Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenparekraf.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2016 MENTERI PARIWISATA ttd. ARIEF YAHYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1173 www.jdih.kemenparekraf.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya. Pembangunan kepariwisataan nasional tercermin pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional diselenggarakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan yang meliputi perencanaan pembangunan www.jdih.kemenparekraf.go.id industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan, dan terdiri atas:
1.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS);
2.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPAR- PROV); dan
3.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota (RIPPAR-KAB/KOTA). RIPPAR-PROV dan RIPPAR-KAB/KOTA adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan. Dalam rangka memberikan acuan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun perencanaan kepariwisataan yang berkelanjutan, serta untuk mensinergikan penyusunan RIPPAR-PROV dan RIPPAR-KAB/KOTA dengan RIPPARNAS, maka Menteri perlu menetapkan pedoman penyusunan RIPPAR-PROV dan RIPPAR-KAB/KOTA. B. Tujuan Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota bertujuan untuk memberikan acuan menentukan langkah-langkah dan tahapan yang perlu dilakukan secara sistematik dan terstruktur untuk menghasilkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota mencakup:
1.Landasan Pembangunan Kepariwisataan Indonesia;
2.Muatan Materi; dan
3.Proses Penyusunan. www.jdih.kemenparekraf.go.id D. Pengertian Umum Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:
1.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
4.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
5.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi yang selanjutnya disebut dengan RIPPAR-PROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan provinsi untuk periode 15-25 tahun.
6.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan RIPPAR-KAB/KOTA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota untuk periode 15-25 tahun.
7.Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
8.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
9.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya. www.jdih.kemenparekraf.go.id
10.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;
11.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
12.Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
13.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
14.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan. www.jdih.kemenparekraf.go.id Asas yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dapat diungkapkan sebagai berikut:
1.manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat setempat, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional;
2.kekeluargaan, dalam arti hubungan yang harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat;
3.adil dan merata, dalam arti setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (nondiskriminatif) dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata; kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha;
4.keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran; antara usaha besar dan kecil; serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-edukasi-partisipasi dan ekonomi;
5.kemandirian, pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasional dan bangsa, serta masyarakat Indonesia;
6.kelestarian, dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya;
7.partisipasi, membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat;
8.berkelanjutan, dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang;
9.demokratis, mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan;
10.kesetaraan, antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan;
11.kesatuan, langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku: wisatawan, www.jdih.kemenparekraf.go.id pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata. B. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dikemukakan bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:
1.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
2.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
3.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
4.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
5.memberdayakan masyarakat setempat;
6.menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
7.mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
8.memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Cakupan Pembangunan Kepariwisataan Pembangunan kepariwisataan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mencakup: (1) industri pariwisata, (2) destinasi pariwisata, (3) pemasaran pariwisata, dan (4) kelembagaan kepariwisataan. Keempat pilar tersebut perlu dilakukan secara simultan, berkeseimbangan, dan bukan merupakan urutan yang sekuensial.
1.Pembangunan industri pariwisata, mencakup pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Industri pariwisata dikembangkan berdasarkan penelitian, yang www.jdih.kemenparekraf.go.id bentuk dan arahnya dapat berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung karakteristik dan kebutuhan masing-masing.
2.Pembangunan destinasi pariwisata, mencakup pembangunan daya tarik wisata, pembangunan fasilitas pariwisata, pembangunan fasilitas umum pendukung pariwisata, pembangunan prasarana/infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan investasi pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan. Dalam konteks pedoman ini destinasi didudukkan dalam skala kabupaten/kota dan provinsi – dikaitkan dengan sistem kepemerintahan.
3.Pembangunan pemasaran pariwisata, mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing. Pembangunan pemasaran pariwisata harus memperhatikan kondisi lingkungan makro dan mikro destinasi, harus sesuai dengan segmentasi dan target pasar yang dituju, serta pemosisian destinasi pariwisata terhadap destinasi kompetitornya.
4.Pembangunan kelembagaan kepariwisataan, mencakup pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan. Pengembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan dalam bidang kepariwisataan merupakan perangkat penting dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Sumber daya manusia, tidak hanya penting, tetapi merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan kepariwisataan. www.jdih.kemenparekraf.go.id Kerangka muatan RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA dapat dilihat pada gambar di bawah ini: Gambar 1 – Kerangka Muatan RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA TUJUAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN STRATEGI Destinasi Pariwisata STRATEGI Pemasaran Pariwisata STRATEGI Kelembagaan Kepariwisataan PROGRAM Destinasi Pariwisata PROGRAM Pemasaran Pariwisata PROGRAM Kelembagaan Kepariwisataan PROGRAM Industri Pariwisata MISI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN STRATEGI Industri Pariwisata VISI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN RENCANA Perwilayahan pariwisata PRINSIP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN POTENSI DAN PERMASALAHAN POSISI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DLM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KEPARIWISATAAN MEKANISME PENGENDALIAN KEPARIWISATAAN SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN www.jdih.kemenparekraf.go.id
1.Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kepariwisataan Potensi pembangunan kepariwisataan merupakan keunggulan kepariwisataan dari komponen-komponen internal maupun eksternal yang dimiliki dan dapat mendorong pembangunan kepariwisataan daerah. Permasalahan pembangunan kepariwisataan adalah kelemahan yang harus dijawab dan ancaman yang harus dihadapi dalam mewujudkan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan. Potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan memiliki fungsi:
a.memberikan gambaran kondisi dan situasi perkembangan kepariwisataan;
b.sebagai dasar dalam merumuskan isu-isu strategis dalam pembangunan kepariwisataan. Potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan dirumuskan berdasarkan:
a.kekuatan yang dimiliki dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan;
b.kelemahan yang dimiliki dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan;
c.peluang yang dapat dimanfaatkan oleh dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan; dan
d.ancaman yang harus dihadapi oleh dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan memuat:
a.potensi kepariwisataan dan terkait dan dimiliki dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan; dan
b.permasalahan yang dihadapi dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. www.jdih.kemenparekraf.go.id
2.Posisi Kepariwisataan Dalam Kebijakan Pembangunan Posisi kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan merupakan hasil kajian terhadap penempatan sektor kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan wilayah maupun penempatan kepariwisataan dalam konteks kepariwisataan wilayah yang lebih tinggi. Posisi kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan memiliki fungsi:
a.memberikan gambaran mengenai tingkat signifikansi kepariwisataan dalam pembangunan wilayah;
b.memberikan gambaran mengenai tingkat signifikansi kepariwisataan dalam konteks pembangunan kepariwisataan wilayah yang lebih tinggi;
c.memberikan gambaran dukungan Pemerintah Daerah terhadap pembangunan kepariwisataan; dan
d.menjadi dasar dalam merumuskan isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan. Posisi kepariwisataan provinsi dalam kebijakan pembangunan dirumuskan berdasarkan:
a.posisi sektor kepariwisataan terhadap sektor pembangunan lainnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi; dan
b.posisi sektor kepariwisataan provinsi dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS). Posisi kepariwisataan kabupaten/kota dalam kebijakan pembangunan dirumuskan berdasarkan:
a.posisi sektor kepariwisataan terhadap sektor pembangunan lainnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/Kota; dan
b.posisi sektor kepariwisataan kabupaten/kota dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV) www.jdih.kemenparekraf.go.id dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS).
