DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

regulasi_utama

Ringkasan

Materi pokok : Kewenangan Daerah, Pelaksanaan Pembinaan, Forum Jasa Konstruksi, dan Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertumbuhan dan perkembangan kegiatan jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat sehingga perlu pembinaan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan, huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
2.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
3.Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
4.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
5.Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
6.Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
7.Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
8.Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
9.Forum Jasa Konstruksi adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dan pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah Jasa Konstruksi yang bersifat daerah, independen, dan mandiri.
10.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
11.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
13.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

a.acuan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kepastian hukum dalam proses Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan di Daerah; dan
b.mewujudkan tertib penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, Sistem Informasi Jasa Konstruksi, hasil Pekerjaan Konstruksi yang berkualitas, dan menciptakan kenyamanan lingkungan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Daerah;
b.pelaksanaan pembinaan;
c.Forum Jasa Konstruksi; dan
d.pembiayaan.

BAB II

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 5

Pembinaan Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan permukiman.

(1)Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Masyarakat Jasa Konstruksi.
(2)Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak hanya di Daerah; dan
2. b.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBINAAN

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak hanya di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan:
1. a.menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
2. b.menyelenggarakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
3. c.menerbitkan Perizinan Berusaha kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
4. d.pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
(2)Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan pengawasan terhadap:
1. a.tertib penyelenggaraan;
2. b.tertib usaha; dan
3. c.tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
(3)Penerbitan Perizinan Berusaha kualifikasi kecil, menengah, dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan standar kompetensi kerja.
(2)Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi meliputi kualifikasi dalam jenjang jabatan:
1. a.teknisi atau analis; dan
2. b.operator.
(3)Penyelenggaraan pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi meliputi tahapan :
1. a.identifikasi kebutuhan akan pelatihan di Daerah;
2. b.penyiapan bahan dan pedoman konstruksi pelatihan sesuai ketentuan;
3. c.sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
4. d.pelaksanaan pelatihan;
5. e.fasilitasi sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
6. f.pengelolaan informasi pelatihan kedalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
(4)Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:
1. a.pendidikan vokasi;
2. b.lembaga pendidikan dan pelatihan;
3. c.asosiasi Jasa Konstruksi;
4. d.badan usaha; dan/atau
5. e.Perangkat Daerah terkait.
(5)Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja bagi semua Masyarakat Jasa Konstruksi.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi.
(2)Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi yang berkaitan dengan:
1. a.tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
2. b.tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah Daerah; dan
3. c.tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi.
(3)Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta institusi yang terkait dengan Jasa Konstruksi memberikan data dan informasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan melalui penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi serta analisis dan dampak penyelenggaraan sub urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan rekomendasi dan perbaikan dalam perumusan kebijakan pengembangan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Pasal 10

(1)Setiap usaha Jasa Konstruksi yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi harus memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha.
(2)Pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi meliputi:
1. a.usaha rantai pasok sumber daya Konstruksi;
2. b.kesesuaian jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
3. c.kesesuaian bentuk dan kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
4. d.pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
5. e.pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.
(3)Pemenuhan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 5

PELAKSANAAN PEMBINAAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 5 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 5

PELAKSANAAN PEMBINAAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 5 Tahun 2014