DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

regulasi_utama

Ringkasan

Materi pokok : Mengatur terkait Penetapan Kalurahan, Kewenangan Kalurahan, Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Kalurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
10.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);
11.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
12.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
13.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
2.Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
3.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4.Urusan Keistimewaan adalah urusan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
5.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
6.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
7.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 144 (seratus empat puluh empat) Kalurahan dengan daftar Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEWENANGAN KALURAHAN

Pasal 3

(1)Kewenangan Kalurahan terdiri atas:
1. a.kewenangan berdasarkan hak asal usul Kalurahan;
2. b.kewenangan lokal berskala Kalurahan;
3. c.kewenangan yang ditugaskan oleh:
  1. 1.Pemerintah;
  2. 2.Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  3. 3.Pemerintah Kabupaten.
4. d.kewenangan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
5. e.kewenangan lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kewenangan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten melakukan penetapan dan penegasan batas Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA KALURAHAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Kalurahan terdiri dari Lurah dan Pamong Kalurahan.
(2)Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
1. a.Sekretariat Kalurahan terdiri dari 3 (tiga) urusan;
2. b.Pelaksana Teknis, terdiri dari 3 (tiga) seksi; dan
3. c.Pelaksana Kewilayahan yaitu Padukuhan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, nomenklatur jabatan, kedudukan, fungsi dan uraian tugas Aparatur Pemerintah Kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan produk hukum daerah yang mengatur mengenai Desa yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dimaknai sebagai Kalurahan dan dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua penggunaan nomenklatur Desa menjadi nomenklatur Kalurahan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Penyebutan nomenklatur Kalurahan dalam bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, administrasi pertanahan, dan administrasi lainnya yang secara nasional tetap menggunakan nomenklatur Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaknai sebagai Kalurahan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut atas pelaksanaan dan penyesuaian Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 12 Agustus 2019 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd BADINGAH Diundangkan di Wonosari pada tanggal 12 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL ttd DRAJAD RUSWANDONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 6 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (5,35/2019) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN KALURAHAN I. UMUM Desa dan kelembagaan Pemerintah Desa saat ini dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka asas rekognisi dan subsidiaritas untuk menyelengarakan pemerintahan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan dalam konsideran menimbang huruf b menyebutkan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Wilayah, pemerintahan, dan penduduk merupakan unsur terbentuknya negara sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui Daerah Istimewa Yogyakarta sebelumnya merupakan suatu negara yang pemerintahan sendiri. Eksistensi Kabupaten/Kota dan Kalurahan tidak terlepas dari eksistensi pemerintahan nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Kabupaten/Kota dan Kalurahan merupakan bagian dari struktur dan organisasi Kasultanan Kadipaten. Kedudukan Kalurahan sebagai jenjang pemerintahan paling bawah dalam pemerintahan Kasultanan/Kadipaten. Penyelarasan nomenklatur Desa menjadi Kalurahan pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merupakan bagian dari pelaksanaan dari penugasan sebagian urusan keistimewaan kepada Desa. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, mengamanatkan penyelarasan kelembagaan Desadalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan terselenggaranya urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan penugasan pelaksanaan urusan keistimewaan Daerah Isyimewa Yogyakarta kepada Desa. Pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan kepada Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan, meliputi urusan keistimewaan kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang. Penugasan urusan keistimewaan kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat ditugaskan kepada Desa terdiri atas kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, nomenklatur Desa; penyusunan peraturan desa untuk pelaksanaan tugas urusan keistimewaan; pengelolaan sumber daya manusia; dan peningkatan budaya pemerintahan. Penyelarasan nomenkatur Desa menjadi Kalurahan pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berpedoman pada ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan yang asli di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diamanatkan untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa, yang selanjutnya di Daerah Istimewa Yogyakarta nomenklatur Desa diselaraskan menjadi Kalurahan dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli di Daerah Istimewa Yogyakarta. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, perlu menentapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Kalurahan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020