DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Hak dan Kewajiban Anak; Indikator; Penyelenggaraan; Kelembagaan; Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Kapanewon, dan Pemerintah Kalurahan; Peran Serta Masyarakat; Pelaporan; Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
2.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
3.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4.Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
5.Perencanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam Penyelenggaraan KLA.
6.Pra Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pra- KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan Penyelenggaraan KLA.
7.Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan Penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
8.Evaluasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah Penyelenggaraan KLA dengan tujuan kebijakan KLA.
9.Deklarasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak dalam mengawali Penyelenggaraan KLA.
10.Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
11.Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjunya disingkat UPT PPA adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
12.Profil Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
13.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten Gunungkidul yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
14.Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Penilaian Mandiri KLA adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui status Kabupaten sebelum memulai Penyelenggaraan KLA.
15.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16.Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang terdiri dari organisasi keagamaan, profesi, swasta, sosial, politik, dan organisasi lainnya.
17.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
18.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
19.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
20.Dunia Usaha adalah usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang terus menerus dan mengalami perkembangan dari masa ke masa, baik yang berbentuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar.
21.Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.
22.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
24.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
25.Daerah dalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan KLA.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
1. a.menjamin terpenuhinya pelindungan dan pemenuhan hak Anak;
2. b.mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan Anak di Daerah; dan
3. c.mengintegrasikan potensi sumber daya manusia dan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga, lembaga pendidikan, Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam pemenuhan hak Anak.

Pasal 3

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.nondiskriminasi;
b.kepentingan terbaik bagi Anak;
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
d.penghargaan terhadap pandangan Anak; dan
e.tata pemerintahan yang baik.

Pasal 4

Strategi Penyelenggaraan KLA meliputi:

a.peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
b.peningkatan peran dari orang perseorangan, lembaga perlindungan Anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, Keluarga, Media Massa, Dunia Usaha, dan Anak, melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi; dan
c.peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 5

Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang meliputi:

a.mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
b.mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
c.menguatkan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
d.memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
e.mengutamakan pemenuhan hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
f.memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

BAB II

KEBIJAKAN PENCAPAIAN KABUPATEN LAYAK ANAK A. Prinsip Prinsip Kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) disusun mendasarkan pada prinsip dasar hak anak menurut Konvensi Hak- Hak Anak dan kaidah reformasi birokrasi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Hak Anak yang dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari Orang Tua, Keluarga, dan Masyarakat meliputi:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5. e.hak perlindungan khusus.
(2)Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.hak atas nama sebagai identitas diri;
2. b.hak atas status kewarganegaraan;
3. c.hak untuk berpartisipasi menyatakan dan didengar pendapatnya;
4. d.memiliki kebebasan berkumpul dan berorganisasi;
5. e.mendapat kesempatan mengembangkan kepemimpinan melalui organisasi;
6. f.memeluk agama dan beribadah sesuai agama; dan
7. g.hak untuk menerima, mencari dan memberikan informasi.
(3)Hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan termasuk bagi Anak penyandang disabilitas;
2. b.hak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran;
3. c.hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri atau Wali;
4. d.berhak diasuh dalam suasana Keluarga yang harmonis; dan
5. e.mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal Orang Tua tidak memungkinkan mengasuh Anak.
(4)Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.hak untuk memperoleh gizi yang baik sejak masih dalam kandungan, bawah lima tahun, dan Anak;
2. b.hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
3. c.hak untuk memperoleh akses air bersih dan sanitasi layak;
4. d.hak untuk memperoleh lingkungan yang bebas dari asap rokok;
5. e.memperoleh akses jaminan sosial; dan
6. f.mendapatkan dukungan kesejahteraan ketika orang tuanya tidak mampu secara ekonomi.
(5)Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sejak masih dalam kandungan, bawah lima tahun, dan Anak;
2. b.hak untuk memperoleh lingkungan sekolah yang ramah Anak;
3. c.hak untuk memperoleh sarana transportasi yang memadai bagi Anak sekolah;
4. d.hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, dan berkreasi demi pengembangan diri; dan
5. e.hak untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam ilmu pengetahuan, olahraga, seni, dan budaya.
(6)Hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.Anak dalam situasi darurat;
2. b.Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. c.Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. d.Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. e.Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. f.Anak yang menjadi korban pornografi;
7. g.Anak dengan human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome;
8. h.Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
9. i.Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
10. j.Anak korban kejahatan seksual;
11. k.Anak korban jaringan terorisme;
12. l.Anak Penyandang Disabilitas;
13. m.Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. n.Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. o.Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 7

Setiap Anak wajib:

a.menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya;
b.menghormati pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan yang berbeda;
c.menghormati Orang Tua, Wali, guru, dan orang yang lebih tua;
d.menjaga kehormatan diri, Keluarga, dan Masyarakat;
e.mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
f.melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan; dan
g.menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan ketentraman lingkungan.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Mekanisme Pemantauan Pemantauan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Pemantauan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) dapat dilakukan melalui:

Pasal 8

(1)Indikator KLA terdiri atas:
1. a.kelembagaan; dan
2. b.klaster KLA.
(2)Indikator kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri atas:
1. a.adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan di Daerah yang mengatur tentang KLA;
2. b.penguatan kelembagaan KLA; dan
3. c.peran Lembaga Masyarakat, lembaga pendidikan, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
(3)Indikator klaster KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.klaster hak sipil dan kebebasan;
2. b.klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5. e.klaster perlindungan khusus Anak.
(4)Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RAD KLA.

Pasal 9

Pemenuhan indikator adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a berupa penyusunan Peraturan Daerah tentang KLA.

Pasal 10

Pemenuhan indikator penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat berupa:

a.fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA;
b.penyusunan RAD KLA;
c.pembaruan Profil KLA;
d.pembentukan dan penguatan fasilitator KLA;
e.penyusunan materi komunikasi, informasi, dan edukasi KLA;
f.penguatan Indikator KLA;
g.fasilitasi pemberdayaan Anak di kalurahan;
h.pelatihan bagi sumber daya manusia perlindungan Anak terpadu berbasis Masyarakat tentang perlindungan Anak, termasuk eksploitasi seksual Anak melalui media online;
i.pembentukan dan fasilitasi pembentukan UPT PPA;
j.penyiapan sistem data terpadu terintegrasi sesuai indikator KLA; dan
k.fasilitasi lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pemenuhan indikator peran Lembaga Masyarakat, lembaga pendidikan, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c berupa:

a.fasilitasi pembentukan asosiasi perusahaan sahabat Anak Indonesia Daerah;
b.fasilitasi penguatan peran pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga melalui 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
c.fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas jaringan media peduli Anak Daerah;
d.pembentukan tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar panti sosial; dan
e.fasilitasi penguatan pelembagaan pengarusutamaan Hak Anak bagi:
1. 1.forum lembaga profesi;
2. 2.media;
3. 3.organisasi keagamaan;
4. 4.organisasi kemasyarakatan; dan
5. 5.akademisi dan lembaga riset

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…