DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Pasal 1,2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4),Pasal 5, Pasal 7 ,Pasal 10, Pasal 13 , Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 16 dan Pasal 17 ditambahkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 16 A dan Pasal 16 B ,Pasal 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37, 38, 39, 40, 41, 42 diubah ,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan daerah serta didasarkan pada isu terkini dan isu strategis di bidang pariwisata;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
8.Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
9.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019–2039 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
10.Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012–2025 Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri E) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 11);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 14);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2014-2025.

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
4.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
5.Rencana Induk Pembangunaan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2025.
6.Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7.Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif kabupaten yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
8.Kawasan Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat KPP adalah kawasan geografis yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
9.Kawasan Strategis Pariwisata yang selanjutnya disingkat KSP adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10.Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah hasil perwilayahan pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam kriteria penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK), Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) kabupaten, dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) kabupaten.
11.Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
12.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
13.Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan daya tarik wisata dan mengelola relasi denganwisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
14.Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
16.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
17.Daya Tarik Wisata (DTW) adalah segal sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
18.Prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisataan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
19.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
20.Standarisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
21.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
22.Sertifikasi adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk meyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem, atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
23.Geopark adalah Taman Bumi yang selanjutnya disebut Geopark adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (Geosite) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (Geoheitage) Keragarnan Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.
24.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
25.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
26.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
27.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapenewon.
28.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
29.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang kepariwisataan.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ruang lingkup RIPPARKAB meliputi :

a.Pembangunan industri pariwisata;
b.Pembangunan destinasi pariwisata;
c.Pembangunan pemasaran pariwisata; dan
d.Pembangunan kelembagaan pariwisata.
1. 3.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)RIPPARKAB memuat:
1. a.visi;
2. b.misi;
3. c.tujuan;
4. d.sasaran, dan
5. e.arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah Tahun 2020 – 2025.
(2)Visi pembangunan kepariwisataan daerah adalah terwujudnya Gunungkidul sebagai destinasi pariwisata yang unggul, berbasis alam dan budaya, berkelanjutan, berorientasi pada mitigasi bencana, berdaya saing menuju masyarakat maju, mandiri dan sejahtera.
(3)Misi pembangunan kepariwisataan daerah adalah sebagai berikut:
1. a.mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
2. b.mewujudkan destinasi pariwisata berbasis alam didukung budaya yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berorientasi pada mitigasi bencana, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
3. c.mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; dan
4. d.mengembangkan organisasi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.
(4)Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:
1. a.mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah;
2. b.meningkatkan iklim inventasi dan mengembangkan potensi, kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
3. c.mengkomunikasikan destinasi pariwisata daerah dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab; dan
4. d.mengembangkan kelembagaaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan industri pariwisata, pembangunan destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.
(5)Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:
1. a.terwujudnya pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah yang mampu menggerakkan perekonomian daerah;
2. b.terwujudnya lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif dan efisien;
3. c.terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata yang aman, nyaman, dan handal;
4. d.terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra daerah sebagai destinasi pariwisata; dan
5. e.terciptanya sumber daya manusia pariwisata yang handal dan profesional.
  1. 4.Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)RIPPARKAB menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
(2)Pembangunan kepariwisataan daerah berkarakter Yogyakarta khas Gunungkidul.
(3)Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka pembangunan kepariwisataan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan seperti menjunjung norma agama dan budaya, menjunjung tinggi hak asasi manusia, kesejahteraan masyarakat, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, keterpaduan dan menjaga kode etik kepariwisataan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan kepariwisataan daerah Berkarakter Yogyakarta khas Gunungkidul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

a.prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkualitas berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
a.berorientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pelestarian adat dan kebudayaan, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup;
b.dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dengan berlandaskan kearifan lokal;
c.dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
d.dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.
1. 6.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Arah kebijakan pembangunan Industri Pariwisata Daerah, meliputi:
1. a.peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata;
2. b.penguatan kemitraan usaha pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan;
3. c.peningkata fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan usaha pariwisata; dan
4. d.pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kridibel dan berkualitas.
(2)Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksankan berdasarkan mitigasi bencana dan berkelanjutan.

7.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Peningkatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan dengan:

a.mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan dan memberikan kepastian bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata;
b.mendampingi pengusaha pariwisata menengah dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha pariwisata;
c.menumbuhkan dan mengembangkan profesionalisme penyelenggara kepariwisataan secara bertahap dan konsisten;
d.peningkatan pola pemberdayaan masyarakat dan desa di bidang kepariwisataan; dan
e.monitoring dan evaluasi bentuk kemitraan antara pemerintah daerah, dunia usaha kepariwisataan dan masyarakat pelaku kepariwisataan.
1. 8.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Perwilayahan DPK meliputi :

a.KPP; dan
b.KSP.
1. 9.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
1. a.memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
2. b.memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
3. c.memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
4. d.Memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
5. e.memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
6. f.memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
7. g.memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
8. h.memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
9. i.memiliki kekhususan dari wilayah;
10. j.berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah, nasional maupun internasional; dan
11. k.memiliki potensi tren daya tarik wisata masa depan.
(2)KSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
1. a.terletak pada kawasan geografis didalam destinasi pariwisata;
2. b.memiliki tema tertentu;
3. c.memiliki komponen daya tarik wisata;
4. d.Tersedia fasilitas umum;
5. e.tersedia fasilitas pariwisata; dan
6. f.tersedia aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
  1. 10.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2016