3.Isu-isu Strategis Pembangunan Kepariwisataan Isu pembangunan kepariwisataan merupakan potensi dan permasalahan penting yang menjadi faktor kunci keberhasilan dan prioritas dalam pembangunan kepariwisataan. Isu pembangunan kepariwisataan memiliki fungsi:
a.memberikan gambaran mengenai permasalahan dan tantangan utama dalam pembangunan kepariwisataan;
b.sebagai dasar dalam menentukan prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan yang sesuai dengan kondisi dan situasi kepariwisataan; dan
c.sebagai dasar dalam menentukan visi pembangunan kepariwisataan yang sesuai dengan kondisi dan situasi kepariwisataan. Isu strategis pembangunan kepariwisataan provinsi dirumuskan berdasarkan:
a.potensi yang dimiliki provinsi dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan;
b.permasalahan yang dihadapi provinsi dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan;
c.posisi pembangunan kepariwisataan provinsi dalam kebijakan pembangunan wilayah provinsi dan pembangunan kepariwisataan nasional; dan
d.isu-isu pembangunan wilayah provinsi. Isu strategis pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota dirumuskan berdasarkan:
a.potensi yang dimiliki kabupaten/kota dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan; www.jdih.kemenparekraf.go.id
b.permasalahan yang dihadapi kabupaten/kota dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan;
c.posisi pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota dalam kebijakan pembangunan wilayah kabupaten/kota dan pembangunan kepariwisataan nasional dan provinsi; dan
d.isu-isu pembangunan wilayah kabupaten/kota.
4.Prinsip-prinsip Pembangunan Kepariwisataan Prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan merupakan ideologi yang dianut dalam merumuskan arah pembangunan kepariwisataan. Prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan memiliki fungsi:
a.menjadi pondasi yang mendasari pembangunan kepariwisataan;
b.sebagai nilai-nilai dasar dalam perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi pembangunan kepariwisataan; dan
c.sebagai nilai-nilai dasar dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan. Prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan provinsi dirumuskan berdasarkan:
a.isu-isu pembangunan kepariwisataan global dan nasional;
b.prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkembang pada skala nasional dan internasional;
c.visi dan misi pembangunan wilayah provinsi;
d.isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan provinsi; dan
e.isu-isu strategis pembangunan wilayah provinsi. Prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota dirumuskan berdasarkan:
a.isu-isu pembangunan kepariwisataan nasional dan provinsi;
b.prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkembang pada skala provinsi dan nasional;
c.visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten/kota; www.jdih.kemenparekraf.go.id
d.isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; dan
e.isu-isu strategis pembangunan wilayah kabupaten/kota.
5.Visi dan Misi Pembangunan Kepariwisataan
a.Visi Pembangunan Kepariwisataan Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh kepariwisataan pada suatu periode perencanaan berjangka panjang. Visi pembangunan kepariwisataan memiliki fungsi: 1) memberikan gambaran tentang kondisi kepariwisataan jangka panjang yang dicita-citakan; 2) sebagai dasar dalam merumuskan misi pembangunan kepariwisataan; dan 3) memberikan arah bagi perumusan tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi pembangunan kepariwisataan. Visi pembangunan kepariwisataan provinsi dirumuskan berdasarkan: 1) isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan provinsi; 2) prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan provinsi; 3) visi pembangunan kepariwisataan nasional; 4) visi pembangunan wilayah provinsi; 5) isu terkini pembangunan provinsi; dan 6) kondisi objektif sumber daya pembangunan dan pariwisata provinsi. Visi pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota dirumuskan berdasarkan: 1) isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; 2) prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; 3) visi pembangunan kepariwisataan provinsi; 4) visi pembangunan wilayah kabupaten/kota; 5) isu terkini pembangunan kabupaten/kota; dan www.jdih.kemenparekraf.go.id 6) kondisi objektif sumber daya pembangunan dan pariwisata kabupaten/kota.
b.Misi Pembangunan Kepariwisataan Misi adalah pernyataan rumusan mengenai komitmen untuk mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan. Misi pembangunan kepariwisataan memiliki fungsi: 1) sebagai pengejawantahan dari visi pembangunan kepariwisataan; 2) sebagai dasar dalam merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi pembangunan kepariwisataan; 3) memberikan arah dalam merumuskan rencana pembangunan perwilayahan pariwisata, yang terdiri dari rencana struktur perwilayahan pariwisata, rencana kawasan pengembangan pariwisata, dan rencana kawasan strategis pariwisata; dan 4) memberikan arah dalam merumuskan program pembangunan setiap aspek pembangunan kepariwisataan. Misi pembangunan kepariwisataan dirumuskan berdasarkan: 1) visi pembangunan kepariwisataan, dan 2) kondisi objektif sumber daya pembangunan dan pariwisata.
6.Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Tujuan pembangunan kepariwisataan merupakan kondisi yang harus dicapai kepariwisataan pada akhir masa perencanaan. Tujuan pembangunan kepariwisataan harus mengintegrasikan aspek destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Tujuan pembangunan kepariwisataan memiliki fungsi:
a.sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi bagi pembangunan kepariwisataan; www.jdih.kemenparekraf.go.id
b.memberikan arah dalam perumusan rencana pembangunan perwilayahan pariwisata, yang terdiri dari rencana struktur perwilayahan pariwisata, rencana kawasan pengembangan pariwisata, dan rencana kawasan strategis pariwisata;
c.memberikan arah dalam perumusan program pembangunan kepariwisataan; dan
d.sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan kepariwisataan. Tujuan pembangunan kepariwisataan provinsi dirumuskan berdasarkan:
a.visi dan misi pembangunan kepariwisataan provinsi;
b.isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan provinsi;
c.isu-isu strategis pembangunan wilayah provinsi;
d.posisi kepariwisataan provinsi dalam kepariwisataan nasional; dan
e.posisi kepariwisataan provinsi terhadap sektor lain. Tujuan pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota dirumuskan berdasarkan:
a.visi dan misi pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
b.isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
c.isu-isu strategis pembangunan wilayah kabupaten/kota;
d.posisi kepariwisataan kabupaten/kota dalam kepariwisataan provinsi; dan
e.posisi kepariwisataan kabupaten/kota terhadap sektor lain.
7.Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Sasaran pembangunan kepariwisataan merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dengan pembangunan kepariwisataan yang dilakukan. Rumusan sasaran harus dinyatakan lebih spesifik dan terukur. Sasaran pembangunan kepariwisataan dapat diukur melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, peningkatan jumlah pergerakan wisatawan nusantara, peningkata pengeluaran wisatawan, pendapatan asli daerah dari pariwisata, www.jdih.kemenparekraf.go.id produk domestik regional bruto daerah dari pariwisata, dan penyerapan tenaga kerja di bidang kepariwisataan. Sasaran pembangunan kepariwisataan memiliki fungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan kepariwisataan. Sasaran pembangunan kepariwisataan provinsi dirumuskan berdasarkan:
a.visi dan misi pembangunan kepariwisataan provinsi;
b.tujuan pembangunan kepariwisataan provinsi;
c.sasaran dan target pembangunan kepariwisataan nasional; dan
d.kecenderungan perkembangan pariwisata provinsi. Sasaran pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota dirumuskan berdasarkan:
a.visi dan misi pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
b.tujuan pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
c.sasaran dan target pembangunan kepariwisataan provinsi; dan
d.kecenderungan perkembangan pariwisata kabupaten/kota.
8.Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Kebijakan pembangunan kepariwisataan merupakan arahan pembangunan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan. Kebijakan pembangunan kepariwisataan harus mengintegrasikan aspek destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah merupakan arah tindakan pembangunan kepariwisataan yang bersifat multi dimensi dan lintas sektor. Kebijakan pembangunan kepariwisataan memiliki fungsi:
a.sebagai dasar dalam perumusan strategi pembangunan kepariwisataan;
b.memberikan arah bagi perumusan rencana pembangunan perwilayahan pariwisata yang terdiri dari rencana struktur perwilayahan pariwisata, rencana kawasan pengembangan pariwisata, dan rencana kawasan strategis pariwisata; www.jdih.kemenparekraf.go.id
c.memberikan arah bagi perumusan program pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan; dan
d.sebagai dasar dalam perumusan ketentuan pengendalian kepariwisataan. Kebijakan pembangunan kepariwisataan dirumuskan berdasarkan:
a.visi dan misi pembangunan kepariwisataan;
b.tujuan pembangunan kepariwisataan; dan
c.peraturan perundang-undangan yang terkait.
