DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017

Nomor: 17
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Beberapa ketentuan diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan ayat(2) Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 5 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, Ketentuan angka 7 huruf c Pasal 25 dihapus, Ketentuan ayat (1) diubah, ketentuan huruf j dan huruf m ayat (2) Pasal 26 dihapus, dan ayat (3) diubah, Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 49, Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 56A dan Pasal 56B, Ketentuan Pasal 59 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), Ketentuan Pasal 61 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat 3, Ketentuan Pasal 67 diubah, Diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 68A, Ketentuan Pasal 71 diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 4 Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1222); 5
10.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 5) diubah sebagai berikut : 6
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
6.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 7
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya yang terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
9.Keputusan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan BPD yang bersifat menetapkan berdasarkan hasil musyawarah BPD.
10.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
11.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
14.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa. 8
15.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
16.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
17.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
19.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
20.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yangselanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggarapemungutan suara pada TPS.
21.Saksi adalah warga Desa bersangkutan yang diberikan kuasa untuk mewakili Calon yang berhak dipilih dalam mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara.
22.Hari adalah hari kalender.
23.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
24.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
25.Bupati adalah Bupati Gunungkidul. 9
26.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
27.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
28.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
29.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
30.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2.Ketentuan ayat(2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah kabupaten;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa. 10
(2)Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(2)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten; 11
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
9. i.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3)Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa.
(4)Pelaksanaan tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e oleh Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat.
(2)Persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintah;
4. d.berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat; 12
5. e.berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.sehat jasmani dan rohani;
7. g.berkelakuan baik;
8. h.tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. j.tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telahditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
12. l.bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat; dan
13. m.belum pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan. 13
  1. 5.Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(4)Anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), harus mendapatkan izin dari atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 14

6.Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
(3)Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(2)berakhir.

7.Ketentuan angka 7 huruf c Pasal 25 dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa dengan :

a.mengumumkan pelaksanaan pemillihan Kepala Desapada tempat-tempat fasilitas umum di tiap Padukuhan;
b.mensosialisasikan persyaratan pencalonan Kepala Desa;
c.Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
1. 1.warga negara Republik Indonesia;
2. 2.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. 3.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 15
4. 4.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. 5.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. 6.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. 7.dihapus;
8. 8.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. 9.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. 10.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. 11.sehat jasmani dan rohani;
12. 12.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
13. 13.syarat lain yang diatur dalam Peraturan Bupati. 16
14. 8.Ketentuan ayat (1) diubah, ketentuan huruf j dan huruf m ayat

(2)Pasal 26 dihapus, dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Dalam rangka penjaringan, penduduk desa setempat yang akan mencalonkan diri mengajukan lamaran tertulis ditujukan kepada Ketua BPD melalui Ketua Panitia Pemilihan.
(2)Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri syarat-syarat :
1. a.surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. c.fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. d.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Pemerintah;
5. e.surat keterangan bebas narkotika dan obat berbahayalainnya dari dokter pemerintah;
6. f.Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
7. g.surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
8. h.surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusanpengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri; 17
9. i.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
10. j.dihapus;
11. k.surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat;
12. l.fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang;
13. m.dihapus;
14. n.daftar riwayat hidup;
15. o.foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm;
16. p.surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa;
17. q.surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
18. r.surat izin dari atasan berwenang bagi anggota TNI/POLRI;
19. s.surat izin cuti dari Kepala Desa bagi perangkat desa yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
20. t.surat cuti dari pimpinan BPD bagi anggota BPD; dan
21. u.naskah visi, misi, dan program kerja.
(3)Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran, meneliti kelengkapan berkas dan memberikan tanda terima pendaftaran.

9.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 49, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

(1)Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih. 18
(2)Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3)Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

10.Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 2 (dua) Pasal yakniPasal 56A dan Pasal 56B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56A

(1)Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
(2)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 17

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 49

Pasal 56A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 17

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 49

Pasal 56A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020