DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Bidang usaha penanaman Modal, Kewenangan, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab, Perencanaan Penanaman Modal, Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengendalian Penanaman Modal, Laporan dan Evaluasi, Kerja Sama, dan Peran serta Masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa politik hukum terhadap kebutuhan atas pengaturan mengenai Penanaman Modal di Gunungkidul diarahkan pada materi yang lebih luas dibandingkan pendelegasian pembentukan Peraturan Daerah mengenai Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
c.bahwa kegiatan Penanaman Modal berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;
d.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Penanaman Modal adalah seluruh kegiatan Penanaman Modal yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.
2.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
3.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
4.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing.
5.Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
6.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9.Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
10.Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi.
11.Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai Modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
12.Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal kabupaten yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati dengan mengacu pada rencana umum Penanaman Modal nasional, rencana umum Penanaman Modal provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten.
13.Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan non fiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di Daerah.
15.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
16.Promosi Penanaman Modal adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
17.Sarana Promosi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media untuk menunjang kegiatan Promosi Penanaman Modal.
18.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
19.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselengggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha Berbasis Risiko.
20.Pengendalian adalah kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
22.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
23.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Pengaturan Penanaman Modal dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Penanaman Modal meliputi :

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
b.menciptakan lapangan kerja di Daerah;
c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.bidang usaha Penanaman Modal;
b.kewenangan, hak dan tanggung jawab;
c.perencanaan Penanaman Modal;
d.pelaksanaan Penanaman Modal;
e.pengendalian Penanaman Modal;
f.laporan dan evaluasi;
g.kerjasama; dan
h.peran serta masyarakat.

BAB II

BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1)Penanaman Modal di Daerah dilaksanakan pada Bidang Usaha yang terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali:
1. a.dinyatakan tertutup; atau
2. b.kegiatan usaha yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
(2)Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bidang Usaha komersial.
(3)Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bidang Usaha prioritas;
2. b.Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
3. c.Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
4. d.Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 6

Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

a.budi daya dan industri narkotika golongan I;
b.segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
c.penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);
d.pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan, kapur, kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati dari alam;
e.industri pembuatan senjata kimia;
f.industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon; dan
g.industri minuman keras mengandung alkohol, industri minuman mengandung alkohol, dan industri minuman mengandung malt.

Pasal 7

(1)Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan Bidang Usaha yang memenuhi kriteria:
1. a.padat modal;
2. b.padat karya;
3. c.teknologi tinggi;
4. d.industri pionir/perintis;
5. e.orientasi ekspor;
6. f.program/proyek strategis nasional; dan/atau
7. g.penelitian, pengembangan, dan inovasi.
(2)Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pertanian;
2. b.peternakan;
3. c.kelautan dan perikanan;
4. d.industri;
5. e.pariwisata; dan
6. f.perhubungan.
(3)Kriteria dan Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam RUPM.

Pasal 8

(1)Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b merupakan:
1. a.Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; dan
2. b.Bidang Usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
(2)Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:
1. a.kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;
2. b.kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun- temurun; dan/atau
3. c.modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.
(3)Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membentuk, mengembangkan, memberdayakan, dan memulihkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dan Koperasi yang lebih profesional, tangguh, mandiri, dan berdaya saing.
(4)Arah kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan dan upaya:
1. a.peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
2. b.penyedia bahan baku
3. c.bantuan permodalan;
4. d.pengembangan teknologi;
5. e.promosi dan pemasaran;
6. f.pengembangan jaringan dan jejaring;
7. g.konsultasi dan pendampingan; dan
8. h.kualitas produk dan kemasan.
(5)Kriteria dan Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam RUPM.

Pasal 9

Kemitraan Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah wajib dilakukan untuk Bidang Usaha prioritas Penanaman Modal dan/atau Bidang Usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Pasal 10

Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang memenuhi persyaratan:

a.persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal dalam negeri;
b.persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan Modal asing;
c.persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus; atau
d.persyaratan Penanaman Modal lainnya yaitu Bidang Usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…