DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 3, Pasal 10; Menyisipkan 1 (satu) Pasal diantara Pasal 12 dan Pasal 13 yakni Pasal 12A Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 ebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul; Mengingat : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Nomor 5 Tahun 2025 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2025 3 . 4 . 5 . Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri dari :
1. 1.Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
2. 2.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman, dan ketertiban umum;
3. 3.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. 4.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. 5.Dinas Perhubungan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
6. 6.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;
7. 7.Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
8. 8.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
9. 9.Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
10. 10.Dinas Pendidikan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
11. 11.Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
12. 12.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang;
13. 13.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
14. 14.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
16. 16.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
17. 17.Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
18. 18.Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi; dan
19. 19.Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan pengendalian serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik;
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
6. 2.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Perangkat Daerah yang telah dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
b.UPT yang telah dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penataan UPT berdasarkan Peraturan Daerah ini.
1. 3.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dinyatakan masih tetap berlaku; dan
b.Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Nomor 5 Tahun 2025 Tanggal 28 Juli 2025 Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, ttd SRI SUHARTANTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (5,17/2025). Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL I. UMUM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan urusan Pemerintahan dengan memperhatikan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta dengan memperhatikan asas intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja dan fleksibilitas perlu dilakukan perubahan pada beberapa Perangkat Daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah. Urusan pertanian merupakan salah satu urusan pemerintahan yang didalamnya juga melaksanakan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan. Penggabungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Dinas Pertanian dan Pangan diharapkan akan dapat menciptakan sinergitas yang baik antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Pola koordinasi dan komunikasi juga diharapkan akan lebih optimal serta lebih efektif dan efisien. Penggabungan penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga dalam Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sehingga menjadi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga diharapkan akan dapat lebih optimal dalam mengelola kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul baik melalui pengembangan dan pemberdayaan pemuda dalam kawasan wisata, pengembangan wirausaha muda, pengembangan pemuda pelopor dan pemuda kader, pengembangan olahraga rekreasi di kawasan wisata, serta dukungan berkembangnya ekonomi kreatif yang menyokong usaha perekonomian masyarakat serta mendukung usaha wisata yang ada. Usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Gunungkidul dan arah kebijakan Pemerintah Pusat untuk membangun kembali peroperasian merupakan potensi yang perlu untuk dibina dan dikembangkan. Penguatan usaha mikro dan industri kecil serta koperasi diharapkan dapat menciptakan ketahanan ekonomi dan kemandirian masyarakat dalam berusaha. Diharapkan dengan berkurangnya beban pelaksanaan ketugasan pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah akan dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan industri, usaha kecil menengah, dan koperasi di Kabupaten Gunungkidul. Penggeseran penyelenggaraan urusan tenaga kerja dan urusan transmigrasi menjadi satu dengan Dinas Perdagangan diharapkan akan dapat menyeimbangkan beban tugas yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Pembinaan perdagangan dan ketenagakerjaan dalam satu Dinas diharapkan dapat menciptakan sinergitas dalam upaya pengelolaan dan pengembangan perdagangan serta penguatan kompetensi sumber daya tenaga kerja sesuai dengan lapangan kerja yang dibutuhkan. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional menyebutkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah dibentuk Pemerintah Daerah, atau dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menindaklanjuti amanat regulasi tersebut dengan mengintegrasikan riset dan inovasi daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan menyesuaikan nomenklaturnya sehingga menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. Atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas Angka 2

Pasal 10

Cukup jelas Angka 3

Pasal 12A

Cukup jelas Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 115.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…