9.Strategi Pembangunan Kepariwisataan Strategi pembangunan kepariwisataan merupakan penjabaran kebijakan berupa rumusan langkah-langkah pencapaian yang lebih nyata untuk mewujudkan tujuan pembangunan kepariwisataan. Strategi pembangunan kepariwisataan terdiri dari strategi pembangunan destinasi pariwisata, strategi pembangunan industri pariwisata, strategi pembangunan pemasaran pariwisata, dan strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.
a.Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Strategi pembangunan destinasi pariwisata merupakan penjabaran kebijakan terkait destinasi pariwisata berupa rumusan langkah-langkah untuk mewujudkan provinsi atau kabupaten/kota sebagai destinasi pariwisata dalam dimensi keruangan. Strategi pembangunan destinasi pariwisata memiliki fungsi: 1) sebagai dasar dalam merumuskan rencana pembangunan perwilayahan pariwisata, yang terdiri dari rencana struktur perwilayahan pariwisata, rencana kawasan pengembangan pariwisata, dan rencana kawasan strategis pariwisata; 2) sebagai dasar dalam merumuskan indikasi program pembangunan destinasi pariwisata; dan www.jdih.kemenparekraf.go.id 3) sebagai acuan dalam pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi implementasi RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA untuk aspek destinasi pariwisata. Strategi pembangunan destinasi pariwisata provinsi dirumuskan berdasarkan: 1) kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional; 2) kebijakan pembangunan kepariwisataan provinsi; 3) potensi, sebaran, dan persoalan (fisik, sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan keamanan) dalam pembangunan daya tarik wisata provinsi dan daya tarik wisata yang mencakup lebih dari satu wilayah kabupaten/kotadalam provinsi yang sama; 4) potensi, sebaran, dan persoalan (fisik, sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan keamanan) dalam pembangunan prasarana umum yang menghubungkan provinsi dengan provinsi lain di indonesia maupun dengan destinasi-destinasi pariwisata di luar negeri; 5) peta organisasi masyarakat terkait pariwisata di tingkat provinsi; 6) tingkat perkembangan destinasi pariwisata provinsi; 7) kebijakan penataan ruang wilayah, penanaman modal, dan perizinan tingkat nasional dan provinsi; dan 8) peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Strategi pembangunan destinasi pariwisata kabupaten/kota dirumuskan berdasarkan: 1) kebijakan pembangunan kepariwisataan provinsi; 2) kebijakan pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; 3) potensi, sebaran, dan persoalan (fisik, sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan keamanan) dalam pembangunan daya tarik wisata kabupaten/kota; 4) potensi, sebaran, dan persoalan (fisik, sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan keamanan) dalam pembangunan fasilitas pariwisata kabupaten/kota; www.jdih.kemenparekraf.go.id 5) potensi, sebaran, dan persoalan (fisik, sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan keamanan) dalam pembangunan fasilitas umum pendukung pariwisata kabupaten/kota; 6) potensi, sebaran, dan persoalan (fisik, sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan keamanan) dalam peningkatan aksesibilitas pariwisata kabupaten/kota; 7) potensi, sebaran, dan persoalan (fisik, sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan keamanan) dalam pembangunan prasarana umum kabupaten/kota; 8) potensi dan persoalan dalam pengembangan masyarakat sebagai aktor pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; 9) tingkat perkembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota; 10) kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten/kota, RDTRkabupaten/kota, dan peraturan zonasi (zoning regulation) wilayah kabupaten/kota; 11) kebijakan penanaman modal dan perizinan kabupaten/kota; dan 12) peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Strategi pembangunan destinasi pariwisata memuat: 1) Strategi perwilayahan pariwisata, yang mencakup pusat pelayanan pariwisata, destinasi pariwisata, serta kawasan pengembangan dan strategis pariwisata. Strategi perwilayahan pariwisata provinsi memuat: a) penetapan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata provinsi; b) kriteria penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP), Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) provinsi, dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) provinsi; c) penetapan destinasi pariwisata provinsi; www.jdih.kemenparekraf.go.id d) penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) provinsi, dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) provinsi; dan e) strategi pembangunan keterkaitan antar-KPP, antar-KSP, serta antara KPP dan KSP Provinsi. Strategi perwilayahan pariwisata kabupaten/kota memuat: a) penetapan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata kabupaten/kota; b) kriteria penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DPK), Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) kabupaten/kota, dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) kabupaten/kota; c) penetapan destinasi pariwisata kabupaten/kota; d) penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) kabupaten/kota, dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) kabupaten/kota; dan e) strategi pembangunan keterkaitan antar-KPP, antar-KSP, serta antara KPP dan KSP Kabupaten/Kota. 2) Strategi pengembangan daya tarik wisata provinsi memuat: a) penetapan daya tarik wisata provinsi; b) konsep pengembangan daya tarik wisata provinsi; c) strategi pengembangan keterkaitan antar daya tarik wisata yang diunggulkan provinsi; d) strategi pengembangan keterkaitan antara daya tarik wisata yang diunggulkan provinsi dengan daya tarik wisata yang diunggulkan kabupaten/kota; dan e) strategi pengembangan keterkaitan antara daya tarik wisata yang diunggulkan provinsi dengan daya tarik wisata di provinsi lain yang memiliki karakteristik dan tema pengembangan yang sama atau saling mendukung. www.jdih.kemenparekraf.go.id Strategi pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota memuat: a) penetapan daya tarik wisata kabupaten/kota; b) konsep pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota; c) strategi pengembangan sumber daya alam dan budaya yang potensial dikembangkan sebagai daya tarik wisata; d) strategi penguatan keterkaitan antar daya tarik wisata unggulan kabupaten/kota; dan e) strategi pembangunan keterkaitan antara daya tarik wisata unggulan kabupaten/kota dengan daya tarik di kabupaten/kota lain yang memiliki karakteristik dan tema pengembangan yang sama atau saling mendukung. 3) Strategi pengembangan fasilitas pariwisata provinsi memuat: a) strategi pengembangan fasilitas transportasi wisata yang menghubungkan destinasi pariwisata provinsi; b) strategi pengembangan fasilitas transportasi wisata yang menghubungkan KPP dan KSP Provinsi; dan c) strategi pengembangan pusat informasi pariwisata provinsi. Strategi pengembangan fasilitas pariwisata kabupaten/kota memuat: a) strategi peningkatan kualitas pusat informasi pariwisata kabupaten/kota; b) penetapan arahan lokasi fasilitas pariwisata dan kualifikasinya di setiap lokasi, KPP, dan KSP kabupaten/kota; dan c) penetapan kuota fasilitas pariwisata sesuai dengan kebutuhan pelayanan wisatawan dan www.jdih.kemenparekraf.go.id penduduk kabupaten/kota saat ini dan di masa yang akan datang. 4) Strategi pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata provinsi memuat: a) strategi peningkatan kualitas pelayanan bandara, terminal antarkota, stasiun kereta api, dan pelabuhan; dan b) strategi peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum darat, laut, sungai, udara, antarkota. Strategi pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata kabupaten/kota memuat: a) penetapan fasilitas umum yang paling dibutuhkan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan di kabupaten/kota serta strategi pengembangannya; dan b) strategi peningkatan kualitas fasilitas umum yang sudah ada untuk mendukung pengembangan kepariwisataan kabupaten/kota. 5) Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal untuk mendukung pembangunan kepariwisataan. 6) Strategi koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasarana dan fasilitas umum dan konektivitasnya. 7) Strategi lingkungan terkait kepariwisataan provinsi memuat strategi pengelolaan lingkungan yang mendukung pembangunan destinasi pariwisata provinsi. Sedangkan Strategi lingkungan terkait kepariwisataan kabupaten/kota memuat strategi pengelolaan dampak akibat perkembangan pariwisata kabupaten/kota. www.jdih.kemenparekraf.go.id 8) Strategi pemberdayaan masyarakat provinsi memuat strategi pelibatan organisasi masyarakat di tingkat provinsi dalam pengembangan provinsi. Sedangkan Strategi pemberdayaan masyarakat kabupaten/kota memuat strategi pelibatan masyarakat dalam pembangunan DPK/KPPK/KSPK. 9) Strategi pemberdayaan investasi pariwisata.
