Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2021
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
Ringkasan
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.
Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajal< Daerah;
menetapkan Peraturan Daerah ten tang Peru bahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
2043);
8 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
21 . Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Jndonesja Nomor 5161);
K1i8AG HU KlJf,l -, KASllr BAG · ~ "' ~;.:;.' t
MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 260.a), diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: I. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
8 . Pajal< Daerah yang selanjutnya disebut Pajak a dalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Sadan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunal<an untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
- ---r---:-:-::::-:::-:".:::7 ~ABAG HUKU r,1 Kf1 SU68AG r \ t _J_ -~ - t
l 7. Hiburan adalah semua j enis tontonan, pertunjukan, permainan dan/ a tau keramaian yang dinikmati dengan dipungu t bayaran.
KABAG HUKUM KASUBBAG f
29 . Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
31 . Sarang Burung Walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetaskan dan membesarkan anak burung walet.
KABAG HUKUM KA SUBBA~ .,j ,,. ~ ~ i
51 . Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daeral1 adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pajak Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
( 1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
f 3 . Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:
( 1) Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain ditetapkan sebagai berikut:
Kt\BAG HlJKIJM KASUBBAG
(4} SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diisi dengan benar, j elas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya dan disampaikan ke Badan dengan me1ampirkan dokumen atau data yang menjadi dasar perhitungan.
(6} SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan dalam Pasal 90 ayat (2}, dapat disampaikan secara elektronik.
(1} Pajak terutang dibayar ke Kas Daerah, rnelalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk. (2} Jika pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lama lx24 jam.
KAB AG HUKUM KA SUBBAG ~ ;: Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas. Diundangkan di Kuala Kurun pada tanggal, 17 Mei 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, TTD YANSITERSON Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal, 17 Mei 2021 BUPATI GUNUN'G MAS, TTD JAYA SAMAYA MONONG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 NOMOR 289 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 06,24/2021 Salinan sesuai dengan asli nya KEPALA BAGIAN HUKUM, E ITO, SH NIP. 19700617 200501 1 007 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR S TAHON 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah. Diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Seiring dengan itu Pemerintah telah mengubah sistem perpajakan yang semula dikelola oleh Pemerintah Pusat beralih ke sistem pemungutan pajak daerah. dan Pemerintah Pusat hanya menerima beberapa persen dari total pendapatan pajak yang diperoleh dari daerah atau sering dikenal dengan isti1ah otonomi daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintahan Daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk yang berasal dari pajak daerah. Akan tetapi upaya peningkatan PAD oleh Pemerintahan Daerah jangan berlebihan dan tidak terkontrol dalam memungut pajak daerah, karena akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Pengaturan kewenangan pengenaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadikan landasan salah satu PAD guna membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah menjelaskan perbedaan antara jenis pajak daerah yang di pungut oleh Provinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. Perubahan pengaturan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah yang ada pada Peraturan Daerah ini meliputi:
PASALII Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAB KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR ;.-~,a,.
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)