DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2024 dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah SALINAN 2 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Bupati adalah Bupati Grobogan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 3
9.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah : Rp2.792.344.317.000,00
b.Belanja Daerah : Rp2.804.649.517.000,00 defisit : (Rp12.305.200.000,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.penerimaan Pembiayaan : Rp89.392.200.000,00
2. 2.pengeluaran Pembiayaan : Rp77.087.000.000,00 Pembiayaan neto : Rp12.305.200.000,00 sisa lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp0,00.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.792.344.317.000,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp402.924.503.000,00 (empat ratus dua miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak;
2. b.Retribusi;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp146.200.000.000,00 (seratus empat puluh enam miliar dua ratus juta rupiah).
(3)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.689.462.000,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.769.559.000,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp213.265.482.000,00 (dua ratus tiga belas miliar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah). 4

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.387.991.814.000,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.122.381.123.000,00 (dua triliun seratus dua puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp265.610.691.000,00 (dua ratus enam puluh lima miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa pendapatan hibah direncanakan sebesar Rp1.428.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.804.649.517.000,00 (dua triliun delapan ratus empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.021.366.342.958,00 (dua triliun dua puluh satu miliar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.176.762.827.125,00 (satu triliun seratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah). 5
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp658.420.157.093,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar empat ratus dua puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp318.456.000,00 (tiga ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp940.998.340,00 (sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp170.038.164.400,00 (seratus tujuh puluh miliar tiga puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.885.740.000,00 (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp313.452.180.042,00 (tiga ratus tiga belas miliar empat ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh ribu empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.328.982.465,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.100.870.918,00 (delapan puluh miliar seratus juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp111.609.697.159,00 (seratus sebelas miliar enam ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp105.287.003.500,00 (seratus lima miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ribu lima ratus rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.625.626.000,00 (empat belas miliar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 6

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp18.854.999.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…