Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mengemban mandat untuk menyelenggarakan otonomi daerah, bertujuan mewujudkan masyarakat yang lebih baik, beradab, dan penuh berkah. Lembaga ini memiliki signifikansi krusial dalam merevitalisasi kebersamaan, kedamaian, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai pelayanan dasar dan pembangunan berkelanjutan. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan, dengan fokus pada reformasi birokrasi, peningkatan kualitas layanan jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan ekonomi daerah berbasis budaya dan infrastruktur kepulauan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mengemban mandat penting untuk menyelenggarakan otonomi daerah, bertujuan mewujudkan masyarakat yang lebih baik, beradab, dan penuh berkah. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam merevitalisasi kebersamaan dan kedamaian masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup melalui pelayanan dasar. Mandat ini juga mencakup pembangunan berkelanjutan dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya setempat.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan daerah. Dalam regulasi, fokusnya adalah peningkatan kualitas sistem pelayanan pemerintahan yang bersih dan berbasis reformasi birokrasi. Pelayanan publik meliputi revitalisasi jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi seluruh warga.
Program strategis pemerintah daerah ini, yang dikenal sebagai "Sapta Cita", mencakup tujuh intervensi utama. Mulai dari revitalisasi kebersamaan masyarakat, peningkatan kualitas birokrasi, hingga kemandirian ekonomi berbasis budaya dan pengembangan infrastruktur kepulauan. Intervensi konkret terlihat dari panen perdana udang vaname, pelatihan kepemimpinan, serta bantuan kepada anak stunting dan ibu hamil.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan turut berkontribusi dalam isu nasional melalui partisipasi aktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi, seperti yang terlihat dari rapat koordinasi MCP KPK. Selain itu, komitmen terhadap program nasional penanganan stunting ditunjukkan dengan pemberian bantuan kepada kelompok rentan. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga menegaskan dukungan terhadap nilai-nilai kebangsaan.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk berbagai layanan esensial, mulai dari pelayanan publik terkait jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan, hingga pengurusan perizinan. Masyarakat juga dapat mengakses informasi APBD, berpartisipasi dalam program pembangunan, atau menyampaikan pengaduan terkait tata kelola pemerintahan. Kantor melayani pada jam kerja Senin-Jumat untuk berbagai keperluan tersebut.
Sebagai kesimpulan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan adalah lembaga vital dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah berkelanjutan. Dengan visi "Bersatu Mengembalikan Senyum Halmahera Selatan" dan panduan "Sapta Cita", pemerintah daerah ini berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, ekonomi, SDM, dan infrastruktur, sambil melestarikan budaya. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan otonomi daerah ini.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2015
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dengan menetapkan bahasa istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum; Pemilihan Kepala Desa; Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Desa; Kampanye; Pemungutan dan Penghitungan Suara; Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan; Pengawasan Pemilihan; Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; Masa Jabatan Kepala Desa; Pemberhentian Kepala Desa; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-Lain.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Selatan No. 04 Tahun 2015
Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. maksud dan tujuan; c. prinsip penyertaan modal; d. bentuk penyertaan modal daerah; e. penyertaan modal; f. tata cara penyertaan modal; g. pembinaan dan pengawasan; h. pengendalian; i. pemeriksaan; j. hak dan kewajiban; k. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari X Bab dan 19 Pasal.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 2016-2021 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang RPJM Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 2016-2021 adalah kerangka yang merupakan dasar bagi pengelolaan pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, pelaku bisnis dan sektor swasta, serta seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan Kabupaten Halmahera Selatan di segala bidang.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penetapan dan Penegasan Tapal Batas; Tim Penetapan dan Tapal Batas Desa; Pengesahan Batas Desa, Penyelesaian Perselisihan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini Diatur Tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN INVESTASI DAERAH DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, Dengan Menetapkan Bahasa Istilah Yang Digunakan Dalam Peraturannya Tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN BENTUK, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB, PENGELOLAAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Sewa Alat Berat Milik Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Retribusi; Sanksi Administrasi; Pengawasan; Penyidikan; Ketentuan Pidana.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2015
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Penyertoran Modal Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan kepada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT.BPRS) Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan; Prinsip Penyertaan Modal; Bentuk Penyertaan Modal Daerah; Penyertaan Modal; Tata Cara Penyertaan Modal; Pembinaan dan Pengawasan; Pengendalian; Pemeriksaan; Hak dan Kewajiban.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 32.A Tahun 2022
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN BELANJA SUBSIDI ANGKUTAN LAUT