b.Strategi Pembangunan Industri Pariwisata Strategi pembangunan industri pariwisata merupakan penjabaran dari kebijakan pembangunan kepariwisataan tentang industri pariwisata, yang merupakan rumusan langkah-langkah yang ditetapkan untuk pembangunan industri pariwisata dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Strategi pembangunan industri pariwisata memiliki fungsi: 1) sebagai dasar dalam merumuskan program fasilitasi dan pengembangan industri pariwisata; 2) sebagai acuan dalam pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi implementasi RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA untuk aspek industri pariwisata. Strategi pembangunan industri pariwisata provinsi dirumuskan berdasarkan: 1) kebijakan pembangunan kepariwisataan provinsi; 2) kebijakan pembangunan ekonomi provinsi; 3) kebijakan pembangunan perindustrian tingkat provinsi; 4) kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di tingkat provinsi; 5) kebijakan kemitraan usaha antara pemerintah, swasta, dan masyarakat di lintas kabupaten/kota; 6) kapasitas, kinerja, dan persoalan yang dihadapi industri pariwisata berdaya saing nasional dan internasional; 7) tingkat perkembangan industri pariwisata provinsi; 8) peraturan perundang-undangan lain yang terkait. www.jdih.kemenparekraf.go.id Strategi pembangunan industri pariwisata kabupaten/kota dirumuskan berdasarkan: 1) kebijakan pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; 2) kebijakan pembangunan ekonomi kabupaten/kota; 3) kebijakan pembangunan perindustrian kabupaten/kota; 4) kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah tingkat kabupaten/kota; 5) kebijakan kemitraan usaha antara pemerintah, swasta, dan masyarakat di tingkat kabupaten/kota; 6) kapasitas, kinerja, dan persoalan yang dihadapi industri pariwisata yang berdaya saing provinsi dan nasional; 7) tingkat perkembangan industri pariwisata kabupaten/kota; 8) peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Strategi pembangunan industri pariwisata provinsi memuat: 1) strategi pembangunan struktur industri pariwisata, mencakup fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata lintas kabupaten/kota; 2) strategi pengembangan kemitraan industri pariwisata lintas kabupaten/kota; 3) strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat di bidang pariwisata dan yang terkait sebagai elemen produk pariwisata berdaya saing nasional dan internasional; 4) strategi pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha pariwisata di tingkat provinsi dalam rangka membangun iklim persaingan yang sehat dan menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan. Strategi pembangunan industri pariwisata kabupaten/kota memuat: 1) strategi pembangunan struktur industri pariwisata, mencakup fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata di kabupaten/kota; www.jdih.kemenparekraf.go.id 2) strategi pengembangan kemitraan usaha pariwisata di kabupaten/kota; 3) strategi peningkatan kredibilitas bisnis industri pariwisata di kabupaten/kota; 4) strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat di bidang pariwisata dan yang terkait sebagai elemen produk pariwisata berdaya saing provinsi dan nasional; 5) strategi pengelolaan industri pariwisata di kabupaten/kota untuk memenuhi standar nasional dan internasional; 6) strategi pengendalian perkembangan usaha pariwisata dalam rangka membangun iklim persaingan yang sehat dan menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan kabupaten/kota.
c.Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata Strategi pemasaran pariwisata merupakan penjabaran kebijakan pembangunan kepariwisataan tentang pemasaran pariwisata, berupa rumusan langkah-langkah yang ditetapkan untuk pengembangan pemasaran pariwisata dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Strategi pembangunan pemasaran pariwisata memiliki fungsi: 1) sebagai dasar dalam merumuskan indikasi program pemasaran pariwisata; dan 2) sebagai acuan dalam pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi implementasi RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA untuk aspek pemasaran pariwisata. Strategi pembangunan pemasaran pariwisata provinsi dirumuskan berdasarkan: 1) kebijakan pembangunan kepariwisataan provinsi; 2) hasil analisis lingkungan makro dan mikro yang mendukung pemasaran pariwisata provinsi; www.jdih.kemenparekraf.go.id 3) hasil analisis pasar pariwisata (profil, persepsi, preferensi) dalam menentukan segmentasi dan target pasar wisatawan provinsi; 4) hasil analisis terhadap strategi pemasaran pariwisata yang dapat memperkuat positioning pariwisata provinsi; 5) hasil analisis terhadap strategi pemasaran destinasi pariwisata skala provinsi dan nasional yang menjadi pesaing; dan 6) peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Strategi pembangunan pemasaran pariwisata kabupaten/kota dirumuskan berdasarkan: 1) kebijakan pembangunan kepariwisataan kabupaten/ kota; 2) hasil analisis lingkungan makro dan mikro yang mendukung pemasaran pariwisata kabupaten/kota; 3) hasil analisis pasar pariwisata (profil, persepsi, preferensi) dalam menentukan segmentasi dan target pasar wisatawan kabupaten/kota; 4) hasil analisis terhadap strategi pemasaran destinasi pariwisata yang dapat memperkuat positioning pariwisata kabupaten/kota; 5) hasil analisis terhadap strategi pemasaran destinasi pariwisata skala kabupaten/kota dan provinsi yang menjadi pesaing; dan 6) peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Strategi pembangunan pemasaran pariwisata provinsi memuat: 1) strategi segmentasi dan pemilihan pasar sasaran pariwisata provinsi; 2) strategi penempatan strategik posisi (positioning) provinsi sebagai destinasi pariwisata nasional atau internasional; 3) strategi bauran pemasaran pariwisata provinsi sebagai destinasi pariwisata nasional atau internasional (termasuk, namun tidak terbatas pada produk, distribusi, dan promosi); 4) strategi kemitraan pemasaran pariwisata provinsi; dan www.jdih.kemenparekraf.go.id 5) sistem evaluasi keberhasilan pemasaran pariwisata provinsi. Strategi pembangunan pemasaran pariwisata kabupaten/kota memuat: 1) strategi segmentasi dan pemilihan pasar sasaran pariwisata kabupaten/kota; 2) strategi penempatan strategik posisi (positioning) kabupaten/kota sebagai destinasi pariwisata provinsi atau nasional atau internasional; 3) strategi bauran pemasaran pariwisata kabupaten/kota sebagai destinasi pariwisata provinsi, nasional, atau internasional (termasuk, namun tidak terbatas pada produk, distribusi, dan promosi); 4) stratagi kemitraan pemasaran pariwisata kabupaten/kota; 5) rancangan sistem pendukung manajemen (management supporting system); dan 6) sistem evaluasi keberhasilan pemasaran pariwisata kabupaten/kota.
