DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halamhera Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, adalah sesuai Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Nomor l7OlO7/2O27 tanggal 18 Juni 2O'2I tentang Persetujuan DPRD Kab. Halmahera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat menjadi Perat.uran Daerah, Surat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 061.1|IS22|SETDA tanggai 7 Juli 2027 perihal: Penyampaian Hasil trvaluasi Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah dan Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Hatrmahera Barat Nomor L7Ollll2O21 tanggal 4 Agustus 2027 tentang Pelaksanaan Hasil Evaluasi Perubahan Nomenklatur Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halrnahera Barat serta Nomor Register Gubernur Maluku Utara Nomor: 188.34|S3/B.HUKUM tanggal 10 Agustus 2021 Perihal: Pemberian Nomor Register Ranperda Kabupaten Halmahera Barat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Perat-uran Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun '2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten HaLmahera Barat. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang; 2, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku IJtara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat; x. _)_

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4.Undang-undang Nomor LT Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara sebagaimana diubah dengan PtrRPU Nomor 1 Tahun '2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2OL9 (COVID- 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasion al dan I atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2O'2O tentang Kebljakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 201.4 tentang Aparatur Sipil Negara; B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah;
9.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Ke{a;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20ll tentang Penilaian Prestasi Ke4'a Pegawai Negeri Sipil; l l.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah; l2.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun '2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ; l3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2A2l tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; l4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2Ol9 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2Ol9 tentang Pedoman Nornenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan KabupateflKota; lT.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2Ol9 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; lS.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2O2l tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; l9.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAI(ILAN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN HALMATIERA BARAT dan BUPATI HALMAHERA BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAtrRAH KABUPATtrN HALMAHERA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PtrMBtrNTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATtrN HALMAHERA BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dafam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukal dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hatnahera Barat diubah dan diganti dengan rincial : A. Ketentuan Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan hurrf d diganti dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari: a) Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tipe A b) Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tipe B c) Inspektorat Daerah Kabupaten Halmafuera Barat fipe A d) Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari ;

1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dal Kebudayaan;
2.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Tlpe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB;
3.Dinas Penrmahan, Kawasan Permukiman dan Llngkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusa! pemerintahan bidang Pemmahan, Kawasan Permukiman dan Linglungaa Hidup;
4.Dinas Satua:r Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusarl kebakaran;
5.Dinas Soslal, Pemberdalraan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahar" bidang Sosial, Pemberda5raan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6.Dinas Pekerjaal Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekeg'aan Umum dan Penataan Ruang;
7.Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakal urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
8.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM; 9- Dinas Penanaman Modal dan Pela5ranan Terpadu Satu Pintu, menyeleuggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Tetpadu Satu Plntu;
10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerinta-han Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
11.Dinas Pariwiseta dan Kepemudaan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusarr pemerintahan bidang Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga;
12.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan fipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukal dal Pencatatan Sipil;
14.Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kominfo, Statistik dan Persandian;
15.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahal bidalg Kelautan dan Perikanan;
16.Dinas Pettanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidaug Pettanian dan Ketahanan Pangan; B. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 12

(1)Untuk meleks6naksn urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan PoliUk Daerah, maka dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah fipe A. C. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 14

Pada saat m.ulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. D. Ketentuan Pasal 15 cabut dan disisipkan 1 (satu) pasal yaitu pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pemerintah Daerah segera merealisasikan penyederhanaan Birokrasi dan penyetaraan Birokrasi sebagaimana jadwal yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Ditetapkan di : Jailolo Pada talggal : 16 Agustus 2027 BUPATI IIALMATIPRA BARAT , K/ JANIES UANG Diundangkan di : Jailolo pada tanggal : 16 Agustus 2A2L SEKRETARIS DATRAH KABUPATEIIT HALMNIERA BARAT, M. SYATI ABD. RADJAI( Nomor Register Pemeintah Propinsi Maluku Utara ( 2 / 2O21) Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2O2l Nomor 2 Saliruan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Organisasi t Daerah Kab. Halmahera Barat Asisten Bid, Pem & Adm Umum Staf Sahli Bid. Hukpol K. Lalomo, S.fI., LL.M. d PENJILASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEI{ HALMAHERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2O2L TETTAilG PERUBAIIAN ATAS PERATURAN DAERAII NOMOR 6 TAIIIIN 2016 TIITTTANG PEMBENTUKAN DAIIT SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN I{ALMATIIRA BARAT I. UMUM bahwa mencennati perubahan beberapa regulasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah, dan memperhatikan kondisi keuangan daerah yang sedang mengnlami delisit dan Pendapatan Asli Daerah yang stagnan serta dinamika situasi kondisi terkini sebagai dampak marebaknya wabah pandemic Covid-19 (dilakukan Refoatsing anggaran oleh Pemerintah Pusat) yang berimplikasi merosotnya perputaran ekonomi masyarakat cenderung menurun, maka guna elisiensi Anggaran Pendapatan dal Belanja Daerah dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahal Daerah perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah untuk diubah dan disesuaikan sehingga mencerrninkan sebuah Organisasi Perangkat Daerah "Hemat Stnrktur Kaya f.ungsi'; II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15A

Cukup jelas Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2O2l Nomor : 2

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15A

Pasal 2

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15A

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15A

Pasal 2

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15A

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2022