DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III WEWENANG PENERBITAN IZIN; BAB IV PERIZINAN; BAB V PENGAWASAN; BAB VI LARANGAN; BAB VII PEMBINAAN; BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB IX KETENTUAN PIDANA; BAB X KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagian kewenangan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diserahkan menjadi kewenangan kabupaten/kota;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan

Mengingat

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu diatur mengenai Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. 5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
7. 8.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
8. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);
9. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor 171);
10. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ispektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 200, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 200.a); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS dan BUPATI GUNUNG MAS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5.Badan Lingkungan Hidup adalah Instansi yang berwenang di bidang Perizinan dan Pengelolaan Limbah B3.
6.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
7.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
8.Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3.
9.Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
10.Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
11.Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
12.Pengumpulan limbah B3 skala kabupaten adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam 1 (satu) kabupaten.
13.Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL- UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
14.Pemulihan akibat pencemaran limbah B3 adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah B3 sehingga sesuai dengan peruntukannya.
15.Badan Usaha adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroaan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya yang dalam kegiatan usahanya melakukan kegiatan pengelolaan, penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
16.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah PPLHD yang bertugas di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan kabupaten.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
1. a.perizinan yang meliputi :
  1. 1.izin penyimpanan sementara limbah B3; dan.
  2. 2.izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten.
2. b.pengawasan pengelolaan limbah B3;
3. c.pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; dan
4. d.pembinaan.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 tidak termasuk minyak pelumas/oli bekas.

BAB III

WEWENANG PENERBITAN IZIN

Pasal 3

(1)Bupati berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 skala Daerah.
(2)Penerbitan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, diberikan dan ditandatangani Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
(3)Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, ditembuskan kepada Menteri dan Gubernur.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 4

(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3.
(2)Setiap orang yang melaksanakan kegiatan penyimpanan limbah B3 dan/ atau pengumpulan limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

1.izin penyimpanan sementara limbah B3;
2.izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten.

(4)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi penyimpanan limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3.
(5)Bupati memberikan sanksi administrasi kepada setiap penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (1 dan 2).
(6)Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.paksaan pemerintah;
3. c.pembekuan izin;
4. d.pencabutan izin.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
(2)Keputusan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang:
1. a.identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat;
2. b.bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
3. c.sumber limbah B3;
4. d.jenis pengelolaan limbah B3 yang meliputi penyimpanan sementara limbah B3 atau pengumpulan limbah B3;
5. e.lokasi/area kegiatan penyimpanan sementara limbah B3;
6. f.pengumpulan limbah B3;
7. g.jenis dan karakteristik limbah B3;
8. h.kewajiban yang harus dilakukan;
9. i.persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;
10. j.masa berlaku izin;
11. k.sistem pengawasan; dan
12. l.sistem pelaporan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada Bupati yang ditandatangani oleh pemohon.
(2)Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki akta pendirian sebagai badan usaha yang telah disyahkan oleh instansi yang berwenang;
2. b.nama dan alamat badan usaha yang memohon izin;
3. c.kegiatan yang dilakukan;
4. d.lokasi tempat kegiatan;
5. e.nama dan alamat penanggung jawab kegiatan;
6. f.bahan baku dan proses kegiatan yang digunakan;
7. g.spesifikasi alat pengelolaan limbah;
8. h.jumlah dan karakteristik limbah B3 yang dihasilkan atau disimpan;
9. i.menyediakan alat pencegah bila terjadi pencemaran Limbah B3.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin dan kelengkapan persyaratan lainnya, format permohonan izin, formulir isian, dan surat pernyataan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Sebelum dilaksanakan penerbitan keputusan pemberian atau penolakan izin, dilaksanakan evaluasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) oleh Badan dan evaluasi teknis oleh Tim Teknis.
(2)Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
1. a.melaksanakan evaluasi terhadap lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3;
2. b.melaksanakan evaluasi terhadap rancang bangun tempat pengelolaan limbah B3;
3. c.melaksanakan evaluasi terhadap kelengkapan sarana pengelolaan limbah B3;
4. d.melaksanakan evaluasi terhadap prosedur operasi standar pengelolaan limbah B3;
5. e.melaksanakan evaluasi terhadap jenis dan atau volume limbah B3.
(3)Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pihak pemohon izin.
(4)Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelaksanaan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Jangka waktu proses penerbitan keputusan pemberian izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar berdasarkan berita acara pemeriksaan oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 9

(1)Apabila berdasarkan hasil penilaian tim teknis, pemohon izin belum mampu memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala Badan yang Berwenang selaku anggota Tim Teknis dapat memberikan kesempatan pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon izin.
(2)Pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan teknis, disampaikan secara tertulis oleh Badan yang Berwenang berisikan rekomendasi untuk melakukan perbuatan tertentu.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007