DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Nomor: 38
Tahun: 2007
Ditetapkan: 9 Juli 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang . . . tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana . . . sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5.Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6.Kebijakan . . .
6.Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

(1)Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
(2)Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
(3)Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum . . .
4. c.pekerjaan umum;
5. d.perumahan;
6. e.penataan ruang;
7. f.perencanaan pembangunan;
8. g.perhubungan;
9. h.lingkungan hidup;
10. i.pertanahan;
11. j.kependudukan dan catatan sipil;
12. k.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
13. l.keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
14. m.sosial;
15. n.ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
16. o.koperasi dan usaha kecil dan menengah;
17. p.penanaman modal;
18. q.kebudayaan dan pariwisata;
19. r.kepemudaan dan olah raga;
20. s.kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
21. t.otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
22. u.pemberdayaan masyarakat dan desa;
23. v.statistik;
24. w.kearsipan;
25. x.perpustakaan;
26. y.komunikasi dan informatika;
27. z.pertanian dan ketahanan pangan; aa. kehutanan; bb. energi dan sumber daya mineral; cc. kelautan dan perikanan; dd. perdagangan . . . dd. perdagangan; dan ee. perindustrian.
(5)Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang.
(6)Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian.

BAB III

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 4

(1)Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
(2)Ketentuan . . .
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk masing-masing sub bidang atau sub-sub bidang urusan pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang membidangi urusan pemerintahan yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

(1)Pemerintah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(2)Selain mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.
(3)Khusus untuk urusan pemerintahan bidang penanaman modal, penetapan kebijakan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten . . . kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya.
(2)Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 7

(1)Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.
(2)Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.lingkungan hidup;
4. d.pekerjaan umum;
5. e.penataan ruang;
6. f.perencanaan pembangunan;
7. g.perumahan;
8. h.kepemudaan dan olahraga;
9. i.penanaman modal;
10. j.koperasi dan usaha kecil dan menengah;
11. k.kependudukan dan catatan sipil;
12. l.ketenagakerjaan;
13. m.ketahanan pangan . . .
14. m.ketahanan pangan;
15. n.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
16. o.keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
17. p.perhubungan;
18. q.komunikasi dan informatika;
19. r.pertanahan;
20. s.kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
21. t.otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
22. u.pemberdayaan masyarakat dan desa;
23. v.sosial;
24. w.kebudayaan;
25. x.statistik;
26. y.kearsipan; dan
27. z.perpustakaan.
(3)Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
(4)Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.kehutanan;
4. d.energi dan sumber daya mineral;
5. e.pariwisata;
6. f.industri . . .
7. f.industri;
8. g.perdagangan; dan
9. h.ketransmigrasian.
(5)Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan daerah.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.
(2)Pemerintahan daerah yang melalaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan.
(3)Sebelum penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah melakukan langkah-langkah pembinaan terlebih dahulu berupa teguran, instruksi, pemeriksaan, sampai dengan penugasan pejabat Pemerintah ke daerah yang bersangkutan untuk memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib tersebut.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 9

. . .

Pasal 9

(1)Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
(2)Di dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keserasian hubungan Pemerintah dengan pemerintahan daerah dan antar pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan sistem dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3)Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan terkait dan berkordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

(1)Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun.
(2)Apabila menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria maka pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (551)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung No. 01 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 05 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa No. 02 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya No. 22 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 8 Tahun 2015