DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Mei 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memaksimalkan penerimaan daerah melalui Pajak Daerah, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribu si Daerah dan

Mengingat

Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajal< Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Peru bahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2043);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun l 997 ten tang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Repubhk Jndonesja Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabu paten Lamandau, Kabupaten Puiang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 8 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
12.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Repubbk Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
13.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor J 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
16.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20 J 4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
18.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3696);
20.Peraturan Pemerintah Nomor· 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 KAB AG HU KUM KASU BBA0 t f ten tang Peru bahan Kelima atas Pera tu ran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik fndonesia Nomor 6168); 21 . Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Jndonesja Nomor 5161);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Norn or 6322);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Repu bJik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
26.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaiman a telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Ounung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 260.a); K1i8AG HU KlJf,l -, KASllr BAG · ~ "' ~;.:;.' t
29.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a); MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 260.a), diubah sebagai berikut:

l.Ketentuan angka 5, angka 6 dan angka 7 Pasal 1 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: I. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Supati adalah Supati Gunung Mas.
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.Sadan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan Pajak daerah Kabupaten Gunung Mas.
6.Kepala Sadan adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan Pajak daerah Kabupaten Gunung Mas.
7.Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten GunungMas. 8 . Pajal< Daerah yang selanjutnya disebut Pajak a dalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Sadan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunal<an untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
9.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Sadan yang dapat dikenal<an Pajak. . .
10.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan, . mehputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pa~ak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesua1 d engan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. - ---r---:-:-::::-:::-:".:::7 ~ABAG HUKU r,1 Kf1 SU68AG r \ t _J_ -~ - t
11.Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan , ba ik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12.Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh ho tel.
13.Hotel adalah fasiEtas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos denga n jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar.
14.Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh res to ran.
15.Restoran adalah fasilitas pen yedia makanan dan/atau minuma n dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan , kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/ katering.
16.Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. l 7. Hiburan adalah semua j enis tontonan, pertunjukan, permainan dan/ a tau keramaian yang dinikmati dengan dipungu t bayaran.
18.Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame.
19.Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya diranca ng untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurka n, m empromosikan a tau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
20.Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan se ndiri maupun diperoleh dari sumber lain.
21.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
22.Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
23.Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan denga n pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
24.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
25.Pajak Air Tanah ada la h paja k atas pengambilan dan/ a ta u pemanfaatan air tanah. KABAG HUKUM KASUBBAG f
26.Air Tanah ada1ah air yang terdapat dalam lapisan bawah tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
27.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Sadan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
28.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten. 29 . Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
30.Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 31 . Sarang Burung Walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetaskan dan membesarkan anak burung walet.
32.Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah rangkaian kegiatan pengelolaan Sarang Burung Walet untuk melindungi dan memanfaatkan secara lestari burung walet beserta bagian- bagiannya, termasu k sarangnya beru pa penangkaran, pengarnanan habitat dan populasi, pemanenan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendaliannya.
33.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi j ual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
34.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan .
35.Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimalrnud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
36.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
37.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
38.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalarn Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
39.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan ffUl{IJM KASUB8AG t f besarnya pajak yang teru tang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
40.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak dan/ a tau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan Daerah.
41.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formu lir a tau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
42.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jum1ah pokok pajal<, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
43.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
44.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
45.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
46.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ a tau denda.
47.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
48.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
49.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajal( yang terutang. KABAG HUKUM KA SUBBA~ .,j ,,. ~ ~ i
50.Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 51 . Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
52.Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
53.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
54.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
55.Penyidik Pegawai Negeri Sipi1 yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas yang memuat ketentuan pidana. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daeral1 adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pajak Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

( 1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

(2)Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
(3)Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualanya tidak melebihi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan. f 3 . Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

( 1) Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain ditetapkan sebagai berikut:

a.Rumah Tangga Batas Daya Tarif 450-1300 VA sebesar 3%, > 1300-5500 VA sebesar 5%, >5500 VA sebesar 6%;
b.Bisnis Batas Daya Tarif 450-1300 VA 4%, >1300 Va-200 kVA sebesar 7%>200 kVA sebesar 9%;
c.Sosial Batas Daya Tarif 220-1300 VA 3% >1300 VA-200 kVA 4% >200 kVA 5%;
d.Industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam Batas Daya Tarif 450-1300 VA sebesar 2,7% dan >1300 VA sebesar 3%.