d.Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan merupakan penjabaran kebijakan pembangunan kepariwisataan yang terkait dengan kelembagaan kepariwisataan, berupa rumusan langkah-langkah yang ditetapkan untuk pengembangan kelembagaan kepariwisataan dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan memiliki fungsi: 1) sebagai dasar dalam merumuskan indikasi program pembangunan kelembagaan kepariwisataan; dan 2) sebagai acuan dalam pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi implementasi RIPPARPROV dan www.jdih.kemenparekraf.go.id RIPPARKAB/KOTA untuk aspek kelembagaan kepariwisataan. Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan provinsi dirumuskan berdasarkan: 1) kebijakan pembangunan kepariwisataan provinsi; 2) hasil analisis kebijakan dan regulasi tingkat nasional dan provinsi yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan provinsi; 3) hasil analisis terhadap posisi dan peran kelembagaan kepariwisataan tingkat provinsi dalam pembangunan kepariwisataan daerah saat ini dan masa yang akan datang; 4) hasil analisis terhadap kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pariwisata di Pemerintahan Provinsi dan industri pariwisata berskala nasional; dan 5) peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan kabupaten/kota dirumuskan berdasarkan: 1) kebijakan pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; 2) hasil analisis kebijakan dan regulasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; 3) hasil analisis terhadap posisi dan peran kelembagaan kepariwisataan di masyarakat dan tingkat kabupaten/kota dalam pembangunan kepariwisataan daerah saat ini dan masa yang akan datang; 4) hasil analisis terhadap kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pariwisata di pemerintahan kabupaten/kota dan industri pariwisata lokal; dan 5) peraturan perundang-undangan lain yang terkait. www.jdih.kemenparekraf.go.id Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan provinsi memuat: 1) strategi pengembangan sumber daya kelembagaan tingkat provinsi yang lebih efektif; 2) strategi pengembangan organisasi birokrasi, organisasi swasta, pendidikan, dan profesi tingkat provinsi yang mendukung pembangunan kepariwisataan; 3) strategi regulasi untuk membangun iklim yang kondusif bagi investor, pengendalian perencanaan tingkat provinsi, serta pembinaan karir di bidang kepariwisataan; 4) strategi peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi dan seluruh kabupaten/kota di dalam provinsi serta swasta. Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan kabupaten/kota memuat: 1) strategi pengembangan sumber daya kelembagaan tingkat kabupaten/kota yang lebih efektif; 2) strategi pengembangan organisasi birokrasi, organisasi swasta, pendidikan, profesi, dan organisasi masyarakat tingkat kabupaten/kota yang mendukung pembangunan kepariwisataan; 3) strategi regulasi untuk membangun iklim yang kondusif bagi investor, pengendalian perkembangan fisik untuk pariwisata, serta pembinaan karir di bidang kepariwisataan; dan 4) strategi peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan pemerintah dan swasta di kabupaten/kota.
10.Rencana Pembangunan Perwilayahan Pariwisata Rencana pembangunan perwilayahan pariwisata merupakan rumusan arahan sistem perwilayahan kepariwisataan, yang mencakup struktur pelayanan pariwisata, destinasi pariwisata, kawasan pengembangan pariwisata, dan kawasan strategis pariwisata. www.jdih.kemenparekraf.go.id Rencana pembangunan perwilayahan pariwisata memiliki fungsi:
a.sebagai dasar dalam mengembangkan fungsi destinasi pariwisata, kawasan pengembangan dan strategis pariwisata;
b.sebagai dasar dalam melakukan pembangunan fisik kawasan pengembangan dan strategis pariwisata; dan
c.memberikan arah dalam perumusan program pembangunan aspek-aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Rencana pembangunan perwilayahan pariwisata provinsi dirumuskan berdasarkan:
a.kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata nasional;
b.kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan provinsi;
c.sebaran dan karakteristik destinasi pariwisata berskala provinsi dan nasional;
d.kondisi aksesibilitas yang menghubungkan satu destinasi pariwisata dengan destinasi pariwisata lain;
e.kebijakan penataan ruang wilayah, baik tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota (RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota); dan
f.peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Rencana pembangunan perwilayahan pariwisata kabupaten/kota dirumuskan berdasarkan:
a.kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata nasional dan provinsi;
b.sebaran dan karakteristik daya tarik wisata di kabupaten/kota;
c.daya dukung lingkungan fisik, sosial budaya, dan ekonomi kepariwisataan daerah;
d.kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan (RTRW kabupaten/kota dan Rencana Detail Tata Ruang); dan
e.peraturan perundang-undangan lain yang terkait. www.jdih.kemenparekraf.go.id Rencana perwilayahan pariwisata memuat:
a.Rencana struktur perwilayahan pariwisata merupakan kerangka perwilayahan pariwisata yang terdiri dari pusat-pusat pelayanan pariwisata yang berhierarki satu sama lain, yang memiliki fungsi sesuai dengan karakteristik daya tarik wisata yang dikembangkannya, dihubungkan oleh jaringan transportasi sebagai elemen pengikat. Rencana struktur perwilayahan pariwisata provinsi terdiri dari: 1) pusat pelayanan primer provinsi yang berfungsi sebagai pintu gerbang provinsi, pusat penyediaan fasilitas pariwisata di wilayah provinsi, dan pusat penyebaran kegiatan wisata ke kabupaten/kota; 2) pusat pelayanan sekunder provinsi yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di bagian wilayah tertentu dari provinsi; dan 3) jaringan jalan, laut, dan atau udara yang menghubungkan antara pusat-pusat pelayanan dan kawasan-kawasan pariwisata provinsi. Rencana struktur perwilayahan pariwisata kabupaten/kota terdiri dari: 1) pusat pelayanan primer kabupaten/kota yang berfungsi sebagai pintu gerbang kabupaten/kota, pusat penyediaan fasilitas pariwisata di kabupaten/kota, dan pusat penyebaran kegiatan wisata ke bagian-bagian wilayah kabupaten/kota; 2) pusat pelayanan sekunder kabupaten/kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di bagian wilayah tertentu dari kabupaten/kota; dan 3) jaringan jalan dan atau laut yang menghubungkan antara pusat-pusat pelayanan dan kawasan-kawasan pariwisata kabupaten/kota. www.jdih.kemenparekraf.go.id
b.Rencana destinasi pariwisata merupakan arahan pembangunan destinasi pariwisata dalam sistem perwilayahan pariwisata. Destinasi pariwisata provinsi adalah destinasi pariwisata yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata yang memiliki kesesuaian tema skala provinsi (berdaya saing nasional) dan telah ditetapkan merupakan kewenangan provinsi. Destinasi pariwisata kabupaten/kota adalah destinasi pariwisata yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata yang memiliki kesesuaian tema skala kabupaten/kota (berdaya saing provinsi) dan telah ditetapkan merupakan kewenangan kabupaten/kota. Rencana destinasi pariwisata provinsi terdiri dari: 1) delineasi wilayah destinasi pariwisata provinsi; dan 2) kawasan pengembangan pariwisata dan strategis pariwisata provinsi di dalamnya. Rencana destinasi pariwisata kabupaten/kota terdiri dari: 1) delineasi wilayah destinasi pariwisata kabupaten/kota; dan 2) kawasan pengembangan pariwisata dan strategis pariwisata kabupaten/kota di dalamnya.
