DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu sumber dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme l Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815 );
4.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.J. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.1. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor 3961); TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2020 ~./ '~~ BUPATIHALMAJIERASELATAN PROVINS! MALUKU UTARA , . .-t .•
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan {Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 5587} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);J
10.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin tah Dae rah Kepada Pernerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lernabaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik fndonesia Nomor 5161);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 73, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 6041);
14.Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2.Pemerintah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah.
3.Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
4.Dewan Perwakilan Ra at Da rah

Pasal 1

1.Ketentuan dalam Pasal 1 Angka 5 dan angka 6 diubah, diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka yakni 15a, angka 18 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor I Tahun 2012 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor l ] diubah sebagai berikut : Pasal l Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME MEMUTUSKAN : DEWAN PERWAKJLANRAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN dan BUPATI HALMAHERA SELATAN Dengan Persetujuan Bersama1.
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; · 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8 J;
5.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat PM fYI'SP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Selatan.
7.Kas Daerah adalah Kas Oaerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
8.Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejerus, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11.Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
12.Rek.lame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
13.Kawasan atau zona adalah batas-batas wilayah tertentu yang sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
14.Sarana Reklame adalah tempat/pemasangan satu atau lebih reklame.
15.Nilai Sewa Reklame adalah adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pernilik dan atau penyelenggara reklame dengan memperhatikan factor jenis bahan yang digunakan, lokasi pemasangan/nilai strategis, waktu/jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. 15a. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pernilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan rek.lame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan pernasangan dan transportasi dan lain sebagainya sarnpai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diijinkan.
16.Nilai Strategi L okasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame, berdasarkan criteria kepadatan dan pemanfaatan tataruang kota, untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
17.Kelas Jalan adalah pembagian jalan sesuai kriteria terlentu yang berdasarkan nilai strategis yang menimbulkan manfaat jalan tersebut untuk pemasangan media reklame;
18.Rekomendasi izin lokasi pemasangan titik reklame adalah Rekomendasi surat izin atas penyelenggara lokasi ti tik reklame yang dikeluarkan oleh Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP} Kabupaten Halmahera Selatan --- --- ------ --------------------------------,
19.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Sadan yang dapat dikenakan Pajak.
20.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan. meliputi pembayar pajak. pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21.Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga} bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang tcrutang.
22.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
23.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24.Pemungutan adalah sualu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, pencntuan besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetoran nya.
25.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
27.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang se\anjutnya disingkat SKPDN, adalah surat kctctapan pajak yang mcncntukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
28.Surat Keletapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjulnya disingkaL SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ a tau sanksi administratif berupa bunga dan / a tau denda.
30.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketctapan Pajak Dacrah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan
31.Surat Keputusan Kebcratan adalah surat kcputusan atas kcbcratan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungut.a.n oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32.Putusan Banding adalah putusan badan pcradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan an diaiukan oleh W ··
3.Ketentuan pasaJ 5 ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (Sa) dan ayat (Sb) sehingga keseluruhan pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(l)Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame.

(2)0bjek Pajak sebagairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Reklame pa pan/ billboard/ videotron/ megatron dansejenisnya; b, Reklame kain;
2. c.Reklame mclcka t, stikcr;
3. d.Reklame selebaran;
4. e.Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
5. f.Reklame udara;
6. g.Reklame apung;
7. h.Reklame suara;
  1. 1.Reklame film/ slide; dan
8. j.Reklame peragaan.
(3)Tidak termasuk sebagai ohjek Pajak adalah :
1. a.penyelenggaraan Reklame melalui internet, lelevisi, radio, warta harian, warts mingguan, warta bu1anan, dan sejenisnya;
2. b.labcl/mcrck produk yang mclckat pada barang yang dipcrdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. c.nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan kelentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
4. d.Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
5. e.Reklame yang bersifat sosial dan tidak bertujuan komersil Pasal 3
  1. 2.Ketentuan pasal 3 ayat 2 diubah, sehingga keseluruhan pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
  2. 33.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, pcnghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa ncraca dan laporan laba rugi untuk pcriodc Tahun Pajak terse but.
  3. 34.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  4. 35.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membual terang tindak pidana di bidang perpajakan dacrah yang tcrjadi scrta mcncmukan tcrsangkanya
  5. 6.Ketentuan pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan pasal 9 berbunyi sebagai berikut:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------
(1). Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender
(2). Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame diberikan Pasal 9

5.Ketentuan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

a.Produk rokok sebesar 25% (dua puluh lima persen)
b.Produk non rokok sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 6

4.Ketentuan pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan pasal 6 berbunyi sebagai berikut: NSPR = ((Jalur Jalan (bobot x skor) + Lokasi (bobot x skor) + Sudut Pandang (bobot x skor) x nilai satuan strategis reklame))

(6). Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai Dasar Reklame, Indeks Bahan dan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam suatu tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. NJOPR = (Luas Bidang Reklame x Harga Dasar Ukuran Reklame) + (Tinggi Reklame) x Harga Dasar Ketinggian Reklame (5.b). Besamya NSPR dihitung dengan rumus sebagai berikut : (5.a). Besamya NJOP dihitung dengan rumus : NSR NJOPR I NSPR
(2). Dalam hal rel<lame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Rel<lame.
(3). Dalam hal reklarne diselenggarakan servdiri , Nilai Sewa Reklame sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) dihitung dengan rnernperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
(4). Dalam hal Nilai Sewa Reklamc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5). Nilai Sewa Rel<lame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan rumusan sebagai berikut : NSR = Nilai Dasar Reklame x lndeks Bahan x luas Bahan x Jangka Waktu x Nilai strategis 2020 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah rm dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Pasal II (I] Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
1. a.SKPD;
2. b.SKPDLB; dan
3. c.Pcmotongan atau pcmungutan olch pihak kctiga bcrdasarkan kctcntuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa lndonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya
(1)Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak
(5)Keberatan yang tidak memenuhi persyarat:an sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan
(6)Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau Landa pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan

Pasal 19

7.Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

(1)Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2)Pemungutan Pajak meliputi kegiatan pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan, pelaporan dan penyitaan.
(3)Kegiatan pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPKAD sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)Tata cara pemungutan Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasa.1 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA ( NOMOR 2 TAHUN 2020 ) ILHAM ABUBAKAR. SH Nip. 19690307 200212 I 008 TTD KEPALA BAGIAN HUKUM Salinan Sesuai dengan aslinya LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR..J. M.M Diundangkan di Labuha pada yuiggal 10 Ac,C!'\.lstu.e 2020 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka I

Pasal 1

Cukup Jclas Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dapat terwujud terkait dengan substansi tersebut maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah mi, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaraannya semakin besar karena daerah dapat dengan m udah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Disamping itu juga akan mernberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. I. UMUM PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENT ANG BUPATIHALMAHERASELATAN PROVINS! MALUKU UTARA ~ . TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR J .. Angka 7

Pasal 19

Cukup Jelas Angka 6

Pasal 11

CukupJelas Angka 5 Pasal 9 Cukup Jelas Angka 4 Pasal 6 Cukup Jelas Angka 3

Pasal 5

Cukup Jelas Angka 2 Pasal 3 Cukup Jelas . .. '

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…