DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Penyelenggaraan penanaman modal; hak, kewajiban dan tanggun jawab penanaman modal; pengenaan sanksi; laporan dan evaluasi; kerja sama; peran serta masyarakat dan sistem informasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penanaman modal merupakan salah satu penggerak perekonomian daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6330);
8.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
2.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan Penanam Modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri maupun penanam Modal asing.
4.Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Daerah Kabupaten yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati mengacu kepada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan prioritas pengembangan potensi Daerah Kabupaten.
5.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10.Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
11.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di daerah.
12.Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai Modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
13.Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
14.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15.Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.
17.Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
18.Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas.
19.Promosi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
20.Sarana Promosi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media untuk menunjang kegiatan Promosi.
21.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Daerah.
22.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
23.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
24.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
25.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.perlakuan yang sama;
e.kebersamaan;
f.efisiensi berkeadilan;
g.berkelanjutan;
h.berwawasan lingkungan; dan
i.kemandirian.

Pasal 3

Tujuan Penanaman Modal meliputi :

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran Penanaman Modal meliputi:

a.peningkatan iklim investasi yang kondusif;
b.peningkatan sarana pendukung Penanaman Modal;
c.peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
d.peningkatan jumlah penanam Modal;
e.peningkatan realisasi Penanaman Modal;
f.tercapainya pelayanan Penanaman Modal yang cepat,sederhana, transparan dan terintegrasi;
g.pengembangan dan perlindungan usaha mikro, kecil,dan Koperasi;
h.kepastian hukum dan keamanan berusaha bagi penanam Modal;
i.pengembangan sektor ekonomi potensial di Daerah; dan
j.peningkatan jumlah pengusaha lokal baru.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1)Pemerintah daerah berwenang dalam penyelenggaraan Penanaman Modal.
(2)Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Perencanaan Penanaman Modal;
2. b.Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Penanaman Modal;
3. c.Promosi Penanaman Modal;
4. d.Pelayanan Penanaman Modal;
5. e.Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; dan
6. f.Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pasal 6

(1)Perencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam RUPM.
(2)RUPM sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan arah, strategi, dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah.
(3)Ketentuan mengenai RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Peta potensi dan peluang Penanaman Modal di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disusun oleh Dinas.
(2)Peta Potensi dan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.potensi usaha daerah;
2. b.kondisi geografis daerah;
3. c.kondisi demografis daerah;
4. d.kondisi ekonomi daerah;
5. e.sarana dan prasarana pendukung investasi; dan
6. f.komoditi unggulan daerah.
(3)Hasil pemetaan potensi Penanaman Modal dan peluang Penanaman Modal di daerah dipublikasikan melalui Sistem Informasi.
(4)Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi paling lama setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 8

(1)Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c antara lain melalui:
1. a.publikasi informasi melalui Sarana Promosi;
2. b.penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran Penanaman Modal;
3. c.seminar Penanaman Modal, Forum Bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka; dan/atau
4. d.penerimaan misi dan/atau pendampingan Penanam Modal.
5. e.tindak lanjut seluruh kegiatan promosi.
(2)Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara mandiri dan/atau secara sinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Non Pemerintah dan/atau Badan Usaha.

Pasal 9

Publikasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

a.pendistribusian Sarana Promosi;
b.penayangan iklan tentang Promosi melalui media cetak dan elektronik; dan/atau
c.pengelolaan situs web dan media sosial Promosi.

Pasal 10

Penerimaan misi dan/atau pendampingan Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan melalui:

a.koordinasi dengan unit atau Perangkat Daerah terkait;
b.penyiapan data dan informasi yang mencakup potensi, peluang dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah; dan/atau
c.memfasilitasi pertemuan dengan pihak terkait serta mendampingi kunjungan ke lokasi.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…