DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Februari 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan dan Pengembangan usaha peternakan, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah melalui pemetaan di bidang penyederhanaan perizinan dan pendaftaran usaha peternakan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu langkah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat adalah memberi kemudahan dalam proses perizinan, ketertiban usaha peternakan dan perlindungan hukum; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 3
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/ OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan; 4 DenganPersetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA PETERNAKAN DAN PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah Daerah. 5
5.Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan sekala tertentu.
6.Budidaya adalah kegiatan memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
7.Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya di area tertentu yang tercantum dalam izin usaha peternakan atau tanda daftar peternakan rakyat.
8.Izin Usaha Peternakan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang diberikan wewenang kepada orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum untuk melaksanakan kegiatan usaha peternakan.
9.Tanda Daftar Peternakan Rakyat yang selanjutnya disingkat TDPR adalah tanda daftar tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang diberi wewenang kepada perorangan untuk melaksanakan kegiatan usaha peternakan.
10.Perluasan adalah penambahan jenis dan atau jumlah produksi diatas 10% (sepuluh per seratus) dari ketentuan yang telah diizinkan.
11.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. 6
12.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, paska panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
13.Peternakan Rakyat adalah suatu usaha peternakan yang didalamnya terdapat populasi ternak tertentu yang dimiliki petani.

BAB II

PENGGOLONGAN USAHA PETERNAKAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 2

(1)Penggolongan usaha peternakan terdiri dari:
1. a.Perusahaan Peternakan;
2. b.Peternakan Rakyat; dan
3. c.Peternakan skala rumah tangga.
(2)Penggolongan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jumlah ternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

IUP

Pasal 3

(1)Setiap orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang menjalankan Usaha Peternakan wajib memiliki IUP. 7
(2)IUP diberikan oleh Bupati.
(3)Bupati dapat melimpahkan wewenang pemberian IUP kepada Dinas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan.
(4)Masa berlakunya IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk seterusnya selama yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya.
(5)Setiap orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan izin; dan
3. c.pencabutan izin.
(6)Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Syarat permohonan IUP :
1. a.Izin Prinsip, apabila diperlukan;
2. b.Izin Lokasi/klarifikasi;
3. c.Izin Gangguan;
4. d.Izin Mendirikan Bangunan;
5. e.fotokopi KTP 2 lembar dan menunjukkan aslinya;
6. f.fotokopi akta pendirian perusahaan; dan
7. g.dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan IUP diatur dalam Peraturan Bupati. 8

Pasal 5

(1)Perusahaan Peternakan yang melakukan pengalihan IUP wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pengalihan.
(2)Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan izin; dan
3. c.pencabutan izin.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

IUP yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini berlaku pula sebagai izin membuat pakan untuk keperluan sendiri.

BAB IV

PENCABUTAN IUP

Pasal 7

IUP dapat dicabut apabila :

a.tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak dikeluarkannya IUP atau menghentikan kegiatannya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; 9
b.melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
c.melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan;
d.tidak menyampaikan laporan kegiatan peternakan selama 3 (tiga) semester berturut-turut atau menyampaikan laporan yang tidak benar;
e.diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada pejabat yang berwenang memberi izin; dan/atau
f.tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TDPR

Pasal 8

(1)Setiap orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang menjalankan Peternakan Rakyat wajib memiliki TDPR.
(2)Bupati berwenang memberikan TDPR.
(3)Bupati dapat melimpahkan wewenang pemberian TDPR kepada Dinas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan.
(4)Masa berlakunya TDPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk seterusnya selama yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya. 10
(5)Persyaratan Permohonan TDPR:
1. a.fotokopi KTP;
2. b.persetujuan dari tetangga atau lingkungan tempat lokasi peternakan yang berbatasan langsung dengan usaha peternakan yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Dukuh, dan Kepala Desa/Lurah; dan
3. c.rekomendasi tertulis dari Camat.
(6)TDPR dapat dicabut jika:
1. a.tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keluarnya TDPR atau menghentikan kegiatan selama satu tahun berturut-turut;
2. b.tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan selama 3 (tiga) kali berturut-turut;
3. c.memindahtangankan TDPR yang dimiliki kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
4. d.pemegang TDPR menyerahkan kembali kepada Bupati; dan
5. e.tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 11
(7)Setiap orang perseorangan atau korporasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan izin; dan
3. c.pencabutan izin.
(8)Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PETERNAKAN SKALA RUMAH TANGGA

Pasal 9

(1)Jumlah populasi ternak dari peternakan skala rumah tangga tidak boleh melebihi jumlah populasi ternak dari peternakan rakyat.
(2)Peternak skala rumah tangga harus melakukan upaya sanitasi kandang.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945