DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 156

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Bangunan Gedung dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Persyaratan Bangunan Gedung; Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Perizinan Bangunan; Retribusi; Pengawasan; Sanksi terhadap Pelanggaran; Penyidikan; Peraturan-Peralihan; Ketentuan Lain-Lain.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar bangunan gedung dapat menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung;
c.bahwa agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Bangunan Gedung; Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara R.I. Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 2043);
3.Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 54);
5.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
6.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara R.I. Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4247); 2
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059;
13.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5188);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara R.I. Tahun 1987 Nomor 12);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara R.I.Nomor 3957);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4532);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4593); 3
20.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lemabaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 82, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4737);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 21, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 5103);
23.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 66/ PRT/1993, tentang Teknis Penyelenggaraan Bangunan Industri dalam Rangka Penanaman Modal;
24.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/ PRT/ M/ 2006, tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
26.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/ KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
27.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/ KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
28.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/ KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
29.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
30.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/ PRT/ M/ 2006, tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 14 );
33.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 12);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2014 Nomor 2 );
35.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8 ); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN dan BUPATI HALMAHERA SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG BANGUNAN GEDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Hamahera Selatan.
2.Kepala Dearah adalah Bupati Halmahera Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Pemerintahan Daerah adalah Bupati Halamahera Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
6.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
7.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan.
8.Kepala Dinas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan.
9.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10.Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun.
11.Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun.
12.Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun.
13.Kapling/Pekarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
14.Mendirikan bangunan ialah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
15.Merobohkan bangunan ialah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan/atau konstruksi.
16.Garis sempadan ialah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kapling/pekarangan yang boleh dibangun dan tidak boleh dibangun bangunan. 5
17.Koefisien dasar bangunan (KDB) adalah bilangan pokok perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
18.Koefesien lantai bangunan (KLB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kapling /pekarangan.
19.Koefisien daerah hijau (KDH) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas daerah hijau dengan luas kapling/pekarangan.
20.Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.
21.Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan dalam mendirikan/mengubah bangunan .

Pasal 2

Fungsi Bangunan Gedung

(1)Fungsi bangunan gedung di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, digolongkan dalam fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus.
(2)Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara.
(3)Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.
(4)Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.
(5)Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan, kesehatan, laboratorium, Gelanggang Olah Raga dan pelayanan umum.
(6)Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh Menteri
(7)Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.
(8)Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Halmahera Selatan.
(9)Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dicantumkan dalam izin mendirikan bangunan.
(10)Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) harus mendapatkan persetujuan dan penetapan kembali oleh pemerintah daerah.

Pasal 3

Klasifikasi bangunan

(1)Menurut fungsinya, bangunan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.Bangunan rumah tinggal dan sejenisnya;
2. b.Bangunan keagamaan;
3. c.Bangunan perdagangan dan jasa;
4. d.Bangunan industri;
5. e.Bangunan pergudangan;
6. f.Bangunan perkantoran;
7. g.Bangunan transportasi;
8. h.Bangunan pelayanan umum;
9. i.Bangunan khusus; dan
10. j.Bangunan Bersejarah. 6
(2)Menurut umurnya, bangunan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.Bangunan permanen;
2. b.Bangunan semi permanen;
3. c.Bangunan sementara;
(3)Menurut wilayahnya, bangunan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.Bangunan di kota klasifikasi I;
2. b.Bangunan di kota klasifikasi II;
3. c.Bangunan di kota klasifikasi III;
4. d.Bangunan di kawasan khusus/tertentu;
5. e.Bangunan di pedesaan. (klasifikasi I, II, III dapat didasarkan pada radius terhadap pusat kota, atau berdasarkan fungsi wilayah, dan sebagainya, yang ditetapkan oleh Bupati)
(4)Menurut lokasinya, bangunan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.Bangunan di tepi jalan utama;
2. b.Bangunan di tepi jalan arteri;
3. c.Bangunan di tepi jalan kolektor;
4. d.Bangunan di tepi jalan antar lingkungan (lokal);
5. e.Bangunan di jalan lingkungan;
6. f.Bangunan di tepi jalan desa;
7. g.Bangunan di tepi jalan setapak;
8. h.Bangunan sesuai tipologi;
(5)Menurut ketinggiannya, bangunan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.Bangunan bertingkat rendah (satu s.d dengan dua lantai);
2. b.Bangunan bertingkat sedang (tiga s.d lima lantai);
3. c.Bangunan bertingkat tinggi (enam lantai ke atas);
(6)Menurut luasnya; bangunan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.Bangunan dengan luas kurang dari 100 m2;
2. b.Bangunan dengan luas 100 - 500 m2;
3. c.Bangunan dengan luas 500 – 1000 m2;
4. d.Bangunan dengan luas diatas 1000 m2.
(7)Menurut statusnya, bangunan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.Bangunan pemerintah;
2. b.Bangunan swasta.

