DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 133

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dengan menetapkan bahasa istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum; Pemilihan Kepala Desa; Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Desa; Kampanye; Pemungutan dan Penghitungan Suara; Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan; Pengawasan Pemilihan; Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; Masa Jabatan Kepala Desa; Pemberhentian Kepala Desa; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-Lain.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentangfTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian ' Kepala Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.L Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RJ. Teihun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.L Nomor 3961);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan 3ula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.L Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.L Nomor 4264);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana teJah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5589);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 .Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4975);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah No'mor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lemabaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupsten/ Kota (L^i72baran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor ^ 82, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 , Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4826);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 23 Tahun QOOd' tentang tentang Pembentukan 53 (lima puluh tiga) Desa pada 7 (Tujuh) Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2006 Nomor 23);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang tentang Pembentukan Kecamatan- Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 8);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasai dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN dan BUPATI HALMAHERA SELATAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH K.\BUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6.Kecamatan adalah wilayah keqa camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
7.Camat adalah Kepala Kecamatan;
8.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa-masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tracfisionaf yang cfiakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan menguruskepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dein dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10.Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana penyelenggara pemerintahan desa.
11.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi daiampenye/enggaraan pemerintahan desa sebagaimana penyelenggara pemerintahan Desa.
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13.Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas- tugas pemerintah Desa.
14.Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Dess.
15.Pemilihan Kepala Desa adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka memilih Kepala Desa Deflnitif.
16.Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan hasil penjaringan ditetapkjin sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
17.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga masyarakat setempat dan sesuai peraturan yang berlaku.
18.Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD berdasarkan hasil penjaringan dan berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
19.C£^n sdsiah Colon K^pals D^sa ysng ditetapkan oJeh Panitia Pemilihan.
20.Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik secara administratif maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan para bakal Calon Kepala Desa.
21.Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Dese..
22.Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat dan/atau ditunjuk oleh Bupati untuk melaks^akan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
23.Pemilih adalah penduduk desa bersangkutaia dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa.

(1)Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan satu kali atau bergelombang.
(2)Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada hari yang samci di seluruh Desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan ;
1. a.Pengelompokan waktu berakhimya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan;
2. b.Kemampuan keuangan daerah;
3. c.Diusulkan tambahan terkait dengan kondisi wilayah
(4). Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(5)Waktu pelaksanaan pencoblosan pemilihan Kepala Desa di hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

Masa persiapan pemilihan meliputi:

a.Pemberitahuan oleh BPD kepada Kepala Desa mengenai berakhirrtya masa jabatan;
b.Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhimya masa jabatan kepala desa dilakukan secara teitulis;
c.Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahaan Desa dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan masa ahir jabatan oleh BPD;
d.Selain penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Desa juga menyampaikan laporan kepada BPD sebagai bentuk penvujudan pertanggung jawaban politik kepada masyarakat melaJui BPD.

Pasal 4

(1)Dalam hal pemilihan Kepala Desa Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Kabupaten.
(2)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
2. b.melaicukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten;
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan
(3)Selain tugas panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ada juga tugas dan wewenang lain yang selanjutnya di atur dengan Keputusan Bupati.
(4)Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. \
(1)BPD membentuk Panitia Pemilihan K^>ala Desa selembat-lambatnya 7 hari setelah pemberitahuan berakhimya masa jabatan Kepala Desa.
(2)Pembentukan Panitia Ftemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\/ terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orarv^ €eV3«fca5v&, \ d2s\ 2 (du£^ orang anggota, yang dipilih melalui rapat panitia dan ditetapkan dengan Keputusan BFD.
(3)Dalam hal pembentukan Panitia Psmilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BH) mer^rampaikan kepada Bupati melalui camat untuk disahkan dengan KepMt\isan
(4)Masa keija Panitia Ftemilihan Kepala Desa poling lama 6 (enam) bialan terhitung sejak tangg^l ditetapkan dan/ atau sampai der^an dilantiknya Kepala Desa terpilih. 6 Pasal 6
(1)Bagi anggota Panitia Bsmilihan Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugasnya atau mengundijrkan diri dari Panitia Pe;milihan Kepala Desa, maka BPD dapat menggpntikas^jAya <iengar\ k<eai\gg3taar\ yang lain dari unsur yang sama.
(2)Anggota Panitia yang tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), disebabkan karena:
1. a.Meninggal dur^;
2. b.Sakit yang tidak bisa melaksanakan tugas yang dibuktikan der^^n keterangan dokter,
(3)Pergantian Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya oleh BPD menyampaikan kepada Bupati melalui camat untuk disahkan dengan Keputusan Bupati. Bagan Kelima Per^aratan Panitia