c.Rencana kawasan pengembangan pariwisata merupakan arahan pembangunan kawasan pariwisata yang menurut hasil analisis dapat menjadi andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta mencapai visi dan misi pengembangan kepariwisataan daerah. Kawasan pengembangan pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut. www.jdih.kemenparekraf.go.id Rencana kawasan pengembangan pariwisata provinsi terdiri dari: 1) tema pengembangan produk pariwisata kawasan pengembangan pariwisata provinsi; 2) jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan dan jenis wisata pendukung; 3) sasaran pengembangan kawasan pengembangan pariwisata provinsi; 4) target pasar wisatawan; dan 5) sistem keterkaitan dengan kawasan pariwisata di sekitarnya. Rencana kawasan pengembangan pariwisata kabupaten/kota terdiri dari: 1) tema pengembangan produk pariwisata kawasan pengembangan pariwisata kabupaten/kota, 2) jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan dan jenis wisata pendukung. 3) sasaran pengembangan kawasan pengembangan pariwisata kabupaten/kota, 4) target pasar wisatawan, 5) sistem keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya dan wilayah kabupaten/kota lain di sekitarnya, 6) rencana peningkatan kualitas daya tarik wisata di KPP kabupaten/kota, 7) rencana penyediaan fasilitas pariwisata (kualifikasi dan jumlah) di KPP kabupaten/kota, 8) rencana penyediaan fasilitas umum pendukung KPP kabupaten/kota (kualifikasi), 9) rencana penyediaan prasarana transportasi (kualifikasi dan lokasi) untuk mendukung pengembangan KPP kabupaten/kota; dan 10) rencana penyediaan prasarana lainnya (jika mendesak dan diperlukan) untuk mendukung KPP kabupaten/kota. www.jdih.kemenparekraf.go.id
d.Rencana kawasan strategis pariwisata merupakan arahan pengembangan kawasan pariwisata yang dianggap strategis untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan wilayah dan atau pembangunan kepariwisataan. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 10). Rencana kawasan strategis pariwisata provinsi terdiri dari: 1) fungsi strategis kawasan dalam pembangunan kepariwisataan provinsi; 2) sasaran pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi; 3) tema pengembangan produk pariwisata kawasan strategis pariwisata provinsi; 4) jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan dan jenis wisata pendukung; 5) target pasar wisatawan;dan 6) sistem keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya dan wilayah provinsi lain di sekitarnya. Rencana kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota terdiri dari: 1) fungsi strategis kawasan dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; 2) sasaran pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota; 3) tema pengembangan produk pariwisata kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota; 4) jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan dan jenis wisata pendukung; www.jdih.kemenparekraf.go.id 5) target pasar wisatawan; 6) sistem keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya dan wilayah kabupaten/kota lain di sekitarnya; 7) sistem keterkaitan dengan sektor lain di dalam kawasan maupun di sekitar kawasan strategis; 8) rencana peningkatan kualitas daya tarik wisata di KSP kabupaten/kota; 9) rencana penyediaan fasilitas pariwisata (kualifikasi dan jumlah) di KSP kabupaten/kota; 10) rencana penyediaan fasilitas umum pendukung KSP kabupaten/kota (kualifikasi); 11) rencana penyediaan prasarana transportasi (kualifikasi dan lokasi) untuk mendukung pengembangan KSP kabupaten/kota; dan 12) rencana penyediaan prasarana lainnya (jika mendesak dan diperlukan) untuk mendukung KPP kabupaten/kota.
11.Program Pembangunan Kepariwisataan
a.Program Pembangunan Destinasi Pariwisata Program pembangunan destinasi pariwisata merupakan tindakan-tindakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pihak lain yang terkait, pada waktu yang telah ditentukan, secara bertahap, sebagai bentuk pengejawantahan strategi pembangunan destinasi pariwisata dan rencana pengembangan kawasan pariwisata yang telah ditetapkan. Program pembangunan destinasi pariwisata memiliki fungsi: 1) sebagai dasar untuk mengembangkan berbagai kegiatan pembangunan yang lebih rinci untuk destinasi pariwisata; 2) sebagai acuan dasar pelaksanaan/implementasi strategi pembangunan perwilayahan pariwisata; 3) sebagai acuan dasar pelaksanaan/implementasi strategi pengembangan produk pariwisata (daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, fasilitas umum, sistem jaringan transportasi); www.jdih.kemenparekraf.go.id 4) sebagai acuan dasar pelaksanaan/implementasi strategi pelibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan; dan 5) sebagai acuan dasar pelaksanaan/implementasi strategi pengembangan investasi pariwisata. Program pembangunan destinasi pariwisata dirumuskan berdasarkan: 1) strategi pembangunanan destinasi pariwisata; 2) rencana pembangunan perwilayahan pariwisata; dan 3) tugas dan fungsi pokok instansi pemerintah dan lembaga lain yang terkait dengan pembangunan destinasi pariwisata. Program pembangunan destinasi pariwisata memuat: 1) judul program pembangunan destinasi pariwisata yang mendukung implementasi strategi pembangunan destinasi pariwisata provinsi atau kabupaten/kota; 2) indikasi kegiatan pembangunan destinasi pariwisata; 3) waktu pelaksanaan program pembangunan destinasi pariwisata; 4) pemangku kepentingan yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan program; dan 5) pemangku kepentingan yang bertindak sebagai pendukung pelaksanaan program.
b.Program Pembangunan Industri Pariwisata Program pembangunan industri pariwisata merupakan tindakan- tindakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pihak lain yang terkait, pada waktu-waktu yang telah ditentukan, secara bertahap, sebagai bentuk penjabaran dari strategi pembangunan industri pariwisata yang telah ditetapkan. Program pembangunan industri pariwisata memiliki fungsi: 1) sebagai acuan dasar pelaksanaan/implementasi strategi pembangunan struktur industri pariwisata; 2) sebagai acuan dasar pelaksanaan/implementasi strategi pengembangan kemitraan industri pariwisata; www.jdih.kemenparekraf.go.id 3) sebagai acuan dasar pelaksanaan/implementasi strategi pengembangan industri kecil, menengah, maupun besar yang mendukung pariwisata; dan 4) sebagai acuan dasar pelaksanaan/implementasi strategi pengelolaan industri pariwisata yang memenuhi standar- standar pelayanan nasional dan internasional. Program pembangunan industri pariwisata dirumuskan berdasarkan: 1) strategi pembangunan industri pariwisata; dan 2) tugas dan fungsi pokok instansi pemerintah dan lembaga lain yang terkait dengan pembangunan industri pariwisata. Program pembangunan industri pariwisata memuat: 1) judul program pembangunan industri pariwisata yang mendukung implementasi strategi pembangunan industri pariwisata; 2) indikasi kegiatan pembangunan industri pariwisata; 3) waktu pelaksanaan program pembangunan industri pariwisata; 4) pemangku kepentingan yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan program; dan 5) pemangku kepentingan yang bertindak sebagai pendukung pelaksanaan program.
c.Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata Program pembangunan pemasaran pariwisata merupakan tindakan-tindakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan dan pihak lain yang terkait, pada waktu-waktu yang telah ditentukan, secara bertahap, sebagai bentuk penjabaran dari strategi pemasaran pariwisata yang telah ditetapkan. Program pembangunan pemasaran pariwisata memiliki fungsi: 1) sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan/implementasi segmentasi dan pemilihan pasar sasaran pariwisata; 2) sebagai acuan dasar dalam pembangunan citra destinasi pariwisata; www.jdih.kemenparekraf.go.id 3) sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan/implementasi kemitraan pemasaran pariwisata; dan 4) sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan/implementasi bauran pemasaran pariwisata daerah, yang terdiri dari, namun tidak terbatas pada produk, distribusi, dan promosi. Program pembangunan pemasaran pariwisata dirumuskan berdasarkan: 1) strategi pemasaran pariwisata; dan 2) tugas dan fungsi pokok instansi pemerintah dan lembaga lain yang terkait dengan pemasaran pariwisata. Program pembangunan pemasaran pariwisata memuat: 1) judul program pembangunan pemasaran yang mendukung implementasi strategi pengembangan pemasaran pariwisata; 2) indikasi kegiatan pembangunan pemasaran pariwisata; 3) waktu pelaksanaan program pembangunan pemasaran pariwisata; 4) pemangku kepentingan yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan program; dan 5) pemangku kepentingan yang bertindak sebagai pendukung pelaksanaan program.
