DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 9 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 320 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Mengingat Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); ) Menetapkan :
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKJDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangku tan.
10.Pembiayaan Daerah adalah semua penenmaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 1 1 . Perusahaan Daerah adalah entitas bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah daerah.

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.Japoran perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.Japoran arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar Japoran keuangan Sadan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Daerah dan ikhtisar Japoran realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun 2023 terdiri dari :

a.Pendapatan
b.Belanja dan Transfer Surplus / (defisit)
c.Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp15.000.000.000,00 Rp(8.728.335.354,24) Rp85.323.429.900,00 Rp76.595.094.545,76 Rp100.323.429.900,00 Rp2.000.900.739.750, 10 Rpl .992.172.404.395,86

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a.Selisih target dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp6.843.910.492,86 dengan rincian sebagai berikut: 1) Target pendapatan Rpl.985.328.493.903,00 2) Realisasi Selisih (kurang) Rp1.992.172.404.395,86 Rp6.843.910.492,86
b.Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp69.751.184.052,90 dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran belanja Rp2.070.651.923.803,00 2) Realisasi Selisih (kurang) Rp2.000.900.739.750,10 Rp69.751.184.052,90
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(100.323.429.900,00) dengan rincian sebagai berikut: 1) Surplus/ defisit Rp(85.323.429.900,00) 2) Realisasi Selisih (kurang) Rp(8.728.335.354,24) Rp(76.595.094.545,76)
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut : 1) Anggaran Penerimaan pembiayaan 2) Realisasi Selisih le bih / (kurang) Rp100.323.429.900,00 Rp100.323.429.900,00 Rp0,00
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran Pengeluaran pembiayaan 2) Realisasi Selisih le bih / (kurang) Rpl5.000.000.000,00 Rpl5.000.000.000,00 Rp0,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut : 1) Anggaran pembiayaan netto Rp85.323.429.900,00 2) Realisasi Selisih lebih / (kurang)

Pasal 5

Rp85.323.429.900,00 Rp0,00 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awai
b.Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
d.Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran
e.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
f.Saldo Anggaran Lebih Akhir

Pasal 6

Rpl00.323.429.900,58 Rp 100.323.429. 900,00 Rp76.595.094.545,76 Rp0,00 Rp76.595.094.546,34 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c per 3 1 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a.Jumlah aset
b.Jumlah kewajiban
c.Jumlah Ekuitas

Pasal 7

Rp3.24 7. 734.507.434,51 Rp48.795.136.209,98 Rp3. l 98.939.371.224,53 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a.Pendapatan -Laporan Operasional
b.Behan- Laporan Operasional Surplus/Defisit dari Operasional Rp 2.048.021.394.661,57 Rp 2.083.975.290.211,82 Rp(35. 953.895. 550,25)
c.Surplus Non Operasional
d.Defisit Non Operasional Surplus/Defisit dari Non Operasional Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
e.Pendapatan Luar Biasa
f.Behan Luar Biasa Jumlah Pos Luar Biasa Surplus/ Defisit Laporan Operasional

Pasal 8

Rp304.484.220,00 Rp0,00 Rp304.484.220,00 Rp(35.649.4 l 1.330,25) Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp(35.649.411.330,25) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut:

a.Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2023 Rp100.323.429.900,58
b.Arus kas dari aktivitas Operasi Rp168.883.315.096,76
c.Arus kas dari aktivitas lnvestasi
d.Arus kas dari aktivitas Pendanaan
e.Arus kas dari aktivitas Transitoris
f.Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2023

Pasal 9

Rp(192.611.650.451,00) 0,00 0,00 Rp77.361.580.000,34 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1 Desember tahun 2023 sebagai berikut :

a.Ekuitas Awal Rp3.329.713.227.045,77
b.Surplus/Defisit- Laporan Operasional Rp(35.649.4 11.330,25)
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Rp(95.124.444.490,99) Kesalahan Mendasar
d.Jumlah Ekuitas Akhir

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Rp3. 198.939.731.224,53 Pasal 1 1 Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I Lampiran I. l Lampiran I.2 Lampiran I.3 Lampiran 1.4
b.Lampiran II C. Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII I. Lampiran IX J Lampiran X
k.Lampiran XI : Laporan Realisasi Anggaran; : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; : Laporan perubahan saldo anggaran lebih; : Laporan operasional; : Laporan perubahan ekuitas; : Neraca; : Laporan arus kas; : Catatan atas laporan keuangan; : Daftar rekapitulasi piutang daerah ; : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; I. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
1. 0.Lampiran xv
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII pengurangan aset tetap daerah; : Daftar rekapitulasi aset tetap; : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan; : Daftar rekapitulasi aset lainnya; : Daftar dana cadangan daerah; : Daftar kewajiban jangka pendek; : Daftar kewajiban jangka panjang;
s.Lampiran XIX
t.Lampiran XX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun berikutnya; : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah;
u.Lampiran XXI : Ikhtisar laporan pertanggungjawaban realisasi
v.Lampiran XXII
x.Lampiran XXIII pelaksanaan APB Kalurahan; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Pemenuhan Belanja Wajib Yang Diamanatkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Mandatory Spending)
y.Lampiran XXIV Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar
z.Lampiran XXV Pelayanan Minimum Ringkasan Realisasi Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan aa Lampiran XXVI Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Belanja PercepatanRekapitulasi Realisasi Anggaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Melalui E-Purchasing Rekapitulasi Realisasi Belanja Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Negeri ab Lampiran XXVII Realisasi Belanja Daerah Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah Realisasi Belanja Daerah Sinkronisasi Program Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Penurunan Stunting ac Lampiran XXVIII ad Lampiran XXIX ae Lampiran XXX af Lampiran XXXI ag Lampiran XXXII

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022