DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Kewenangan Penyelenggaraan perizinan berusaha, pelaksanaan perizinan berusaha, pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, tim pengawas perizinan berusaha, pelaporan dan pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dan penguatan pengawasan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Jenis, Wewenang Dan Tanggung Jawab Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini serta untuk menindaklanjuti pelaksanaan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu disesuaikan materi muatannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggraan Perizinan Berusaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dan hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
2.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
3.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
4.Perizinan Berusaha tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
5.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
7.Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai UsahaMikro, Kecil, dan Menengah.
8.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
9.Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
10.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
11.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap pelaksanaan tugas dibidang tertentu di daerah.
13.Hari adalah hari kerja
14.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
15.Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berasaskan :

a.kepastian hukum
b.transparansi;
c.akuntabilitas;
d.kemanfaatan;
e.ketepatan waktu;
f.kesamaan hak; dan
g.pengawasan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha bertujuan untuk:

a.memberikan kepastian hukum dalam berusaha;
b.memberikan pelayanan cepat, mudah, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel yang terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
c.menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggung jawabkan melalui penguatan pengawasan.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

(1)Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah
(2)Bupati mendelegasikan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Dinas.

Pasal 5

(1)Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(2)Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rendah;
2. b.menengah rendah;
3. c.menengah tinggi; dan
4. d.tinggi.
(3)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor:
1. a.Kelautan dan perikanan.
2. b.pertanian;
3. c.lingkungan hidup dan kehutanan;
4. d.perindustrian;
5. e.perdagangan;
6. f.pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
7. g.transportasi;
8. h.kesehatan, obat dan makanan;
9. i.pariwisata;
10. j.ketenagakerjaan; dan
11. k.energi dan Sumber Daya Mineral.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
(2)Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perizinan berusaha berbasis resiko;
2. b.Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
3. c.Perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
(3)Perizinan berusaha berbasis resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan penetapan tingkat resiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
(4)Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. b.Persetujuan lingkungan; dan
3. c.Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
(5)Setiap Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha.
(6)Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Sistem OSS.
(7)Pelaku Usaha dalam memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.

Pasal 7

(1)Perizinan Berusaha tertentu dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dinas tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah.

Pasal 8

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

a.Manajemen penyelenggaraan;
b.sarana dan prasarana;
c.sumber daya manusia aparatur;
d.tata hubungan kerja; dan
e.pengembangan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS.

Pasal 9

Setiap Pelaku Usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 10

(1)Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
(2)Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil Pengawasan Perizinan Berusaha.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.paksaan pemerintah;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penarikan produk dari peredaran;
5. e.pengenaan denda administratif;
6. f.Pembekuan Perizinan Berusaha;
7. g.Daftar hitam;
8. h.pencabutan Perizinan Berusaha;dan/atau
9. i.Penutupan Usaha.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…