DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penetapan dan Penegasan Tapal Batas; Tim Penetapan dan Tapal Batas Desa; Pengesahan Batas Desa, Penyelesaian Perselisihan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5495); 2
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Tapal Batas Desa;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN dan BUPATI HALMAHERA SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Hamahera Selatan.
2.Kepala Dearah adalah Bupati Halmahera Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Pemerintahan Daerah adalah Bupati Halamahera Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
6.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
7.Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai Peraturan perundang-undangan.
8.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelengara Pemerintahan Desa. 3 10.Pemerintah Desa adalah Penyelengaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Musyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang berseblahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
12.Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
13.Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan Manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi, dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
14.Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisa Wilayah penyelengaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa lain.
15.Penetapan Tapal Batas Desa adalah Proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang di sepakati bersama.
16.Penegasan Tapal batas Desa adalah Proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas Desa berdasarkan hasil penepan bersama;
17.Penataan adalah suatu penataan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas Desa.
18.Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan Manusia yang berada di bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi (dasar penetapan rupa Bumi tertentu.
19.Skala adalah Perbandingan ukuran jarak suatu unsurdi atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan di nyatakan dengan besaran perbandingan.
20.Peta Batas Desa adalah Peta yang menyajikan semua unsur batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya seperti Pilar batas, garis batas,toponimi perairan dan Transportasi.
21.Peta Batas Desa adalah Peta yang menyajikan unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
22.Prinsip-prinsip geodesi adalah Hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), perhitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajiaan informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran GPS, polygon, situasi detil, weterpas dan penampung melintang dan memanjang pada penyelengaraan batas wilayah.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN TAPAL BATAS

Pasal 2

Penegasan tapal batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis

Pasal 3

Penetapan tapal batas Desa di wujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang di pakai dan deliniasi garis batas secara katometrik diatas peta dasar.

Pasal 4

(1)Penegasan tapal batas Desa diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas serta pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu;
(2)Pembuatan peta garis sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan apabila kedua desa yang berbatasan menganggap perlu;
(3)Tahapan penegasan tapal batas Desa sebagai mana yang di maksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan;
(4)Setiap tahapan sebagai mana maksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.

Pasal 5

Prosedur penegasan tapal batas Desa sebagaimana di maksud dalam pasal (4) tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB III

TIM PENETAPAN DAN TAPAL BATAS DESA

Pasal 6

(1)Untuk menentukan batas Desa di Kabupaten Halmahera Selatan dibentukan Tim penetapan dan penegasan tapal Batas Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Selatan.
(2)Tim penetapaan dan penegasan tapal batas Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan tim penegasan tapal batas Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
(3)Keanggotaan tim penetapan dan penegasan batas Desa sebagai mana di maksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur intansi tekhnik terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari :
1. a.Kecamatan;
2. b.Pemerintahan Desa ; dan
3. c.Tokoh Masyarakat dari Desa-desa yang berbatasan.
(4)Unsur Instansi Tehnik terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara yaitu lain :
1. a.Unit tata Pemerintahan;
2. b.Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
3. c.Kantor Pertanahan;
4. d.Kantor Pajak, Bumi dan Bangunan;
5. e.Dinas PU dan Penataan Ruang;
6. f.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
7. g.Lain-lain.

Pasal 7

Tim penetapan dan penegasan tapal Batas Desa sebagimana dimaksud dalam pasal (6) ayat (1) mempunyai tugas :

a.Menginfentarisasi dasar hukum tertulis maupun sumberhukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
b.Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta.
c.Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa.
d.Melakukan supervisi teknis /lapangan dalam penegasan batas Desa; 5
e.Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;
f.Mengusulkan dana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, untuk pelaksanaan dan penegasan batas Desa.
g.Melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas kepada Bupati Halmahera Selatan dengan tembusan kepada Gubernur.

BAB IV

PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 8

(1)Desa yang telah melakukan penetapan dan penegasan batas Desa membuat berita acara kesepakatan bersama antara Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim penetapan dan penegasan batas desa.
(2)Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta batas Desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati Halmahera Selatan melalui camat.
(3)Pilar batas dan peta garis batas Desa yang telah diverifikasi oleh Tim penetapan dan penegasan batas desa dan disetujui oleh kepala Desa yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan penegasan dari Bupati Halmahera Selatan.
(4)Bupati menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Tapal batas Desa.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

(1)Perselisihan batas Desa antar Desa dalam satu satu kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh camat.
(2)Perselisihan batas Desa antar Desa pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
(3)Apabilah upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)tidak mencapai penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati Halmahera Selatan Dan keputusannya bersifat final.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…