DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Asas Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Hak Dan Kewajiban, Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pelaporan, Larangan Dan Sanksi Administratif, Pendanaan, Pengawasan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum dapat menyentuh segenap lapisan masyarakat, dipandang perlu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Kabupaten Grobogan yang tidak mampu;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 67); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

3 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3.Bupati adalah Bupati Grobogan.
4.Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan.
5.Unit kerja yang membidangi hukum adalah satuan organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan.
6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang miskin Penduduk di daerah.
8.Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan. 4

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan mengenai :

a.asas penyelenggaraan bantuan hukum;
b.penyelenggaraan bantuan hukum;
c.hak dan kewajiban;
d.tata cara pemberian bantuan hukum;
e.penyaluran dana bantuan hukum;
f.pelaporan;
g.larangan dan sanksi administratif;
h.pendanaan; dan
i.pengawasan.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk mengupayakan pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di wilayah Daerah.
(2)Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :
1. a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. b.mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah; dan
4. d.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

ASAS PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas. 5

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemberi Bantuan Hukum.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perkara keperdataan, pidana dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi yang tidak melibatkan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang berperkara.
(4)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 6

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi setiap orang miskin yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya.
(2)Orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(3)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pasal 7

(1)Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati melalui unit kerja yang membidangi hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6
2. b.terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 8

(1)Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah bertugas :
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
2. b.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
3. c.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dan akuntabel; dan
4. d.menyusun laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun anggaran.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang mengawasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 9

(1)Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
2. b.melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
3. c.dokumen yang berkenaan dengan Perkara. 7
(2)Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan dokumen pengganti antara lain berupa :
1. a.kartu keluarga sejahtera;
2. b.kartu jaminan sosial;
3. c.kartu jaminan kesehatan masyarakat;
4. d.bantuan langsung tunai;
5. e.kartu beras miskin; atau
6. f.dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
(3)Dalam hal calon Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

a.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
b.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
c.menerima dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…