Pasal 7

(1)'^arat menjadi Panitia Pilkades:
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.warga negiara Republik Indonesia;
3. c.sehatjasmani dan rohani;
4. d.berumur sekurang-kurangnya 25 (dua lima) tahun atau sudah pemah kawin;
5. e.bendomisiU di desa setempat;
6. f.terdaftar sebagai pemilih;
7. g.tidak menjadi pengurus Partai PoUtik;
8. h.tidak mencalonkan diri sebagai kepala desa dan menjadi tim sukses calon kepala desa; dan
9. i.memiliki komitmen kuat untuk men^akkan demokrasi dan besikap netral yang di buktikan dengan Surat Pemyataan secara tertulis.
(1)Menyelenggrakan Pemilihan Kepala Desa.
(2)Membentuk KPPS sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan ditingkat TPS.
(3)Dalam wzlajsh pemUihan dapat dibentuk 1 (satu) atau iebzh 7TS dan disesuaikan dengan gec^rafis desa setempat
(4)Pemilihan sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasariian asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adiL
(5)Dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pilkades bertaiTggungjanGbkepsda Bupati roeJiaJia? Camat

Pasal 9

(1)Panitia Pemilihan Kepala Desa sebag9i penyelenggara mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.merencanakan penyelenggaraan pemilihan;
2. b.melakukan pendaflaran pemilih;
3. c.menet£^kan daftar pemilih sementara dan pemilih tetap;
4. d.nienetapkan tata cam pdaks^ia^ pemilihan sesuai den^ tahapan yang diatur
5. e.menetapkan anggaran pemilihan kepala desa;
6. f.mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
7. g.menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan;
8. h.meneliti per^aratan calon kepala desa;
9. i.menet^kan calon kepala desa yang telahmemenuhif)ersyaratan;
10. j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
11. k.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
  1. 1.menetapkan caJon kepala desa terpilih menjadi kepala desa;
12. m.menyampaikan hasil penetapan calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat; Pasal lO Panitia Pilkades sebagai penyelenggara pemilihan berkevvajiban:
13. a.memperiakukan calon secara adil dan setara;
14. b.menet^kan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berteitan dengan penyeleng^raan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
15. c.menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan menyamp)aikan informasi kegjatannj^ kepada masyarakat;
16. d.memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
17. e.melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.
(1)Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Warga N^^ara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
(2)Pemifihsebagaimanadimaksudpadaayat(l) harus memeniohisyarat:
1. a.pada saat hari pemungutan suara sudah berumur 17 {tujuh beiasj tahun atau sudah/pemah kawin;
2. b.nyata-nyatatidaksedar^terganggujiwa/ingatannya;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
4. d.berdoimsSi di dserah pemSiih&n sekurang-kurangnya 6 (enam) buJan sebelum disahkannya daflar pemilih sementara yang dibuktikan der^an Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluai^ dan atau keterangan domisili dari kepala desa setempat
(3)Seorang warga N^ara Republik Indonesia yang telah terdaftar daJam daftar pemilih dan tidak Jagi memenvhi syarat sehagaimana diniaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya-

Pasal 12

(1)Bsmilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam F^sal 11 ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran,
(2)Seorang pemil^j hai^a didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih. 8

Pasal 13

(1)Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tin^al, pemilih tersebut hams menentukan 1 (satu) diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP)/ kartu keluar^ (KK) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pei^nilih.
(2)Pendaftaran pemilih dilakukan teriiadap warga ma^arakat antara lain:
1. a.memeniahi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah bemmur 17 (tujuh belas) tahun;
2. b.belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pemah kawin;
3. c.pembahan status an^ota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau pumatugas;
4. d.tidak terdaftar dalam hasil pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B);
5. e.telah merangggd dur^ia;
6. f.pindah domisili ke daerah lain; atau
7. g.pembahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian N^ara Republik Indonesia.
(3)Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia pemilihan kepaladesa menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara. Rasal 14
(1)Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pilkades pada tempat-tempat yang mudah dijan^cau masp^arakat dengan bantuan pctogas desa atau sebutan lainnya, petugas Rukun Tetangga atau Rukun Wai^ga atau sebutan lainnya imtuk mendapat tai^gapan masyarakat
(2)Jan^ca waktu pengumuman daftar pemilih sementara seba^imana dimaksud pada ^^t (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sqak berakhirrtya jangka waktu penyusunan daftar pemilih sementara.

Pasal 15

(1)Dalam jan^ca waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), pemilih atau anggota kehiaiga dapat meng^jukan usul perbaikan mengenai fjenulisan nama dan/atau identitas lainnya
(2)Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluai^ d^)at memberikan informasi yang meliputi :
1. a.PeiralShyax^ terdaftar svidahrnteranggpAdunia;
2. b.Pemilih sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
3. c.Pemilihyang terdaftar g^nda pada domisili yang berbeda;
4. d.Pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang bembah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. e.Pemilih yang sudah kawin di bawah umur 17 tahun; atau [. yangsudah tjscda&artstapisti!dBh tidak memenuhi syanat sebagai pemilih.
(3)Apabila usul perbaikan dan informasi seba^imana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)diterima, Panitia Pilkades s^era mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara dalam daftar pemilih tambahan. 9 PasaJ 16
(1)Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), secara aktif melaporkan kepada Panitia Pilkades didesa melalui pengurus RukunTetangga/Rukun Warga.
(2)Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (t^) hari.

Pasal 17

Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disahkan dan diumumkan menjadi daftar pemilih tetap oleh Panitia Pilkades.

Isi peraturan

Teks133PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981