d.Program Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Program pembangunan kelembagaan kepariwisataan merupakan tindakan-tindakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan oleh pemerintah dan pihak lain yang terkait, pada waktu-waktu yang telah ditentukan, secara bertahap, sebagai bentuk penjabaran strategi pembangunankelembagaan kepariwisataan yang telah ditetapkan. Program pembangunan kelembagaan kepariwisataan memiliki fungsi: 1) sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan/implementasi strategi pengembangan sumber daya kelembagaan dan pemanfaatan anggaran yang terbatas; www.jdih.kemenparekraf.go.id 2) sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan/implementasi strategi pengembangan organisasi birokrasi, organisasi swasta, pendidikan, profesi, dan organisasi masyarakat; dan 3) sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan/implementasi strategi pengembangan regulasi untuk membangun iklim yang kondusif bagi investor, pengendalian perencanaan dan pembangunan fisik, serta pembinaan karir di bidang kepariwisataan. Program pembangunan kelembagaan kepariwisataan dirumuskan berdasarkan: 1) strategi pengembangan kelembagaan kepariwisataan; 2) isu-isu pengembangan kelembagaan kepariwisataan; dan 3) tugas dan fungsi pokok instansi pemerintah dan lembaga lain yang terkait dengan pengembangan kelembagaan kepariwisataan. Program pembangunan kelembagaan kepariwisataan memuat: 1) judul program pembangunan kelembagaan kepariwisataan yang mendukung implementasi strategi pengembangan kelembagaan kepariwisataan; 2) indikasi kegiatan pembangunan kelembagaan kepariwisataan; 3) waktu pelaksanaan program pembangunan kelembagaan kepariwisataan; 4) pemangku kepentingan yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan program; dan 5) pemangku kepentingan yang bertindak sebagai pendukung pelaksanaan program.
12.Mekanisme Pengendalian Pembangunan Kepariwisataan Mekanisme pengendalian pembangunan kepariwisataan merupakan tata cara yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pembangunan kepariwisataan agar sesuai dengan arahan kebijakan, strategi, rencana, dan program yang termuat dalam RIPPARPROV atau RIPPARKAB/KOTA. www.jdih.kemenparekraf.go.id Mekanisme pengendalian pembangunan kepariwisataan memiliki fungsi:
a.sebagai alat pengendali pembangunan kepariwisataan;
b.menjaga dan menjamin kesesuaian perkembangan dan pembangunan kepariwisataan dengan RIPPARPROV atau RIPPARKAB/KOTA; dan
c.meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat perkembangan pariwisata. Mekanisme pengendalian pembangunan kepariwisataan dirumuskan berdasarkan:
a.strategi, rencana, dan program pembangunan kepariwisataan;
b.masalah, tantangan, dan potensi yang dimiliki kepariwisataan;
c.kesepakatan para pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat; dan
d.ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Mekanisme pengendalian pembangunan kepariwisataan memuat:
a.tujuan dan sasaran pengendalian pembangunan kepariwisataan;
b.aspek-aspek pengendalian pembangunan kepariwisataan;
c.indikator dan tolok ukur pengendalian pembangunan kepariwisataan;
d.tim pengendalian pembangunan kepariwisataan; dan
e.prosedur pengendalian pembangunan kepariwisataan. www.jdih.kemenparekraf.go.id B. Jangka Waktu Perencanaan Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 8 disebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan yang dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Oleh karena itu, jangka waktu perencanaan RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA juga menyesuaikan dengan periode waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota yang tentu saja sama dengan periode waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Contoh: Periode waktu untuk RPJPD adalah 2005 – 2025. Jika RIPPARKAB/KOTA baru disusun pada tahun 2012, maka jangka waktu perencanaan RIPPARKAB/KOTA adalah 2013 – 2025 atau dengan kata lain selama 13 (tiga belas) tahun. Evaluasi terhadap implementasi rencana dan perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan pada kebijakan pembangunan nasional maupun daerah (provinsi atau kabupaten/kota) dan dinamika internal daerah yang mempengaruhi pengembangan kepariwisataan dapat dilakukan setiap 5 (lima) tahun. www.jdih.kemenparekraf.go.id
1.pembentukan kelompok kerja;
2.pengumpulan data;
3.penyusunan rancangan;
4.uji publik, dan
5.penetapan.
1.Pembentukan Kelompok Kerja Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya membentuk kelompok kerja. Susunan keanggotaan terdiri dari Kepala Bappeda sebagai ketua, Kepala Dinas yang membidangi pariwisata sebagai sekretaris, dan anggota terdiri dari SPKD/instansi terkait, pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan kebutuhan penyusunan. Kelompok kerja dapat dibantu tim teknis yang ditetapkan oleh ketua kelompok kerja.
2.Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner, wawancara maupun focus group discussion serta peninjauan lapangan secara langsung untuk mengenali kondisi fisik, sosial dan ekonomi. Data sekunder dilakukan melalui data pustaka terkait karakteristik wilayah dan aspek-aspek dalam pengembangan kepariwisataan. www.jdih.kemenparekraf.go.id
3.Penyusunan Rancangan Penyusunan rancangan RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA, dilakukan setelah data primer dan sekunder dianalisis dan selanjutnya dirumuskan sesuai dengan sistematika penulisan.
4.Uji Publik Uji publik dilaksanakan untuk meminta tanggapan, masukan, dan saran dari para pemangku kepentingan pariwisata.
5.Penetapan RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA yang telah disusun ditetapkan melalui Peraturan Daerah. B. Tenaga Ahli Dalam proses penyusunan RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA, perlu melibatkan sejumlah tenaga ahli yang terdiri dari tenaga ahli inti, tenaga ahli tambahan dan pendukung yang dapat saja bervariasi, tergantung karakter daerah dan jenis pariwisata yang akan dikembangkan, dan atau skala pengembangannya. Tenaga ahli inti dapat terdiri dari:
1.Ahli Perencanaan Kepariwisataan;
2.Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota;
3.Ahli Ekonomi Pembangunan;
4.Ahli Pemasaran;
5.Ahli Industri Pariwisata;
6.Ahli Sosial Budaya;
7.Ahli Transportasi;
8.Ahli Lingkungan;
9.Ahli Kelembagaan. Tenaga ahli lain dapat bervariasi tergantung konteks daerah yang bersangkutan, seperti:
1.Ahli Kehutanan, Kelautan, Geologi, Pertanian;
2.Ahli Arsitektur Lansekap atau Rancang Kota;
3.Ahli Sejarah;
4.keahlian lainnya, disesuaikan dengan kondisi daerah. www.jdih.kemenparekraf.go.id Tenaga pendukung antara lain: drafter, staf administrasi, operator komputer, surveyor, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. C. Jangka Waktu Penyusunan Untuk menyusun RIPPARPROV atau RIPPARKAB/KOTA diperlukan waktu yang cukup untuk pengerjaannya. Periode waktu penyusunan rencana paling sedikit 150 hari kerja, serta penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah paling sedikit 60 hari kerja. Konsultan yang bertanggung jawab, tak akan menyanggupi untuk melaksanakan penyusunan RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA dalam 1-2 bulan saja, terlebih jika wilayahnya cukup luas dan aksesibilitas yang tidak terlalu baik. Aparat sebagai pemberi tugas yang bertanggung jawab juga tak akan merencanakan kegiatan penyusunan RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA untuk selesai dalam dua bulan. Mempercepat waktu pelaksanaan, mempunyai konsekuensi yang seringkali fatal, mengakibatkan kualitas rencana yang rendah, dan atau tidak efektifnya rencana. D. Sistem Pelaporan Pelaporan penyusunan RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA hendaknya dilakukan sedikitnya 4 (empat) kali dan dijadwalkan, sebagai berikut:
1.Laporan Pendahuluan Laporan pendahuluan berisi tanggapan dan penjabaran terhadap Kerangka Acuan Kerja, yang menjelaskan bagaimana pekerjaan akan dilaksanakan, termasuk pendekatan perencanaan, metodologi atau kerangka umum pelaksanaan pekerjaan. Pelaporan pertama ini diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
2.Laporan Kemajuan Laporan kemajuan disampaikan setelah suatu tahap tertentu dilalui, diharapkan setidaknya sudah ada temuan dan analisis tentang potensi dan permasalahan kepariwisataan daerah, dan proyeksi awal. www.jdih.kemenparekraf.go.id Pelaporan kedua ini diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat perjanjian kerja sama ditandatangani.
