DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Oktober 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: Jenis Pelayanan Perizinan, Kewenangan, Penyederhanaan Jenis Pelayanan, Pembiayaan/Tarif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan perlu menyatukan tempat penyelenggaraan pelayanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Jenis, Wewenang dan Tanggung Jawab Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dan hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JENIS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
4.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
5.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap pelaksanaan tugas di bidang tertentu di daerah.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini:

a.memperpendek proses pelayanan;
b.mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
c.mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

BAB II

JENIS PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

(1)Jenis pelayanan perizinan terdiri dari :
1. a.Perizinan; dan
2. b.Nonperizinan.
(2)Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Bupati memberikan izin jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Bupati melimpahkan pemberian jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas meliputi:
1. a.penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
2. b.penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan;
3. c.penyerahan dokumen perizinan dan nonperizinan; dan
4. d.pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan nonperizinan.
(3)Prosedur pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
(4)Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (b) dan (d) dikecualikan untuk:
1. a.izin lokasi;
2. b.keterangan rencana kabupaten; dan
3. c.rekomendasi tata ruang.

BAB IV

PENYEDERHANAAN JENIS PELAYANAN

Pasal 6

(1)Dinas dapat melakukan percepatan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melalui penyederhanaan jenis dan prosedur Perizinan dan Nonperizinan;
(2)Penyederhanaan jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
1. a.paket paralel Perizinan dan Nonperizinan; dan
2. b.menyatukan beberapa jenis perizinan yang sama menjadi satu izin.
(3)Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi berdasarkan jenis:
1. a.usaha; dan
2. b.nonusaha.
(4)Penyederhanaan berdasarkan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi bidang antara lain:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.perhubungan;
4. d.komunikasi dan informatika;
5. e.koperasi, usaha kecil dan menengah;
6. f.kelautan dan perikanan;
7. g.pariwisata;
8. h.pertanian;
9. i.kehutanan;
10. j.energi dan sumber daya mineral;
11. k.perdagangan; dan
12. l.industri.
(5)Penyederhanaan berdasarkan jenis nonusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi bidang antara lain:
1. a.pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. b.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
3. c.ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
4. d.sosial;
5. e.tenaga kerja;
6. f.pertanahan;
7. g.lingkungan hidup; dan
8. h.kebudayaan.
(6)Penyederhanaan prosedur Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.mengintegrasikan pelayanan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional, perbankan, asuransi, dan pihak lain yang terkait dengan peningkatan kualitas layanan publik;
2. b.mengintegrasikan pelayanan antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota;
3. c.menyatukan tempat penyelenggaraan layanan; dan
4. d.mengurangi persyaratan Perizinan dan Nonperizinan.
(7)Penyederhanaan jenis dan prosedur Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas bertanggung jawab secara administratif.
(2)Tanggung jawab teknis dalam hal pembinaan, pengawasan dan evaluasi berada pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN/TARIF

Pasal 8

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat dikenai tarif retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang– undangan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 1 Oktober 2018 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd BADINGAH Diundangkan di Wonosari pada tanggal 1 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd DRAJAD RUSWANDONO BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018 NOMOR 5 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (5, 52/2018) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG JENIS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN I. UMUM Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Negara untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, seiring dengan harapan dan tuntutan warga negara dan penduduk akan peningkatan pelayanan publik, sehingga diperlukan norma hukum yangmemberi pengaturan secara jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab Negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, pengaturan hukum juga diperlukan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan penjaminan penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Komitmen yang tinggi dari Pemerintah dalam mewujudkan pelayanan yang prima tercermin dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka sejalan dengan peraturan tersebut serta upaya mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Gunungkidul, maka pelayanan perizinan dan nonperizinan perlu dilimpahkan kewenangannya kepada Dinas. Penyediaan layanan Perizinan dan Nonperizinan yang baik adalah kewajiban pemerintah sekaligus menjadi hak masyarakat, oleh karena itu diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang benar-benar berkualitas dan profesional. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…