DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Selatan No. 04 Tahun 2015

Nomor: 04
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. maksud dan tujuan; c. prinsip penyertaan modal; d. bentuk penyertaan modal daerah; e. penyertaan modal; f. tata cara penyertaan modal; g. pembinaan dan pengawasan; h. pengendalian; i. pemeriksaan; j. hak dan kewajiban; k. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari X Bab dan 19 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha Perusahaan Daerah Prima Niaga HaJmahera Selatan guna meningkatkan pelayanan dan pengembangan ekonomi kepada masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan, maka perlu pengembangan Scirana dan prasarana serta ekspansi usaha;
b.bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah dan/atau BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan diserahkan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah; ^
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Kepada Perusahaan Daerah Prima Niaga Halmahera Selatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahian 1969 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RepubliV Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
3.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara,<iKabupaten Bum dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahim 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahim 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara R.L Tahun 200*4 Nomor 66, Tgimbahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerimtah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Thim 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahxm 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara R,I. Nomor 4576);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahim 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara R.I. Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahim 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lemabaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4737);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4738);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara R.I. Noiiior 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembarab Negara R.I. Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5261);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan T^un 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 ); Dengan Persetujuan Bersama DKWAN PERWAKILAN RAKYAT DABRAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN dan BUPATI HALMAHERA SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN KEPADA PERUSAHAN DAERAH PRIMA NIAGA HALMAHERA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMTJM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
3.Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang tugas dan fungsinya terkait dengan Penyertaan Modal
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
8.Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah satuan keija pengelola keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
9.Barang MUik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
10.Badan Usaha Miiik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari Badan Usaha Milik Daerah.
11.Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
12.Perusahaan Daerah Prima Niaga Halmahera Selatan yang selanjutnya disebut PD Prima Niaga Halmahera Selatan BABn MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
(2)Manfaat ekonomi, sosial, dan/ataumanfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
1. a.Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga, dan pertumbuhan nilai tambah PD Prima Niaga Halmahera Selatan;
2. b.Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. c.Peningkatan penerimaan 'daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
4. d.Peningkatan penyerapan tenaga keija sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
5. e.Peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai akibat dari penyertaan modal;
6. f.Peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat; dan
7. g.Peningkatan dukungan terhadap program pemerintah daerah.

Pasal 3

(1)Penyertaan modal daerah kepada PD Prima Niaga Halmahera Selatan bertujuan untuk :
1. a.meningkatkan pelayanan perdagangan antar pulau kepada masyarakat;
2. b.Investasi secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk dipeijualbelikan atau tidak ditarik kembali;
3. c.mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
4. d.memberikan kontribusi bagi Pendapatam Asli Daerah (PAD).
(2)Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan dalam rangka peningkatan pengembangan usaha PD Prima Niaga Halmahera Selatan, Peningkatan cakupan layanan perdagangan, Peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas serta Peningkatan kinexja PD Prima Niaga Halmahera Selatan.

BAB III

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1). Penyertaan Modal Daerah kepada PD Prima Niaga Halmahera Selatan dialokasikan melalui anggaran pembiayaan daerah.
(2). Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat {social oriented).

BAB IV

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

(1)Penyertaan modal pada PD Prima Niaga Halmahera Selatan dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang yang belum dipisahkan dari kekayaan pemerintah daerah
(2)Penyertaan modal dalam berbentuk uang pada PD Prima Niaga Halmahera Selatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD yang dialokasikan pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan
(3)Penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

BAB V

PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Sumber dana penyertaan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(2)Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD
(3)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)hams mendapat persetujuan bersama DPRD Halmahera Selatan dan Bupati
(4)Persetujuan bersama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah;

Pasal 7

(1)Penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2014 pada PD Prima Niaga Halmahera Selatan sebesar Rp. 14.250.000.000 ( Empat Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui nilainya dari penyerahan asset sejak dibentuknya PD Prima Niaga Halmahera Selatan Pasal 8
(1). Besaran tambahan penyertaan modal daerah kepada PD IMma Niaga Halmahera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
(2)Pemerintah daerah dapat mengusulkan Tambahan atau Pengurangan besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
(3). Pemerintah Daerah dapat melakukan tambahan penyertaan modal sesuai kebutuhan permodalan PD Prima Niaga Halmahera Selatan setiap tahun anggaran. f ^

Pasal 9

Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dianggarkan dalam akun pembiayaan dengan kelompok pengeluaran pembiayaan pada jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD Prima Niaga Halmahera Selatan. Petssl 10

(1)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), merupakan kekayaan yasg dipisahkan
(2)Penyertaan medal daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5' ayat (2 ), dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD tahun 2015 sampai dengan 2017 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 11

(1)Penyertaan modal daerah dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan kineija atau pengembangan usaha PD Prima Niaga Halmahera Selatan
(2)Rencana usulan penyertaan modal daerah merupakan bagian dari rencana bisnis PD Pnma Niaga Halmahera Selatan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.
(3)Dalam mengusulkan penyertaan modai daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyusim rencana usaha {bussiness plan), guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
(4)Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisis finansial serta dilampiri dokumen pendukung seperti profU perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kineija serta dokumen hukum.
(5)Direksi menyampaikan usulan pencairan penyertaan modal daerati kepada Bupati melalui SKPKD dengan melampirkan saran dan pertimbangan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
(6)Penyertaan- modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dibuat dalam Perjanjian Keijasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak PD Prima Niaga Halmahera Selatan, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
1. a.Identitas masing-masing pihak ;
2. b.Jenis dan nilai modal saham para pihak ;
3. c.Bidang Usaha ;
4. d.Perbandingan Modal ;dan
5. e.Hak, Kewajiban dan Sanksi-sanksi.
(7)Syarat-syarat penyertaan modal daerah pada Penisda Prima Niaga Halmahera Selatan ditetapkian lebih lanjut oleh Bupati. Bupati menunjuk Tim yang tercfin dari instansi terkait guna melakukan tela^M atas usulan penyertaan modal daerah, mencakup aspek legal, administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD. BAB vn PEMBINAAN DAN PEGAWASAN

Pasal 12

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Penisda Prima Niaga H&Jmshffrs yang nienerima p^sjycrtaan modal daerah

(1)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur akademisi dan unsur tokoh masyarakat
(2)Penunjukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memahami kewirausahaan secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…