DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 21 Tahun 2016

Nomor: 21
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kedudukan, Tugas Pokok,dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Staf Ahli.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupate Halmahera Se]atan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 4 ayat ( 1) bahwa kedudukan,Susunan Organisasi Togas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di ~wahnya di tetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dae~h;
b.bahwa berdasarkan pertirnbarigan sebagaimana <:fimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;

1.Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten HaJmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); •
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nornor 5887).
5.Pera tu ran Meteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2016 ten tang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah.
6.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan; BUPI\TI HALMAHERA SELA TAN, DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAJ-IA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN BUPATIHALMAHERASELATAN PROVINSI MALUKU UT ARA ( 1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.

Pasal 4

Tugas Pokok Paragraf l I. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. " Pemerintah daerah adalah Bupati Halrnahera Selatan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pernerintah. ~- Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan.

4.Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan. :'i. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penveleriggara pemerintahan Daerah.
6.Sekretaris Daerah aclalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Sela tan.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Sadan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Se Iatan
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan I 0. lnspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Hal mah era Sela tan.
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
12.Sadan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan I 3. Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Halamahera Se Iatan Pasal ] KETENTUAN UMU M BAB r PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Menetapkan : MEMUTUSKAN : Asisten Bidang Administrasi Keuangan membawahi :

a.Bagian Umurn dan Perlengkapan, terdiri atas :
1. 1.Subbagian Tata Usaha;
2. 2.Subbagian Perlengkapan;
3. 3.Subbagian Rumah Tanggga.

BAB III

Staf Ahli

Pasal 7

Asisten Bidang Pemerintahan membawahi : a.Bagian Hukum, terdiri atas:

l.Subbagian Peraturan Perundang--undangan;
1. 2.Subbagian Dokumentasi Hukum;
2. 3.Subbagian Bantuan Hukum.
b.Bagian Tata Pemerintahan. terdiri atas :
1. 1.Subbagian Tata Pemerintahan;
2. 2.Subbagian Bina Wilayah;
3. 3.Subbagian Pertanahan.
c.Bagian Penyelenggara Sekretariat Korpri terdiri atas :
1. 1.Subbagian Umum dan Kerja Sama;
2. 2.Subbagian Olah Raga,Seni Budaya,Mental dan Rohani:
3. 3.Subbagian Usaha Bantuan Hukum dan Sosial. Pa.sal 6

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah yang membawahi Bagia n , dan Bagian terdiri dari Subbagian.
(2)Asisten Sekretaris Daerah terdiri dari :
1. a.Asisten Bidang Pemerintahan.
2. b.Asisten Bidang Adrninistrasi.
3. c.Asisten Bidang Pembangunan
(3)Asisten sebagaimana dimaksud ayat (2) berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 5

(2)Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(3)Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
1. a.Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. b.Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
3. c.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. d.Pelayanan adrninistratif dan pembinaan apara rur sipil negara pada intansi r:5aerah;dan
5. c.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
(4)Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
(5)Sekretaris Daerah berkeduclukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
(1)Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelavanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
(2)Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelerigarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai clengan kebutuhan.
(3)Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
1. a.Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. b.Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. c.Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan
4. d.Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRO.
(4)Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.
(5)Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentitan dengan keputusan bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi .

Pasal 10

Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bagian Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan l<epala Dae rah ini.

Pasal 9

b.Bagian Humas, yang terdiri dari :
1. 1.Subbagian Pelayanan lnformasi & Kehurnasan:
2. 2.Subbagian Dokumentasi Media;
3. 3.Subbagian Protokoler.
c.Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:
1. 1.Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
2. 2.Subbagian Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.
3. 3.Subbagian Pelayanan lnformasi dan Pengaduan. Asisten Bidang Pembangunan mernbawahi :
a.Bagian Ekonomi dan Pembangunan terdiri atas :
1. 1.Subbagian Perekonomian dan Pelaporan.
2. 2.Subbagian Administrasi Pembangunan.
3. 3.Subbagian Pengendalian lnflasi.

Pasal 8

b.Bagian Organisasi, terdiri atas :
1. 1.Subbagian Kelembagaan;
2. 2.Subbagian Ketatalaksanaan;
3. 3.Subbagian Pendayagunaan Aparatur.
c.Bagian Administrasi Keuangan , terdiri atas :
1. 1.Subbagian Program dan Anggaran.
2. 2.Subbagian Penatausahaan Keuangan.
3. 3.Subbagian Verifikasi dan Akuntansi. ( 1} lnspektorat merupakan unsur pengawas penjelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2} Inspektorat mernpunyai tugas membantu bupati mernbina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi ke ...ve nangan Daerah dan Tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(3)Jnspektorat dalam melaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud pada ayat
(2)menyelenggarakan fungsi :
1. a.Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. b.Pelaksanaan pengawasan internal terhadap k inerja dan keuangan melalui audit, reviu , evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. c.Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertent u atas penugasan bupati;
4. d.Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. e.Pelaksanaan administrasi inpektorat kabupaten dan
6. f.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
(4)Inspektorat dipimpin oleh lnspektur.
(5)lnspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudu kan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 13

Paragraf I Tuga.s Pokok:

Pasal 12

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Selatan tcrdiri dari:

a.Bagian Um urn, yang terdiri dari : I. Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan:
1. 2.Subbagian Rumah Tangga;
2. 3.Subbagian Protokoler dan Dokumentasi.
b.Bagian Keuangan, yang terdiri dari :
1. 1.Subbagian Perencanaan dan Anggaran ;
2. 2.Subbagian Pernbayaran:
3. 3.Subbagian Verivikasi, Pembukuan dan Laporan.
c.Bagian Perundang-Undangan, Persidangan dan Risalah. yang ierdiri dari :
1. 1.Subbagian Persidangan;
2. 2.Subbagian Risalah:
3. 3.Subbagian Perundang-Undangan.

Pasal 11

1.Dinas Pendidikan dan kebudayaan;
2.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3.Dinas Kesehatan;

Pasal 17

(I) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2)Dinas Daerah mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(3)Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menyelenggarakan fungsi :
1. a.Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya :
3. c.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingku p tugasnya;
4. d.Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
5. e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
(4)Dinas Daerah dipirnpin oleh Kepala Dinas.
(5)Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…