DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembentukan UPT, Staf Ahli, Kelompok Jabatan Fungsional, serta kepegawaian

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memperkuat karakter dan identitas keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dibentuk perangkat daerah yang mengampu penyelenggaraan urusan keistimewaannya;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu membentuk Perangkat Daerah yang mengampu urusan kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 4 Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa 5 Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
8.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6); 6 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Gunungkidul.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5.Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 7
6.Badan adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B; 8
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri dari :
1. 1.Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
2. 2.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
3. 3.Dinas Sosial Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
4. 4.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. 5.Dinas Perhubungan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
6. 6.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian; 9
7. 7.Dinas Kebudayaan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
8. 8.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
9. 9.Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
10. 10.Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
11. 11.Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
12. 12.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang;
13. 13.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 10
14. 14.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
16. 16.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
17. 17.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
18. 18.Dinas Pariwisata Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
19. 19.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 11
20. 20.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 4

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Wonosari Tipe A;
2. b.Kecamatan Nglipar Tipe A ; 12
3. c.Kecamatan Playen Tipe A;
4. d.Kecamatan Patuk Tipe A;
5. e.Kecamatan Paliyan Tipe A;
6. f.Kecamatan Panggang Tipe A;
7. g.Kecamatan Tepus Tipe A;
8. h.Kecamatan Semanu Tipe A;
9. i.Kecamatan Karangmojo Tipe A;
10. j.Kecamatan Ponjong Tipe A;
11. k.Kecamatan Rongkop Tipe A;
12. l.Kecamatan Semin Tipe A;
13. m.Kecamatan Ngawen Tipe A;
14. n.Kecamatan Gedangsari Tipe A;
15. o.Kecamatan Saptosari Tipe A;
16. p.Kecamatan Girisubo Tipe A;
17. q.Kecamatan Tanjungsari Tipe A; dan
18. r.Kecamatan Purwosari Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT. 13
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 7

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja staf ahli diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(1)Pada setiap perangkat daerah dan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 7 dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 14

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari dan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari dan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang penanggulangan bencana tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan penanggulangan bencana diundangkan. 15
(3)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2015