DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan ayat (3) huruf e Pasal 20 diubah dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, Ketentuan Pasal 37 diubah, Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 46A, Di antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 80A, Ketentuan ayat (1) Pasal 106 diubah, Di antara Pasal 119 dan Pasal 120 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 119A, Ketentuan Pasal 120 diubah, Di antara Pasal 124 dan Pasal 125 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 124A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakungnya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG LURAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Darah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kalurahan adalah Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan.
4.Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa di Kabupaten Gunungkidul yakni unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis, dan unsur pelaksana kewilayahan.
5.Carik adalah sebutan Sekretaris Desa merupakan pemimpin Sekretariat Kalurahan.
6.Staf Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Staf adalah unsur staf yang membantu melaksanakan tugas dan fungsi Carik, Kepala Urusan, dan Pelaksana Teknis.
7.Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
8.Panewu adalah pemimpin Kapanewon.
9.Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah sebutan lain Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Gunungkidul.
10.Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11.Pemilihan secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-voting adalah pemungutan suara dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi.
12.Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Lurah.
13.Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bamuskal untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
14.Tim Pengawas Pemilihan Lurah tingkat Kapanewon yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Lurah.
15.Calon Lurah adalah bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
16.Calon Lurah Terpilih adalah Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah.
17.Penjabat Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah dalam kurun waktu tertentu.
18.Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Lurah.
19.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
21.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Lurah.
22.Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Bamuskal khusus untuk Pemilihan Lurah antar waktu.
23.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TP.
26.Surat Suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas ataupun elektronik.
27.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
29.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
30.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
31.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
34.Hari adalah hari kerja.
35.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
2.Ketentuan ayat (3) huruf e Pasal 20 diubah dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Warga Negara Indonesia yang akan mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Lurah mengajukan surat lamaran tertulis.
(2)Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Ketua Bamuskal melalui ketua Panitia Pemilihan.
(3)Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan:
1. a.surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. c.surat pernyataan bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. e.fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. f.surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
7. g.surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan/atau zat adiktif lainnya dari rumah sakit pemerintah;
8. h.surat keterangan catatan kepolisian;
9. i.surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan umum dan/atau militer;
10. j.surat pernyataan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih bagi bakal calon Lurah yang belum pernah menjalani pidana penjara;
11. k.surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih disertai tanggal selesainya menjalani hukuman pidana penjara bagi bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;
12. l.surat pernyataan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;
13. m.surat keterangan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan bagi bakal Calon Lurah yang memiliki, dengan dilampiri fotocopy Surat Keputusan pengangkatan dan/atau surat perjanjian kontrak yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
14. n.surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
15. o.surat pernyataan bersedia menjadi Pemangku Keistimewaan;
16. p.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah;
17. q.surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kalurahan yang bersangkutan selama menjabat;
18. r.fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
19. s.daftar riwayat hidup;
20. t.foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm;
21. u.surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS;
22. v.surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota TNI, dan anggota POLRI;
23. w.surat pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila ditetapkan sebagai Calon Lurah bagi anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah atau dewan perwakilan daerah, pimpinan atau pengurus badan usaha milik daerah/badan usaha milik negara, pimpinan atau pengurus badan usaha milik desa/Kalurahan;
24. x.surat izin cuti dari Bupati bagi Lurah;
25. y.surat izin cuti dari Lurah bagi Pamong Kalurahan;
26. z.surat izin cuti dari pimpinan Bamuskal bagi anggota Bamuskal;dan å. naskah visi dan misi bakal Calon Lurah.
(4)Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.
(5)Dikecualikan dari ketentuan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, akta kelahiran yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Pamong Kalurahan atau Staf yang mendaftar sebagai bakal Calon Lurah diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Lurah sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Lurah terpilih.
(2)Tugas Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pamong Kalurahan lainnya yang ditetapkan dengan surat perintah tugas yang ditetapkan Lurah.

4.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

(1)Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.Warga Negara Indonesia penduduk Kalurahan yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
2. b.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
4. d.berdomisili di Kalurahan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau surat keterangan penduduk.
(3)Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih bukan anggota TNI atau POLRI.
(4)Dalam hal Pemilih yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

5.Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 46A, sehingga Pasal 46A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46A

(1)Penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tetapi belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk asli dan kartu keluarga.
(2)Kartu tanda penduduk asli dan kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera dalam kartu tanda penduduknya.
(3)Penduduk yang akan menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendaftarkan diri pada KPPS setempat.
(4)Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.
(5)Ketentuan mengenai penggunaan hak pilih dengan menunjukkan kartu tanda penduduk asli dan kartu keluarga serta mendaftarkan diri pada KPPS setempat diatur dalam Peraturan Bupati.

6.Di antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 80A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80A

Dalam hal Calon Lurah Terpilih masih menjabat sebagai: a Lurah di Kalurahan lain; b Pamong Kalurahan; atau c Staf. sebelum dilantik, harus mengundurkan diri.

7.Ketentuan ayat (1) Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

(1)Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b dikenakan dalam hal :
1. a.Lurah berakhir masa jabatannya;
2. b.adanya perubahan status Kalurahan menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kalurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kalurahan baru, atau penghapusan Kalurahan;
3. c.Lurah tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
4. d.Lurah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Lurah;
5. e.Lurah dinyatakan melanggar larangan;
6. f.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
7. g.dinyatakan sebagai terpidana dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindakan pidana terhadap keamanan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian tetap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

8.Di antara Pasal 119 dan Pasal 120 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 119A, sehingga Pasal 119A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 119A

(1)Bupati mengesahkan calon Lurah antar waktu Terpilih dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan dari Bamuskal.
(2)Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9.Ketentuan Pasal 120 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 120

(1)Bupati mengangkat calon Lurah antar waktu terpilih dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119A.
(2)Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

10.Di antara Pasal 124 dan Pasal 125 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 124A, sehingga Pasal 124A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 124A

Ketentuan mengenai pemungutan suara secara e-voting diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 10 Agustus 2023 BUPATI GUNUNGKIDUL ttd SUNARYANTA Diundangkan di Wonosari pada tanggal 10 Agustus 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL ttd SRI SUHARTANTA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 1. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (1,8/2023) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG LURAH I. UMUM Dalam rangka mengatur terkait pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan hal-hal lain terkait dengan Lurah di Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah. Namun demikian, sebagian pengaturannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sehingga perlu diubah. Beberapa hal yang perlu untuk dilakukan pengaturan kembali antara lain terkait dengan persyaratan bakal calon Lurah, penegasan Lurah tidak boleh merangkap dalam jabatan pemerintahan di kalurahan, penggunaan hak pilih oleh warga yang memiliki hak pilih namun belum terdaftar, serta pengesahan calon Lurah antar waktu terpilih. Selain itu, juga kejelasan hak memilih bagi warga masyarakat yang berprofesi sebagai anggota TNI/ POLRI juga memerlukan pengaturan yang lebih jelas. Dalam hal ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian, sehingga anggota TNI/ POLRI dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih optimal. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…