DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola, Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa, Pengawasan dan Sanksi, Ketentuan Lain-Lain.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; BUPATI HALMAHERA SELATAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA TENT ANG PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN NOMOR .;i .. TAHUN 2017 BUPATI HALMAHERA SELATAN ~ ....... ,. Mengingat Menimbang ... - '

6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pernerintahan dan kepentingan rnasyarakat dalam sistern Pernerintahan Negara Kesatuan
7.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pernerintah Desa yang rnernpunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk rnenyelenggarakan rumah tangga Desanya dan rnelaksanakan tugas dari Pernerintah dan Pernerintah Daerah.
9.Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat rnenetapkan dalam rangka rnelaksanakan peraturan Desa rnaupun Peraturan Kepala Desa. ·
1.Kabupaten adalah Kabupaten Halrnahera Selatan;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3.Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan;
4.Camat, adalah Perangkat Daerah yang rnernpunyai wilayah kerja di Kabupaten Halmahera Selatan;
5.Desa adalah kesatuan rnasyarakat hukum yang rnerniliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk rnengatur dan mengurus kepentingan rnasyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat seternpat yang diakui dan dihormati dalam sistern pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia; Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA. Menetapkan MEMUTUSKAN : l O. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang I Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang I Jasa di Desa;

9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jase/ Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaar dan Barang dan Jasa Pemerintah
8.Peraturan Pe!erintah Nornor 2f. Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694) '

(1)Ruang Lingkup pengaturan tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati irn adalah Pengadaan Barang/ Jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa.
(2)Pengaturan tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
2. b.pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang / jasa; dan
3. c.pengawasan, pembayaran, pelaporan dan serah terima.

Pasal 4

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/ J asa.

Pasal 3

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan dana APBDesa.

BAB II

MAKSUD,TUJUANDANRUANGLINGKUP

Pasal 2

12.Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13.Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara Swakelola maupun melalui Penyedia Barang/ Jasa.
14.Penyedia Barang/ Jasa adalah badan usaha a tau perorangan yang menyediakan barang/ jasa.
15.Swakelola adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/ atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
16.Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan Barang/ Jasa.
10.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

b.efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar- besarnya;
c.ekonomis yaitu menggunakan dana yang termurah untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
d.transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/ jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/ jasa yang berminat;
e.pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desa menuju kemandirian masyarakat;
f.gotong rotong yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
g.akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan Barang/Jasa di desa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a.efisien yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan;

Pasal 7

(1)Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa yang dianggap mampu.
(2)Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 6

( 1) Pengadaan Barang/ Jasa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola.

(2)Pengadaan swakelola sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
1. a.memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat;
2. b.dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat;
3. c.memperluas kesempatan kerja, dan
4. d.pemberdayaan masyarakat setempat.

BAB III

PRINSIP DANETIKA PENGADAANBARANG / JASA

Pasal 5

(3)Pengadaan Barang/ Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa, tidak termasuk dalam ruang lingkup dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terkahir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(1)Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
1. a.Menyusun dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan barang/jasa di desa pada tempat tempat strategis

Pasal 10

(4)Pemerintah Desa menyediakan honor kepada TPK.
(5)Nilai Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(1)Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
(2)TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa.
(3)TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lain pada desa setempat.
(4)Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Kepala Urusan Pembangunan dan/ atau Kepala Urusan lainnya yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
(5)Unsur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah ketua LKMD atau sebutan lain secara hirarkis yang aktif dan memiliki Kompetensi di bidangnya.
(6)Pengadaan barang/jasa di desa dilaksanakan oleh TPK yang d.itetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang keanggotaannya betjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang dengan susunan:
(1)Ketua;
(2)Sekretaris; dan
(3)Anggota.

Pasal 9

a.bertanggungjawab;
b.mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; serta
c.patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN KEGIATAN

Pasal 8

(1)Swakelola merupakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/ atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
(2)Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
(3)Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan kontruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/ a tau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara Swakelola. BABV PENGADAANBARANG/ JASA MELALUISWAKELOLA

Pasal 11

(3)Untuk membantu pelaksanaan tugas, TPK dapat menggunakan tenaga ahli/teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau swasta sesuai dengan keahlian dibidangnya.
(4)TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia Barang/ Jasa apabila:
1. a.belum tersedia anggaran .
2. b.melebihi pagu kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
3. a.memiliki integritas, disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
4. b.mampu mengambil keputusan, serta tidak pemah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5. c.menandatangani pakta Integritas;
6. d.tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Bendahara di Pemerintah Desa;
7. e.memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas / pekerjaannya.
(2)Untuk ditetapkan sebagai anggota TPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. b.menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos angkut pengambilan atas barang/ jasa yang akan diadakan.
2. c.menetapkan spesifikasi teknis barang/ jasa;
3. d.khusus pekerjaan Konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/ sketsa;
4. e.menetapkan penyedia Barang/jasa;
5. f.membuat rancangan Surat Perjanjian;
6. g.menandatangani Surat Perjanjian;
7. h.menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/ Jasa; dan
  1. 1.melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan Barang/ Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan.
(1)Untuk mendukung kegiatan Swakelola, pengadaan Barang/Jasa yang tidak dapat disediakan dengan cara Swadaya, dapat dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK.
(2)Tata cara pengadaan barang/ jasa dalam rangka mendukung kegiatan Swakelola sebagairnana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada BAB VI ketentuan Peraturan Kepala Daerah ini.
(3)Khusus untuk pekerjaan konstruksi, TPK:
1. a.menunjuk satu orang anggota sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/ pekerjaan;
2. b.dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/ a tau
3. c.dapat dibantu oleh pekerja (tukang dan/atau mandor).
(4)TPK wajib memonitor kemajuan fisik semua kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, selanjutnya dievaluasi setiap minggu.
(5)Khusus pekerjaan konstruksi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang/ J asa yang dilakukan secara Swakelola, TPK mengajukan pencairan dana kepada Kepala Desa terbagi tiga tahap yaitu:
1. a.tahap pertama senilai 40% (empat puluh perseratus) merupakan uang dimuka dari nilai pekerjaan untuk membiayai persiapan pelaksanaan kegiatan;
2. b.tahap kedua senilai 30% (tiga puluh perseratus) setelah TPK mempertanggungjawabkan 100% (seratus perseratus) dari nilai uang dimuka yang telah dipergunakan; dan
3. c.tahap ketiga senilai 30% (tiga perseratus) setelah TPK mempertanggungjawabkan 100% (seratus perseratus) dari nilai uang yang diminta pada tahap kedua yang telah dipergunakan.
4. d.bukti pembayaran dianggap sah setelah ada persetujuan dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengeloaan Keuangan Desa.
(6)TPK wajib mempertanggungjawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…