(2)Tarif pajak unluk penggunaan tenaga lislrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).

4.Ketentuan Pasal 90 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

(1)Jenis pajak yang dipungut dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah:
1. a.pajak hotel;
2. b.pajak restoran;
3. c.pajak hiburan;
4. d.pajak mineral bukan logam dan batuan;
5. e.pajak penerangan jalan;
6. f.pajak parkir; dan
7. g.bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
(2)Wajib Pajak yang pajalmya dibayar sendiri, wajib menghitung dan melaporkan sendiri data transaksi usahanya yang terkait pembayaran pajak daerah dengan menggunakan SPTPD dan melampirkan dokumen atau data yang m enjadi dasar perhitungan.
(3)SPTPD waj ib diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, disampaikan ke Sadan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah berakhirnya masa pajak.
(4)Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jatuh pada hari Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional, maka jatuh tempo penyampaian SPTPD ditetapkan satu hari kerja setelah hari libur. Kt\BAG HlJKIJM KASUBBAG

5.Ketentuan Pasal 91 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

(1)Kewajiban melampirkan data atau dokumen dalam penyampaian SPTPD dapat ditiadakan dalam hal Wajib Pajak yang bersangkutan sudah melaksanakan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak me1alui Online System.
(2)Untuk pajak penerangan jalan yang tenaga listriknya disediakan oleh sumber lain, maka penyedia tenaga listrik wajib menyampaikan data penggunaan tenaga listrik dan pajak yang diterima, yang mencerminkan besaran penggunaan dan nilai pajak berdasarkan golongan tarif dan kapasitas daya yang berfungsi sebagai SPTPD.
(3)Wajib Pajak BPHTB menghitung dan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB yang berfungsi sebagai SPTPD. (4} SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diisi dengan benar, j elas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya dan disampaikan ke Badan dengan me1ampirkan dokumen atau data yang menjadi dasar perhitungan.
(5)SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berfungsi juga sebagai SPOP. (6} SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan dalam Pasal 90 ayat (2}, dapat disampaikan secara elektronik.

6.Ketentuan Pasal 98 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

(1} Pajak terutang dibayar ke Kas Daerah, rnelalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk. (2} Jika pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lama lx24 jam.

(3)Bukti pembayaran berupa SSPD, SSPD BPHTB yang sudah divalidasi oleh Badan, SITS atau dokumen lain yang dipersamakan.
(4)Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. KAB AG HUKUM KA SUBBAG ~ ;: Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas. Diundangkan di Kuala Kurun pada tanggal, 17 Mei 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, TTD YANSITERSON Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal, 17 Mei 2021 BUPATI GUNUN'G MAS, TTD JAYA SAMAYA MONONG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 NOMOR 289 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 06,24/2021 Salinan sesuai dengan asli nya KEPALA BAGIAN HUKUM, E ITO, SH NIP. 19700617 200501 1 007 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR S TAHON 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah. Diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Seiring dengan itu Pemerintah telah mengubah sistem perpajakan yang semula dikelola oleh Pemerintah Pusat beralih ke sistem pemungutan pajak daerah. dan Pemerintah Pusat hanya menerima beberapa persen dari total pendapatan pajak yang diperoleh dari daerah atau sering dikenal dengan isti1ah otonomi daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintahan Daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk yang berasal dari pajak daerah. Akan tetapi upaya peningkatan PAD oleh Pemerintahan Daerah jangan berlebihan dan tidak terkontrol dalam memungut pajak daerah, karena akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Pengaturan kewenangan pengenaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadikan landasan salah satu PAD guna membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah menjelaskan perbedaan antara jenis pajak daerah yang di pungut oleh Provinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. Perubahan pengaturan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah yang ada pada Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.perubahan beberapa ketentuan umum;
2. b.perubahan salah satu ketentuan Pajak Restoran, berkenaan pengurangan batasan nilai yang tidak termasuk objek Pajak Restoran; dan
3. c.perubahan/penyesuaian tarif Pajak Penerangan Jalan pada kategori bisnis.
  1. 11.PASAL DEMI PASAL PASALI Cukup jelas. PASALII Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAB KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR ;.-~,a,.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 11

Pasal 36

Pasal 90

Pasal 91

Pasal 98

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 11

Pasal 36

Pasal 90

Pasal 91

Pasal 98

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018