DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Agustus 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Iujk Dan Tdup; Pejabat Yang Berwenang Memberikan Iujk Atau Tdup; Penyelenggaraan Perizinan Iujk Dan Tdup; Hak Dan Kewajiban; Pelaporan; Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian; Sanksi Administratif; Sistem Informasi; Ketentuan Peralihan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa ~ 2 ~ Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah ~ 3 ~ terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir ~ 4 ~ dengan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan ~ 5 ~ Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
3.Bupati adalah Bupati Gunungkidul. ~ 6 ~
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
8.Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang- perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
9.Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang- perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
10.Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang- perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang ~ 7 ~ mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan;
11.Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
14.Perizinan adalah pemberian suatu persetujuan dari pemerintah daerah berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan daerah.
15.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
16.Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah kartu tanda bukti pendaftaran usaha orang perseorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. ~ 8 ~
17.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
18.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
19.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
20.Sertifikat adalah :

a.tanda bukti pengakuan dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
b.tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
1. 21.Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. ~ 9 ~
2. 22.Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
3. 23.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
4. 24.Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau lembaga kemasyarakatan baik yang terkena dampak dan/atau yang mendapatkan manfaat maupun yang tidak terkena dampak dan/atau tidak mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah.
5. 25.Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah sertifikat yang diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi sebagai bukti pengakuan formal atas tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan penetapan klasifikasi serta kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha jasa perencana, jasa pelaksana dan jasa pengawas konstruksi dan dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang melaksanakan verifikasi kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi.
6. 26.Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah sertifikat yang diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keahlian tertentu dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang melaksanakan uji kompetensi keahlian bidang jasa konstruksi.
7. 27.Sertifikat Ketrampilan yang selanjutnya disingkat SKT adalah sertifikat yang diberikan kepada tenaga terampil konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi ~ 10 ~ berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau ketrampilan tertentu dan diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang melaksanakan uji kompetensi ketrampilan bidang jasa konstruksi.

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 3

Peraturan daerah ini dimaksudkan menjadi pedoman dalam melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK atau TDUP.

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

a.mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK atau TDUP sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
b.mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
c.mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan ~ 11 ~
d.mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang jasa konstruksi.

Pasal 5

Ruang Lingkup peraturan daerah ini meliputi IUJK dan TDUP, pejabat yang berwenang memberikan IUJK atau TDUP, penyelenggaraan perizinan IUJK dan TDUP, hak dan kewajiban, pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sanksi administratif, sistem informasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Pasal 6

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK atau TDUP:

a.mengedepankan pelayanan prima;
b.mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
c.merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

BAB II

IUJK DAN TDUP

Pasal 7

(1)Usaha jasa konstruksi mencakup :
1. a.jenis usaha;
2. b.bentuk usaha; dan
3. c.bidang usaha jasa konstruksi.
(2)Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi. ~ 12 ~
(3)Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(4)Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
(5)Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
1. a.bidang usaha perencanaan;
2. b.bidang usaha pelaksanaan; dan
3. c.bidang usaha pengawasan.
(6)Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis yang klasifikasi usahanya meliputi arsitektur, rekayasa (engineering), penataan ruang, dan jasa konsultansi lainnya.
(7)Bidang usaha pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu yang klasifikasi usahanya meliputi bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal dan jasa pelaksanaan lainnya.

Pasal 8

(1)Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha berkewajiban memiliki IUJK untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi. ~ 13 ~
(2)Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan berkewajiban memiliki TDUP untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi.
(3)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
(4)Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam SBU yang dikeluarkan oleh Lembaga.
(5)Setiap badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif.

BAB III

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN IUJK ATAU TDUP

Pasal 9

(1)IUJK atau TDUP diberikan kepada badan usaha atau usaha orang perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
(2)Bupati menunjuk SKPD untuk melaksanakan pelayanan pemberian IUJK atau TDUP.
(3)IUJK atau TDUP diberikan kepada badan usaha atau usaha orang perseorangan di bidang jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
(4)IUJK atau TDUP ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. ~ 14 ~

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERIZINAN IUJK DAN TDUP

Pasal 10

(1)Bupati atau SKPD yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.permohonan izin baru;
2. b.perpanjangan izin;
3. c.perubahan data; dan/atau
4. d.penutupan izin.
(3)Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan benar dan lengkap.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun 2002

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun 2002

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2020