BAB II

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 4

(1)Setiap bangunan gedung harus dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan, dan/atau dibongkar sesuai dengan persyaratan bangunan gedung, yang diatur dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan peraturan pelaksanaannya, termasuk pedoman dan standar teknisnya;
(2)Setiap bangunan gedung harus memenuhui persyaratan administrasi agar bangunan dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
(3)Setiap bangunan gedung harus memenuhui persyaratan teknis, baik persyaratan tata bangunan maupun persyaratan keandalan bangunan gedung, agar bangunan gedung laik fungsi dan layak huni, serasi dan selaras dengan lingkungannya;
(4)Pemenuhan persyaratan teknis disesuaikan dengan fungsi, klasifikasi, dan tingkat permanensi bangunan gedung. 7

Pasal 5

(1)Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai yang diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang meliputi;
1. a.Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
2. b.Status kepemilikan bangunan gedung; dan
3. c.Izin mendirikan bangunan gedung;
(2)Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau bagian bangunan gedung.
(3)Pemerintah daerah melakukan pendataan bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfatan.

Pasal 6

(1)Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf
1. a.adalah penguasaan atas tanah yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat sebagai tanda bukti penguasaan/ kepemilikan tanah, seperti hak milik, HGB, HGU, HPL, dan hak pakai, atau status hak atas tanah lainnya yang berupa girik, pethuk akta jual beli, dan akta/bukti ke-pemilikan lainnya.
(2)Izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a. pada prinsipnya merupakan persetujuan yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dan bangunan gedung.

Pasal 7

(1)Status kepemilikan atas gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b. merupakan surat keterangan bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil kegiatan pendataan bangunan gedung.
(2)Pendataan, termasuk pendaftaran bangunan gedung, dilakukan pada saat proses perizinan mendirikan bangunan gedung dan secara periodik, yang dimaksud untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, memberikan kepastian hukum tentang status kepemilikan bangunan gedung, dan sistem informasi.
(3)Berdasarkan pendataan bangunan gedung, sebagai pelaksanaan dari asas pemisahan horizontal, selanjutnya pemilik bangunan gedung memperoleh surat keterangan kepemilikian bangunan gedung dari Pemerintah Daerah.
(4)Dalam hal terdapat pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung, pemilik yang baru wajib memenuhui ketentuan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c adalah surat dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai dengan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
(2)IMB dimaksud untuk mengendalikan pembangunan dan pemanfatan bangunan gedung di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, dengan tujuan terjaminnya keselamatan penghuni dan lingkungan serta tertib bangunan;
(3)Orang, badan/lembaga sebelum mendirikan bangunan gedung di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, diwajibkan mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan IMB. 8

Pasal 9

Peruntukan lokasi

(1)Pembangunan dan pemanfatan bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur di dalam:
1. a.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan
2. b.Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Halmahera Selatan
3. c.Rencana Tata Ruang bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan;
(2)Peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan peruntukan utama, sedangkan apabila pada bangunan tersebut terdapat peruntukan penunjang agar berkonsultasi dengan BAPPEDA Kabupaten Halmahera Selatan dan atau unit lain yang ditunjuk oleh Bupati;
(3)Setiap pihak yang memerlukan informasi tentang peruntukan lokasi atau ketentuan tata bangunan dan lingkungan lainnya, dapat memperolehnya secara cuma-cuma pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan dan atau unit lain yang ditunjuk oleh Bupati;
(4)Untuk membangun di atas jalan umum, saluran, atau sarana lain, atau yang melintasi sarana dan prasana jaringan kota, atau di bawah/di atas air, atau pada daerah hantaran udara (transmisi) tegangan tinggi, harus mendapat persetujuan khusus dari Bupati.

Isi peraturan

Teks156PDFHirarki

Memuat teks peraturan…