Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a.Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dinyatakan masih tetap berlaku; dan
b.Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Nomor 5 Tahun 2025 Tanggal 28 Juli 2025 Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, ttd SRI SUHARTANTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (5,17/2025). Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL I. UMUM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan urusan Pemerintahan dengan memperhatikan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta dengan memperhatikan asas intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja dan fleksibilitas perlu dilakukan perubahan pada beberapa Perangkat Daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah. Urusan pertanian merupakan salah satu urusan pemerintahan yang didalamnya juga melaksanakan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan. Penggabungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Dinas Pertanian dan Pangan diharapkan akan dapat menciptakan sinergitas yang baik antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Pola koordinasi dan komunikasi juga diharapkan akan lebih optimal serta lebih efektif dan efisien. Penggabungan penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga dalam Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sehingga menjadi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga diharapkan akan dapat lebih optimal dalam mengelola kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul baik melalui pengembangan dan pemberdayaan pemuda dalam kawasan wisata, pengembangan wirausaha muda, pengembangan pemuda pelopor dan pemuda kader, pengembangan olahraga rekreasi di kawasan wisata, serta dukungan berkembangnya ekonomi kreatif yang menyokong usaha perekonomian masyarakat serta mendukung usaha wisata yang ada. Usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Gunungkidul dan arah kebijakan Pemerintah Pusat untuk membangun kembali peroperasian merupakan potensi yang perlu untuk dibina dan dikembangkan. Penguatan usaha mikro dan industri kecil serta koperasi diharapkan dapat menciptakan ketahanan ekonomi dan kemandirian masyarakat dalam berusaha. Diharapkan dengan berkurangnya beban pelaksanaan ketugasan pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah akan dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan industri, usaha kecil menengah, dan koperasi di Kabupaten Gunungkidul. Penggeseran penyelenggaraan urusan tenaga kerja dan urusan transmigrasi menjadi satu dengan Dinas Perdagangan diharapkan akan dapat menyeimbangkan beban tugas yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Pembinaan perdagangan dan ketenagakerjaan dalam satu Dinas diharapkan dapat menciptakan sinergitas dalam upaya pengelolaan dan pengembangan perdagangan serta penguatan kompetensi sumber daya tenaga kerja sesuai dengan lapangan kerja yang dibutuhkan. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional menyebutkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah dibentuk Pemerintah Daerah, atau dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menindaklanjuti amanat regulasi tersebut dengan mengintegrasikan riset dan inovasi daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan menyesuaikan nomenklaturnya sehingga menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. Atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1