.400.000.000,00 selisih lebih pembiayaan : Rp0,00. anggaran Daerah tahun berkenaan

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp2.677.882.428.000,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah; dan
b.pendapatan transfer. 4

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp635.038.429.000,00 (enam ratus tiga puluh lima miliar tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak;
2. b.Retribusi;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp320.343.692.000,00 (tiga ratus dua puluh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
(3)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp213.908.625.000,00 (dua ratus tiga belas miliar sembilan ratus delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.212.080.000,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus dua belas juta delapan puluh ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.574.032.000,00 (enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.042.843.999.000,00 (dua triliun empat puluh dua miliar delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.892.020.506.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar dua puluh juta lima ratus enam ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.823.493.000,00 (seratus lima puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp2.895.282.428.000,00 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer. 5

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp2.029.238.344.897,00 (dua triliun dua puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.293.848.762.645,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp591.370.767.352,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp660.199.000,00 (enam ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp123.012.365.900,00 (seratus dua puluh tiga miliar dua belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp15.346.250.000,00 (lima belas miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp451.494.302.103,00 (empat ratus lima puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua ribu seratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp91.203.901.700,00 (sembilan puluh satu miliar dua 6 ratus tiga juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.675.952.103,00 (lima puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus tiga rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp290.820.980.300,00 (dua ratus sembilan puluh miliar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.994.688.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp798.780.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp11.100.500.000,00 (sebelas miliar seratus juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 10

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp403.449.281.000,00 (empat ratus tiga miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.082.936.000,00 (empat puluh miliar delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp363.366.345.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945