3.Rancangan Laporan Akhir Laporan ini berisikan rumusan awal kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah untuk setiap aspek pengembangan, dilengkapi dengan peta, tabel, maupun gambar- gambar yang relevan. Pelaporan ketiga ini diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat perjanjian kerja sama ditandatangani.
4.Laporan Akhir Berisikan rumusan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah, serta isi naskah akademik yang telah disepakati bersama. Laporan akhir diselesaikan dalam jangka waktu sedikitnya 5 (lima) bulan sejak surat perjanjian kerja sama ditandatangani, dengan sistematika sebagai berikut: BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran 1.3 Keluaran 1.4 Ruang Lingkup 1.4.1 Lingkup Wilayah 1.4.2 Lingkup Materi 1.4.3 Lingkup Kegiatan 1.5 Metodologi 1.5.1 Kerangka Pendekatan 1.5.2 Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan 1.6 Jangka Waktu Perencanaan 1.7 Sistematika Pelaporan www.jdih.kemenparekraf.go.id BAB 2 KEPARIWISATAAN PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 2.1 Kepariwisataan Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2.2 Kepariwisataan Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Provinsi atau Kabupaten/Kota 2.3 Kepariwisataan Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam Kebijakan dan Pembangunan Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota BAB 3 KONDISI WILAYAH PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 3.1 Kondisi Fisik 3.2 Sejarah Sebagai Potensi Pariwisata 3.3 Kekayaan Ekologis Sebagai Potensi Pariwisata 3.4 Kondisi Sosial Budaya Sebagai Potensi Pariwisata 3.5 Perekonomian BAB 4 PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA 4.1 Daya Tarik dan Sumber Daya Wisata (khusus Kab/Kota) 4.2 Fasilitas Pariwisata 4.3 Fasilitas Umum Pendukung Pariwisata 4.4 Aksesibilitas Pendukung Pariwisata 4.5 Prasarana Umum Pendukung Pariwisata 4.6 Penduduk Sebagai Potensi Sumber Daya Manusia Pariwisata BAB 5 INDUSTRI PARIWISATA 5.1 Usaha Pariwisata 5.2 Usaha Kecil dan Menengah Pendukung Pariwisata www.jdih.kemenparekraf.go.id BAB 6 PASAR PARIWISATA DAN UPAYA PEMASARAN 6.1 Jumlah dan Perkembangan Pasar Wisatawan 6.2 Karakteristik Pasar Wisatawan 6.3 Upaya Pemasaran yang Dilakukan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota BAB 7 KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN 7.1 Sumber Daya Manusia Pariwisata 7.2 Asosiasi Pariwisata 7.3 Kelembagaan Pemerintah Terkait Pariwisata 7.4 Kelembagaan Lain Terkait Pariwisata BAB 8 PRINSIP DAN KONSEP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 8.1 Tantangan dan Isu Strategis Pembangunan Kepariwisataan 8.2 Prinsip Pembangunan Kepariwisataan 8.3 Konsep Pembangunan Kepariwisataan 8.4 Visi 8.5 Misi 8.6 Tujuan BAB 9 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 9.1 Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan 9.2 Strategi Pembangunan Kepariwisataan BAB 10 RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA 10.1 Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata 10.2 Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata BAB 11 PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN www.jdih.kemenparekraf.go.id
5.Naskah Akademik Naskah Akademik diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah dokumen RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA selesai dibuat. Naskah akademik dilengkapi dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, naskah akademik Peraturan Daerah harus memuat: BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Identifikasi Permasalahan 1.3 Tujuan Penyusunan Naskah Akademik 1.4 Metodologi Penyusunan Naskah Akademik 1.5 Struktur Isi Naskah Akademik BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 2.1 Kajian Teoritis 2.2 Kajian terhadap Asas-Asas Kepariwisataan dan Prinsip Prinsip Pembangunan Kepariwisataan 2.3 Kajian Kondisi Kepariwisataan Provinsi atau Kabupaten/Kota 2.4 Kajian terhadap Implikasi Penerapan Perda RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT 3.1 Kajian Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait Kepariwisataan di Pusat dan Provinsi atau Kabupaten/Kota 3.1.1 Peraturan Perundang-undanganan terkait Kepariwisataan di Tingkat Pusat 3.1.2 Peraturan Perundang-undanganan terkait Kepariwisataan di Tingkat Provinsi www.jdih.kemenparekraf.go.id atau Kabupaten/Kota 3.2 Keterkaitan Antara Perda RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA dengan Peraturan Perundang- undangan Lain 3.3 Dampak Perda RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA terhadap Peraturan Perundang-undangan Lain BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 4.1 Landasan Filosofis 4.2 Landasan Sosiologis 4.3 Landasan Yuridis BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 5.1 Jangkauan Peraturan Daerah RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA 5.2 Arah Pengaturan 5.3 Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA BAB 6 PENUTUP DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN (Rancangan Peraturan Daerah tentang RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA)
6.Rancangan Peraturan Daerah tentang RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA Menjadi bagian dari Naskah Akademik. E. Format Penyajian Format Penyajian RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA disajikan dalam bentuk:
1.Dokumen RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA, yang berisi: a) Data dan analisis, berisi himpunan data kepariwisataan dan hasil analisis mengenai kondisi, perkembangan, posisi, dan prediksi kepariwisataan daerah. www.jdih.kemenparekraf.go.id Buku Data dan Analisis dilengkapi dengan: 1) Peta-peta kondisi terakhir kepariwisataan berskala 1:50.000; 2) Data strategis dan hasil pengolahan data yang digunakan dalam menganalisis kondisi, perkembangan, posisi, dan prediksi kepariwisataan daerah; dan 3) Daftar pustaka referensi yang digunakan dalam proses analisis. b) Rencana, berisi arahan pengembangan kepariwisataan daerah, yang memuat prinsip-prinsip, visi dan misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program pembangunan kepariwisataan. Buku Rencana dilengkapi dengan: 1) Peta-peta rencana pengembangan kawasan pariwisata berskala 1:50.000; 2) Daftar pustaka referensi yang digunakan dalam proses analisis; 3) Daftar nama anggota tim penyusun beserta latar belakang pendidikan/kompetensinya; 4) Daftar nama tim pengarah penyusunan RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA; 5) Daftar peserta Focus Group Discussion (FGD) yang terlibat dalam diskusi penyusunan RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA; dan 6) Daftar narasumber yang memberikan masukan dalam proses penyusunan RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA.
2.Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA; dan
3.Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA. www.jdih.kemenparekraf.go.id TABEL JANGKA WAKTU PENYUSUNAN RIPPARPROV DAN RIPPARKAB/KOTA KEGIATAN HARI KE- 1-10 11- 20 21- 30 31- 40 41- 50 51- 60 61- 70 71- 80 81- 90 91- 100 101- 110 111- 120 121- 130 131- 140 141- 150 Persiapan Pengumpulan data Diagnosis awal Perumusan prinsip- prinsip Perumusan visi dan misi Perumusan tujuan Analisis, prediksi, proyeksi Sintesis Perumusan kebijakan, strategi, rencana, program Perumusan mekanisme pengendalian pembangunan kepariwisataan www.jdih.kemenparekraf.go.id KETENTUAN PENUTUP Pedoman Penyusunan RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA ini merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota. MENTERI PARIWISATA ttd. ARIEF YAHYA www.jdih.kemenparekraf.go.id