DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan efektivitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dilakukan perubahan kelembagaan pada beberapa Perangkat Daerah sehingga perlu mengubah kembali Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 51); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 51) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
2.Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Badan adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
5.Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
6.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7.Kabupaten adalah Kabupaten Gunungkidul.
8.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
9.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
2.Ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri dari :
1. 1.Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
2. 2.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman, dan ketertiban umum;
3. 3.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. 4.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. 5.Dinas Perhubungan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
6. 6.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;
7. 7.Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
8. 8.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
9. 9.Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, selain sub bidang peternakan dan sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan urusan pemerintahan bidang pangan;
10. 10.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub bidang peternakan, sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
11. 11.Dinas Pendidikan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
12. 12.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
13. 13.Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
14. 14.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang;
15. 15.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
16. 16.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan Desa, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
17. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
18. 18.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
19. 19.Dinas Pariwisata Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
20. 20.Dinas Perdagangan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan
21. 21.Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan pengendalian serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik;
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
6. 3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kebijakan penyederhanaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan.

4.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

a.Perangkat Daerah yang telah dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
b.UPT yang telah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.
1. 5.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Pada saat penataan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah ini selesai dilaksanakan, maka :

a.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
b.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 02 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);
c.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 03 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 03 Seri D);
d.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);
e.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 05 Seri D); dan
f.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 4 Seri D); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 19 Agustus 2021 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd SUNARYANTA Diundangkan di Wonosari pada tanggal 19 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd DRAJAD RUSWANDONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 3 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (3, 19/2021) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL I. UMUM Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan urusan Pemerintahan dengan memperhatikan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta dengan memperhatikan asas intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja dan fleksibilitas perlu dilakukan perubahan pada beberapa Perangkat Daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 90 Ayat (1) bahwa dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A. Perhitungan Pemetaan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian di Kabupaten Gunungkidul memperoleh nilai 980 (sembilan ratus delapan puluh), sehingga memenuhi ketentuan untuk diwadahi dalam 2 (dua) dinas yaitu Dinas Pertanian dan Pangan tipe A serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tipe A. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan dinas yang mewadahi urusan pemerintahan bidang pertanian sub bidang peternakan, sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, yang memiliki peran strategis dalam membina dan mengoptimalkan peternakan di Kabupaten Gunungkidul baik ruminansia maupun non ruminansia serta melakukan upaya pencegahan penyakit hewan ternak. Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengampu 3 (tiga) urusan dengan cakupan ketugasan dan fungsi sesuai kewenangan dari Kabupaten yang sangat besar yaitu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa. Dinamika perkembangan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, dengan memperhatikan intensitas urusan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan yang mengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa, menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana serta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan 3 (tiga) Perangkat Daerah yang mewadahi urusan perindustrian, urusan perdagangan, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan tenaga kerja dan urusan transmigrasi. Penyatuan fungsi pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah, industri kecil dan ketenagakerjaan dalam satu wadah dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-udangan diharapkan dapat menciptakan sinergitas dalam upaya pengembangan usaha mikro dan industri kecil, penyelesaian masalah industrial serta penguatan kompetensi sumber daya tenaga kerja sesuai dengan lapangan kerja yang dibutuhkan, sehingga perlu penyesuaian Perangkat Daerah untuk mewadahi penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud yaitu Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja. Kewenangan dalam penyelenggaraan urusan transmigrasi pada Pemerintah Kabupaten yang terbatas dengan hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang transmigrasi sebesar 236 (dua ratus tiga puluh enam) maka dalam struktur organisasi perangkat daerah menjadi satu Seksi. Potensi bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Gunungkidul cukup besar, dan untuk dapat meningkatkan pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan serta dalam upaya membina dan melahirkan atlet-atlet berprestasi diperlukan terobosan yang strategis dalam meningkatkan kapasitas pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader serta meningkatkan dukungan pembinaan dan sarana dan prasarana olahraga Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan dan pengembangan potensi pada urusan kepemudaan dan olahraga maka perlu dibentuk Dinas Pendidikan serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 40 Ayat (6) disebutkan bahwa tipelogi dinas hasil penggabungan urusan pemerintahan dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan. Hasil pemetaan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memperoleh nilai 728 (tujuh ratus dua puluh delapan) diwadahi dalam Dinas Tipe B yang digabungkan dengan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memperoleh nilai 508 (lima ratus delapan) diwadahi dalam Dinas Tipe C maka Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman diwadahi dalam Dinas Tipe A. Pembentukan kelembagaan yang memiliki fungsi penanganan bencana di daerah memperhatikan potensi resiko bencana yang ada serta kejadian bencana alam maupun bencana non alam. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta memperhatikan cakupan luas wilayah Kabupaten Gunungkidul yang berbatasan dengan pantai serta potensi resiko bencana yang besar dengan indeks resiko bencana yang tinggi, maka untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dalam penanggulangan bencana, kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul dibentuk dalam klasifikasi A. Atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 74

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…